Kemendikbudristek: Belajar Tatap Muka Tetap Digelar

Ilustrasi. (Ipunk/NMP)

Malang, NewMalangPos – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memastikan belajar tatap muka tetap dilaksanakan pada tahun ajaran baru 2021/2022 Juli. Sekolah tatap muka disebut sebagai satu-satunya jalan mengatasi dampak learning loss para siswa.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Jumeri mengatakan sekolah tatap muka harus dilaksanakan secara dinamis dengan menyesuaikan penyebaran kasus Covid-19 di masing-masing daerah.

“Daerah-daerah yang sedang naik penyebarannya Covid-19 diminta menghentikan belajar tatap muka,”ujar Jumeri dalam webinar Persiapan PTM Terbatas dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Lingkungan Satuan Pendidikan, Rabu (23/6) kemarin.

Hanya saja jika angka positivity rate atau persentase jumlah kasus positif Covid-19 dengan membandingkan jumlah tes dengan orang yang positif telah turun maka sekolah wajib membuka kembali belajar tatap muka. “Tetapi dikembalikan kepada orang tua lagi,” ujar Jumeri.

Baca Juga :  Polda Metro Terjunkan Tim Buser Usut Kematian Editor Metro TV

Selain itu, menurut data yang disampaikan Jumeri pada tahap satu vaksinasi sudah dua juta tendik yang telah mendapatkan vaksinasi dan tahap dua terdapat 1,2 juta tendik yang divaksinasi.

“Zona merah mengikuti arahan Mendagri. Pengaturan belajar tatap muka maksimal separo dari jumlah anak dan mengikuti prokes dengan ketat dan menyiapkan infrastruktur untuk menjamin kesehatan tendik dan siswa,” jelasnya.

Jumeri menyampaikan sudah 35 persen sekolah yang menyelenggarakan belajar tatap muka. Dengan rincian sekolah yang membangun sarana prasarana sanitasi 90 persen, disinfektan 85 persen, faskes kesehatan 84 persen, area wajib masker 71 persen, dan termogun 80 persen.

Baca Juga :  Video Analisa Pilot Vincent Raditya Trending di YouTube

Lebih lanjut Jumeri mengatakan agar tidak ada diskriminasi antara siswa yang melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan belajar tatap muka. Tidak ada perbedaan nilai antara siswa PJJ dan siswa PTM. Sekolah harus memberikan materi sesuai dengan anak-anak.

Ia juga menegaskan agar kepala sekolah harus tegas dalam melaksanakan belajar tatap muka. Selain itu, pimpinan sekolah diminta bisa mampu beradaptasi dengan situasi yang berubah-ubah.

“Kepsek juga harus memahami SKB 4 menteri dan Instruksi Mendagri No 14 dan buku panduan PTM. Membentuk Satgas Covid-19 saat PTM. Melakukan uji coba untuk memperkirakan risiko penularan Covid-19. Mempelajari praktek baik uji coba PTM yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah,” urainya.

Baca Juga :  Luar Biasa, Sebulan Borong 64 Prestasi

Ia juga mengingatkan agar kepala sekolah harus mengontrol persiapan pelaksanaan belajar tatap muka hingga evaluasinya dengan ketat. Selain itu dapat memanfaatkan dana bos reguler untuk keperluan PTM.

Sementara Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Zanariah menyatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro disesuaikan dengan kewenangan masing-masing daerah.

“Instruksi memberikan pesan gubernur, wali kota/bupati dapat menetapkan PPKM berbasis mikro di wilayahnya. PPKM mikro sangat luwes,” ujar Zanariah.

Zanariah mengungkapkan dalam melaksanakan belajar tatap muka masing-masing daerah harus membangun kesatuan pemahaman terkait dengan proses belajar tatap muka. Kemendagri akan mengawal instruksi implementasi. (dtc/van)