KDRT

NEW MALANG POS – Ustadzah Oki Setiana Dewi dibully oleh netizen gegara potongan ceramahnya yang menyatakan bahwa KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) adalah masalah yang tidak harus dibuka kepada publik. Dari potongan ceramah itu Oki dianggap telah melakukan normalisasi terhadap KDRT.

Oki diberondong berbagai komen tajam oleh netizen, sampai akhirnya Oki meminta maaf. Cerita yang dikutip oleh Oki dalam ceramahnya dianggap mendukung KDRT. Bahkan ada yang menyebut potongan ceramah Oki itu toxic alias beracun.

Pesan moral yang disampaikan Oki dalam ceramah itu adalah bahwa problem keluarga harus diselesaikan secara internal. Bahkan kepada ibu kandung pun problem internal tidak harus dibuka, selama pasangan suami-istri masih punya komitmen untuk menyelesaikannya sendiri.

Pesan moral itu yang disalahpahami dan kemudian dianggap sebagai sikap penormalan terhadap kekerasan,  dan malah ada yang menganggapnya bisa melanggengkan kekerasan dan melegitimasinya. Peran suami sebagai kepala rumah tangga sering dianggap sebagai dominasi sistem patriaki yang merugikan hak-hak perempuan.

Baca Juga :  Mendongkrak Pembangunan (4)

Oki berusaha menjelaskan persoalan rumah tangga dalam perspektif Islam. Dari sudut pandang Islam, suami adalah pemimpin dan imam dalam rumah tangga yang wajib ditaati. Suami sebagai kepala rumah tangga wajib memberi nafkah lahir-batin kepada istri. Sementara sang istri wajib taat kepada suami dan menjaga rahasia rumah tangga.

Pelanggaran masing-masing pihak terhadap hak dan kewajiban disebut ‘’nusyuz.’’ Istri melakukan nusyuz ketika dia tidak menjalankan kewajiban dan membangkang terhadap suami. Demikian juga, suami yang tidak menjalankan kewajibannya disebut melakukan nusyuz. Dua-duanya punya konskuensi hukum.

Istri yang melakukan nusyuz harus terlebih dahulu dinasihati oleh suami, tetapi tetap diberi nafkah batin. Langkah kedua adalah memisahkan diri ketika tidur. Dan langkah ketiga suami diperbolehkan memukul istri tanpa ada upaya mencederai. Suami yang melakukan nusyuz bisa digugat cerai oleh sang istri.

Relasi suami-istri dalam Islam sering dianggap sebagai justifikasi sistem patriaki yang menempatkan dominasi laki-laki atas perempuan. Dalam relasi ini perempuan dianggap mempunyai kedudukan yang inferior dari laki-laki, dan tidak bisa mendapatkan hak-hak kebebasan sosial karena menjadi subordinat total laki-laki.

Baca Juga :  Ruang Terbuka Hijau

Dalam tradisi Jawa perempuan ditempatkan pada posisi garis belakang, atau ‘’konco wingking’’, partner di belakang, yang bertugas mengurus logistik rumah tangga. Secara pejoratif perempuan disebutkan punya tiga fungsi, sumur, dapur, kasur, yaitu mencuci, memasak, dan melayani suami di tempat tidur.

Perempuan tidak mempunyai independensi untuk menentukan nasib dan pilihan sendiri. Semua ditentukan oleh laki-laki dan perempuan hanya bisa mengikutinya, ‘’suwargo nunut, neroko katut’’, masuk surga karena ikut suami, dan masuk neraka juga karena ikut suami.

Di Eropa gerakan emansipasi wanita relatif terlambat. Di Jerman dan Inggris perempuan mendapatkan hak politik untuk dipilih dan memilih pada 1918. Amerika Serikat memberi hak suara kepada perempuan pada 1920.

Perkembangan gerakan feminisme pasca-perang dunia kedua di Eropa dan Amerika melahirkan emansipasi yang liberal yang kemudian meluas ke seluruh dunia. Para aktivis feminisme liberal melakukan advokasi terhadap penerapan hak-hak perempuan, termasuk di dalamnya hak perlindungan dari kekerasan rumah tangga.

Baca Juga :  Kasus Pencabulan dan Perundungan Siswi SD di Blimbing, Hari Ini Nasib Enam Terdakwa Divonis

Undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia diundangkan pada 2004. Dan sekarang para wakil rakyat di parlemen sedang sibuk menyusun undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang dimaksudkan untuk lebih memberi perlindungan kepada perempuan.

UU TPKS menjadi perdebatan sengit karena dianggap ada muatan agenda liberal di dalamnya. Persoalan pemerkosaan dalam rumah tangga menjadi salah satu poin yang menjadi perdebatan. Seorang suami yang memaksa istrinya melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan akan dianggap melanggar hukum dan dikenai pasal pemerkosaan.

Nilai-nilai kebebasan seperti ini akan menjadi persoalan ketika berhadapan dengan konsep ‘’nusyuz’’ dalam Islam. Akan terjadi kontroversi panjang mengenai dua konsep yang berseberangan secara diametral ini.

Ada arus besar yang saling berseberangan dalam menghadapi isu ini. Kasus Ustadzah Oki Setiana Dewi ini hanya ujung gunung es dari arus besar yang bertarung di bawahnya.(*)

artikel Pilihan