Jokowi-PM Malaysia Desak ASEAN Bertindak Atas Kudeta Myanmar

Presiden Jokowi bertemu dengan PM Malaysia Muhyiddin Yassin di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Tangkapan layar YouTube Setpres/CNN Indonesia)

NewMalangPos— Indonesia dan Malaysia sepakat mendesak ASEAN membahas pergolakan politik yang tengah terjadi di Myanmar setelah kudeta berlangsung di negara itu pada Senin (1/2).

Pernyataan itu diutarakan oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin usai melakukan pertemuan bilateral di Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/2).

Dalam pernyataan pers bersama, Jokowi mengatakan Indonesia-Malaysia sepakat mengutus menteri luar negeri masing-masing untuk mengusulkan pertemuan khusus ASEAN terkait situasi di Myanmar.

“Kami berdua sepakat meminta menteri luar negeri kedua negara untuk berbicara dengan Ketua ASEAN guna menjajaki dilakukan pertemuan khusus menlu ASEAN untuk membahas perkembangan di Myanmar,” kata Jokowi melalui siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden, dilansir dari CNN Indonesia, Jum’at (5/2).

Jokowi mengatakan Indonesia dan Malaysia sangat prihatin dengan kudeta yang berlangsung di Myanmar.

“Kita berharap perbedaan politik itu dapat diselesaikan sesuai hukum yang berlaku,” ujar Jokowi.

Baca Juga: Jalur Batu-Kediri Kembali Ditutup, Masyarakat Diharap Putar Balik

Senada dengan Jokowi, Muhyiddin juga menyatakan keprihatinan Malaysia soal penahanan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, dan sejumlah pejabat pemerintah lain oleh militer negara itu selama kudeta berlangsung.

Muhyiddin menegaskan bahwa Malaysia menganggap pergolakan politik di Myanmar saat ini sebagai masalah yang serius bagi kawasan.

“Seperti Indonesia, Malaysia juga memandang serius keadaan politik di Myanmar, yang merupakan satu langkah mundur proses demokrasi di negara tersebut,” kata Muhyiddin di samping Jokowi.

Muhyiddin merasa khawatir krisis politik di Myanmar tak hanya mengancam negara tersebut, tetapi juga lambat laut mengancam keamanan dan stabilitas Asia Tenggara.

“Saya sangat setuju supaya kedua menteri luar negeri (RI-Malaysia) diberikan mandat untuk mencari kesepakatan musyawarah khas ASEAN demi membicarakan isu ini lebih mendalam,” papar Muhyiddin.

Myanmar terus menjadi sorotan dunia setelah angkatan bersenjata (Tatmadaw) melangsungkan kudeta pada awal pekan ini.

Selain Suu Kyi, Tatmadaw menahan sejumlah pejabat pemerintahan sipil lain seperti Presiden Myanmar Win Myint dan sejumlah tokoh senior partai berkuasa, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada Senin dini hari.

Beberapa jam setelah penahanan pejabat, Tatmadaw mengumumkan status darurat militer selama satu tahun melalui stasiun televisi mereka, Myawaddy TV.

Dalam pengumuman itu, militer juga menyatakan kekuasaan pemerintah Myanmar telah diserahkan kepada Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.

Kudeta berlangsung setelah militer dan pemerintah sipil Myanmar berselisih selama beberapa bulan terkait hasil pemilihan umum pada 8 November lalu.

Militer Myanmar menganggap pemilu yang dimenangkan oleh Suu Kyi dan partainya, NLD, curang. Tatmadaw menuding ada setidaknya 8 juta pemilih palsu yang terdaftar dalam pemilu kemarin. (rds/evn/cnni/mg1/nmp)