IPK dan Komitmen Anti-Korupsi Jokowi

23

Korupsi ibarat tinta hitam yang jatuh ke dalam susu, lalu dia menyebar, dan meracuni seluruh susu tersebut.

NewMalangPos – Ketika tahun 2019, sedang marak-maraknya gagasan dijual dan diperdebatkan untuk meraup suara. Tak luput yaitu mengenai pemberantasan dan pencegahan korupsi (dibaca: anti-korupsi).

Termasuk di dalam pasangan calon – yang sekarang menjadi Presiden dan Wakilnya- yaitu Jokowi-Ma’ruf. Dengan grand designnya, “aspek pencegahan sama pentingnya dengan aspek penegakan hukum.”

          Caranya, mulai dari memperkuat KPK, meningkatkan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah), meningkatkan sinergi dan kerjasama lembaga penegak hukum dalam kejahatan korupsi, menggiatkan transaksi non-tunai sebagai pencegahan uang tunai untuk korupsi dan pencucian uang, mempertegas penindakan kejahatan perbankan dan pencucian uang.

          Tetapi berjalannya tahun 2019, 2020, hingga awal 2021, membuktikan bahwasanya visi dan gagasannya hanya omong kosong. Tidak hanya lingkup terkecil warga dari RT/RW bahkan hingga Internasional mengetahuinya. Seperti murid yang sedang presentasi di depan kelas, lalu seisi kelas memberikan sebuah pepatah “tong kosong nyaring bunyinya.” Itulah gambaran yang tepat untuk komitmen  Jokowi-Ma’ruf.

          Mari kita buktikan, setidaknya dengan kita melihat sejarah dengan pola sinkronis (Basri, Metodologi Penelitian Sejarah, 2006), dimana menuliskan sejarah yang dilihat dari berbagai aspek. Untuk mempertanyakan komitmen Anti-Korupsi Jokowi.

Mengurut Masalah Korupsi

          Pertama, dalam Indeks Persepsi Korupsi 2020: Korupsi, Respons Covid-19 dan Kemunduruan Demokrasi yang dikeluarkan Transparency International (TI).  Dimana Indonesia mengalami penuruan poin dari 40 menuju poin 37 dari 100 point. Hal tersebut menyebabkan Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara. Dari awal tahun 2000 hingga saat ini, tahun inilah yang turunnya sangat signifikan.

          Diketahui, TI melakukan survei di beberapa negara, sumber data persepsinya diperoleh dari beberapa lembaga penelitian yang secara garis besar dibagi menjadi dua, demokrasi dan ekonomi. Dalam hal ekonomi, seperti survei kepada World Economic Forum, Global Insight, dan Political Risk Service. Dalam ranah demokrasi seperti survei kepada Varieties of Democracy (TII, 2021).

          Hal tersebut menunjukkan komitmen anti-korupsi, harus dibangun bersamaan dengan dibangunnya keterbukaan dalam demokrasi, termasuk pula dalam aspek ekonomi. Sehingga dapat diketahui dan diawasi publik dengan nyata. Bukan dengan menanamkan jargon demokrasi dan investasi semata, tanpa keterbukaan. Meski begitu survei tersebut masih perlu dipertanyakan kembali, tetapi fakta sejarah lain juga menunjukan hal yang sama.

          Jika melihat kepada lembaga penegakan hukum anti-korupsi yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Masih terbayang dengan komitmen Jokowi, “sinergi dan kerjasama antar lembaga penegak hukum anti-korupsi.” Jauh dari itu semua, saya rasa dalam hal ini, semua lembaga bekerjasama melembagakan korupsi di Indonesia.   

          Dalam kepolisian, yang menjadi ikon adalah kasus Joko Tjandra seorang pengusaha yang menjadi buronan kelas kakap. Adalah seorang Brigjen Prasetijo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparten, terlibat dalam pelarian buron korupsi tersebut. Keduanya memberikan karpet merah dalam menerbitkan surat jalan (termasuk tes Covid-19), dan juga menghapus data buron pengusaha tersebut dalam red notice Interpol. Semua itu dilakukan untuk pengurusan terkait hukumannya atas Peninjauan Kembali oleh Kejaksaan Agung (ICW, 2021) (Detik, 2012).

          Sementara Kejaksaan Agung, masih dalam kasus yang sama yaitu Joko Tjandra, dimana dia menyuap salah satu Jaksa yakni Pinangki. Dalam penyidikan dan penuntutan kasus ini, ada upaya dari Kejaksaan menutupi aktor-aktor yang lebih tinggi dan aktor lain selain Pinangki (ICW, 2021). Kedua lembaga tersebut sejatinya merupakan lembaga eksekutif dalam Trias Politica Indonesia, artinya dia berada di bawah Presiden.

          Patut dipertanyakan komitmen visi besar pemberantasan korupsi. Kasus Joko Tjandra adalah ikon dalam puncak yang terlihat, bagaimana di bawah dan hal-hal yang tidak terlihat? Sementara dengan KPK. Jika meminjam teori penegakan hukum Lawrence, dari substansi (produk hukum/UU) hukum, struktur (lembaga) hukum, hingga kultur (budaya) hukum, KPK bahkan sudah tidak sanggup membendung kekalahan dalam tiga faktor penegakan hukum.

          Mulai dari Revisi Undang-Undang KPK, yang menempatkan KPK sebagai lembaga dalam ketidakberdayaan. Menghasilkan kultur budaya pemberantasan korupsi hanya pada pencegahan yang tidak ada hasil signifikan di antara banyaknya kecurangan. Tetapi masih ada harapan, dari secercah kecil tim yang mengungkap kasus korupsi pengadaan Bansos Covid-19 dan kasus suap Benih Lobster. Tetapi, masih ada banyak kasus yang tidak tersentuh, dan bahkan diabaikan di depan mata, Harun Masiku misalnya.      

Mempertanggungjawabkan Komitmen

          Political Will atau kemauan politik dari pemerintah (eksekutif) menjadi sangat penting dalam program anti-korupsi. Baik dari Presiden, Menkopohulkam, dan Menkumham hingga struktur di bawahnya hingga ke daerah-daerah harus memiliki political will terhadap anti-korupsi. Setidaknya buktikan untuk sekali lagi berharap terhadap Perppu KPK -walaupun saya rasa tidak mungkin, untuk menunjukan komitmen kembali anti-korupsi tersebut.

          Setidaknya gagasan baru mengenai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), sedikitnya sudah berjalan, dalam hal penegakan hukum dan reformasi birokrasi, perizinan dan tata niaga, serta keuangan negara, walaupun belum signifikan.

          Ibarat perang, selain KPK -yang hanya menyisahkan kecil harapan, dan Stranas PK diperlukan strategi gerilya di dalam pemerintahan baik nasional ataupun di daerah-daerah, lebih spesifik pos-pos yang selama ini rawan, pengadaan dan perizinan. Dan terkhusus KPK ialah pos musuh terbesar ialah Korupsi Politik untuk menjaga demokrasi dan asal mula korupsi terjadi.

          Pada akhirnya kita mempertanyakan posisi politik kebijakan maupun politik hukum terkait pemberantasan korupsi di era Jokowi. Apakah pada akhirnya dijawab dengan pertanggungjawaban atau dijawab dengan kegagalan.(*)