Kejar Ketertinggalan, Jokowi Siasati Bentuk Satgas Percepatan Transaksi Elektronik Tingkat Pemda

Presiden Jokowi (Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden/detikcom)

NewMalangPos – Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang ditujukan untuk mendorong transparansi transaksi dan tata kelola sistem keuangan dan percepatan implementasi elektronifikasi transaksi di pemerintah daerah baru saja dibentuk oleh Presiden Joko Widodo.

Tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021, Pembentukan Satgas akan mulai berlaku pada Kamis (4/3).”Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah,” tulis Pasal 2 Keppres tersebut.

Melansir dari CNN Indonesia, Satgas P2DD juga akan berkewajiban untuk mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital di masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif, meningkatkan integrasi ekonomi, dan kelola keuangan digital nasional.

Satgas ini akan diketuai oleh menteri koordinator bidang perekonomian dan beranggotakan gubernur Bank Indonesia (BI), menteri dalam negeri, menteri keuangan, dan menteri komunikasi dan informatika.

Baca Juga :  Jokowi Disuntik Vaksin Corona Dosis Kedua

Keanggotaan P2DD juga akan diisi oleh menteri sekretaris negara, menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, dan menteri perencanaan pembangunan nasional/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

“Keanggotaan Gubernur Bank Indonesia dalam Satgas P2DD tidak mengurangi wewenang serta independensi pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” seperti yang tertuang pada Pasal 10.

Sementara untuk pelaksanaannya, P2DD akan diketuai oleh pimpinan tinggi madya yang menangani urusan koordinasi ekonomi makro dan keuangan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan akan beranggotakan pimpinan tinggi madya dari kementerian/lembaga yang menjadi anggota Satgas P2DD.

Baca Juga :  Enam Warga Kalbar Positif Covid Usai Asyik Nongkrong di Warkop

Sedangkan untuk sekretariat secara fungsional akan dilakukan oleh satu unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Tugas Satgas P2DD dari presiden, meliputi penetapan kebijakan dan strategi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Kemudian berupa arahan strategis kepada tim pelaksana, koordinasi strategis dengan pimpinan kementerian / lembaga lain dalam rangka menerapkan digitalisasi daerah, hingga laporan implementasi ETPD kepada presiden.

Nantinya, Satgas P2DD diharuskan untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada presiden paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Baca Juga :  Apresiasi PLN Terhadap 48 Pemasok Batu Bara

Selain Satgas P2DD, Jokowi juga memerintahkan pemda untuk membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di tingkat Provinsi yang diketuai oleh gubernur. Lalu, juga ada TP2DD Kabupaten/Kota yang diketuai Bupati/Wali Kota.

Pembentukan akan dilakukan paling lambat satu tahun setelah Satgas P2DD. Nantinya para TP2DD Provinsi dan Kabupaten/Kota akan melaporkan pelaksanaan tugas mereka ke Satgas P2DD.

Biaya operasional Satgas P2DD akan dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara TP2DD Provi nsi ke APBD Provinsi dan TP2DD Kabupaten/Kota ke APBD masing-masing. (uli/age/cnni/mg3/ggs/nmp)