Kebebasan Berpendapat yang “Tidak Bebas”

NewMalangPos – Bocornya salah satu rencana pengaturan penghinaan presiden menjadi babak baru drama RUU KUHP di Indonesia. Banyak netizen di media sosial menganggap aturan tersebut merupakan cara penguasa untuk membungkam kritikus terutama bagi oposisi. Apalagi sebelumnya MK pernah membatalkan pasal penghinaan itu di tahun 2006. Pengaturan ulang penghinaan presiden disinyalir sebagai bentuk ancaman bagi masyarakat yang gemar melakukan kritik.

Kebebasan berekspresi merupakan pondasi utama dari prinsip demokrasi. Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi sudah pasti tidak perlu diragukan. Kebebasan berekspresi menyampaikan pendapat sudah dijamin oleh HAM yang termaktub dalam konstitusi negara.

Secara fundamental kebebasan berpendapat harus diberikan ruang yang terbuka bagi rakyat dalam memperkuat prinsip demokrasi sebagai landasan negara. Namun yang menjadi masalah, apakah kebebasan berpendapat tidak memiliki batasan? Apakah fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan, hatespeech masih masuk ranah kebebasan berpendapat?

Ketidakmutlakan HAM

Kebebasan Berpendapat Yang “Tidak Bebas.” Judul ini memiliki makna yang luas apabila dilihat dari sisi yang berbeda. Secara satire, kalimat tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk sindiran kepada penguasa negara. Namun apabila dilihat dari sudut pandang hukum, memang bisa jadi tidak semua HAM itu mutlak, karena ada dinding batasan dalam perlindungan hak orang lain orang lain.

Kedudukan hak kebebasan berpendapat sebenarnya sudah sangat jelas apabila melihat UUD 1945. Di dalam pasal 28 sangat ditegaskan bahwa semua rakyat memiliki hak kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Dari dasar konstitusi tersebut seharusnya tidak ada lagi perdebatan bahwa kebebasan berpendapat dilarang. Apabila ada rakyat yang mengkritik pemerintahan, merupakan bentuk realisasi HAM yang dimiliki. Negara tidak boleh menangkap kritikus tersebut sebagai dalih menjatuhkan harkat martabat penguasa.

Baca Juga :  Sungsang

Pengaturan HAM tidak berhenti pada penjelasan di atas. Terdapat aturan lain yang harus diperhatikan. Ada HAM yang berlaku tidak terbatas (non derogable rights) dan ada yang terbatas (derogable rights). Dalam pasal 28 I UUD 1945 ditegaskan beberapa jenis hak yang tidak terbatas. Hak tersebut adalah hak hidup, hak tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak tidak dituntut secara retroaktif.

Jenis hak-hak di atas adalah hak yang tidak terbatas. Artinya hak tersebut tidak boleh dibatasi oleh negara. Dan segala hak yang ada di luar ketentuan pasal 28 I menjadi hak asasi manusia yang terbatas (derogable rights), negara bisa membatasi keberlakuannya.

Pembatasan HAM harus melihat Pasal 28 J yang diukur berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan dan ketertiban umum. Itu adalah beberapa indikator yang dapat dilakukan apabila ingin membatasi HAM. Dan yang paling penting, menurut pasal ini pembatasan HAM harus dilakukan dengan UU.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas, dapat dikatakan bahwa hak berpendapat itu bukan bagian dari hak yang mutlak. Artinya negara bisa membatasi. Ketidakmutlakan hak tersebut telah diatur dalam UU yang berlaku. Misalnya larangan penyampaian pendapat yang memiliki unsur penghinaan.

Baca Juga :  Pendekatan Tafsir Tematik untuk Anak Milenial

KUHP mengatur beberapa penghinaan yang dapat dijerat pidana. Contoh seperti mencemarkan nama baik (pasal 310), memfitnah (pasal 311) serta ujaran kebencian (pasal 156). Perbuatan tersebut juga dilarang dilakukan melalui media elektronik karena telah diatur dalam UU. No. 11 Tahun 2008 Jo. UU. No. 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Rencana pengaturan penghinaan terhadap presiden sebenarnya juga sama berlakunya seperti aturan-aturan penghinaan sebelumnya. Hanya saja pada rencana aturan ini diatur lebih khusus yang berlaku bagi presiden dan wakil presiden.

Menurut Guru Besar Hukum Pidana UGM Prof. Edi O.S. Hiariej sebagai bagian dari tim penyusun aturan menganggap bahwa Presiden adalah jabatan yang spesial. Maka perlu perlindungan yang bersifat khusus dalam menghindarkan penjatuhan harkat dan martabat pemimpin.

Asumsi tentang penghidupan kembali pasal penghinaan presiden yang telah dibatalkan MK tidak sepenuhnya benar. Kesamaanya memang terdapat pada penghinaan. Namun dari jenis tindak pidananya yang berbeda. Aturan penghinaan presiden yang dibatalkan oleh MK bersifat tindak pidana murni.        Sedangkan aturan penghinaan presiden dalam RUU KUHP tindak pidananya bersifat aduan. Apabila aturan tersebut telah berlaku, selama presiden tidak melaporkan dugaan penghinaan, pelaku tidak akan diproses.

Saring Sebelum Sharing

Akhirnya sebagai rakyat Indonesia kita dapat memahami bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia tidak sepenuhnya mutlak. Secara singkat dapat diambil poin penting bahwa kita semua bebas untuk berpendapat, mengkritik dan menyampaikan ekspresi seluas-luasnya di muka umum.

Baca Juga :  MENYIBAK KABUT BERGAYUT DI SPI

Namun dalam melakukan hak tersebut tidak boleh memiliki unsur penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, fitnah, serta ujaran kebencian. Itu adalah batasan dalam menyampaikan pendapat. Apabila dilanggar maka ancamannya adalah penjara.

Sebagai manusia, akal dan pikiran yang diberikan Tuhan perlu digunakan dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Apalagi di era sekarang sudah memasuki era keterbukaan informasi. Kebebasan berpendapat sudah mudah diakses melalui platform media-media sosial.

Filterisasi perlu tetap diterapkan untuk menyaring konten-konten yang akan disampaikan. Tujuannya agar tidak jatuh ke jurang pidana yang dapat merugikan diri sendiri akibat lisan yang keluar dari mulut dan tulisan kita.

Dalam Islam, perintah menjaga lisan menjadi kewajiban. Sebagaimana dapat dilihat dalam QS. Al-Ahzab: 70-71: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barangsiapa mentaati Allah dan RasulNya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.”

Memfilter konten-konten di media sosial bukan hanya menjalankan perintah hukum negara, melainkan juga menjalankan perintah agama. Hal ini penting agar apa yang akan kita sampaikan tetap berada di tataran positif walaupun kritik yang disampaikan bersifat pedas.

Selain itu harus diimbangi oleh penegak hukum untuk memahami perbedaan antara kritik dan penghinaan secara komprehensif, agar segala kritik yang disampaikan oleh rakyat tidak dianggap sebagai penghinaan.(*)

Pilihan Pembaca