Dear Kemenkes, Nakes di Bali Belum Terima Insentif Sejak September 2020

new malang pos
Tenaga kesehatan disuntik Vaksin Covid-19 tahap pertama. Setelah itu tinggal menunggu tahap atau suntikan kedua.

NewMalangPos -Insentif tenaga kesehatan (nakes) di Bali tahun 2020 hingga saat ini belum dibayar lunas oleh pemerintah pusat. Gubernur Bali I Wayan Koster meminta pemerintah pusat bisa segera membantu pencairan sisa insentif para nakes tersebut.

“Kepada Bapak Menteri kami sampaikan pembayaran insentif nakes tahun 2020 baru sampai bulan Agustus, jadi sisanya belum. Untuk itu, kami berharap bisa segera dibantu dicairkan. Mengingat beban tugas dan tanggung jawab para nakes semakin meningkat, terkait semakin bertambahnya kasus positif,” kata Koster Melansir dari Detik, Jumat (12/2/2021).

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Bali, Ketut Suarjaya, sebelumnya menerangkan bahwa pembayaran insentif nakes di Pulau Dewata baru sampai Agustus 2020.

“Insentif tenaga kesehatan memang yang tahun 2020 baru terbayar sampai bulan Agustus. Ini saya tidak tahu kendalanya gimana, karena kan insentifnya dari pusat,” kata Suarjaya.

Seperti diketahui, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, memberikan insentif kepada tenaga kesehatan yang berjuang sebagai garda terdepan menangani pandemi COVID-19. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19. Kepmenkes ini kemudian diubah menjadi Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/447/2020.

Dalam regulasi itu, besaran insentif untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 di rumah sakit setinggi-tingginya sebesar Rp 15 juta/OB (orang bulan) untuk dokter spesialis, dokter imum dan gigi Rp 10 juta/OB, bidan dan perawat Rp 7,5 juta/OB dan tenaga medis lainnya Rp 5 juta/OB.

Selain bagi tenaga kesehatan, insentif juga diberikan kepada tenaga non-kesehatan di Bali yang turut berjuang menangani pandemi COVID-19. Bedanya, insentif tenaga kesehatan berasal dari pemerintah pusat, sedangkan insentif tenaga non-kesehatan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali.

“Tapi insentif yang non-kesehatan yang dibayarkan oleh pemerintah provinsi semua sudah lunas 100 persen. Sekarang tinggal insentif nakes sisa 2020 (dari pusat) yang mulai September belum dibayar,” kata Suarjaya.

Mengenai hal ini, Suarjaya mengaku sudah menyampaikan kepada pemerintah pusat. Dirinya mengaku sudah menerima surat dari Kemenkes RI untuk menghitung lagi insentif tenaga kesehatan yang belum terbayar. Pihaknya telah mengusulkan lagi insentif tenaga kesehatan yang belum terbayar tersebut.

Suarjaya berharap, pengusulan insentif tenaga medis di 2020 yang belum lunas ini nantinya tidak ada permasalahan lagi. Dengan begitu, keterlambatan pembayaran ini nantinya akan bisa dibayarkan pada tahun ini.

“Ini kita usulkan lagi. Nah mudah-mudahan lah tidak ada masalah sehingga bisa terbayar pada 2021,” harap Suarjaya.

(jbr/jbr/dtk/nmp)