Instruksi Pusat, Kota Malang Terapkan Batasan hingga Larangan Halalbihalal dan Open House

Sutiaji

NewMalangPos, MALANG – Pemerintah pusat secara resmi memberikan batasan hingga larangan kegiatan open house atau halalbihalal pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H/ Tahun 2021. Hal ini juga akan diterapkan secara teknis di Kota Malang. Warga Kota Malang akan dibatasi dalam menggelar Open House.

Wali Kota Malang Drs H Sutiaji menjelaskan bagi masyarakat umum, kegiatan Open House atau Halal Bihalal tidak boleh dilakukan jika kemungkinan menimbulkan kerumuman. Sedangkan kegiatan Open House bagi pejabat pemerintah dan ASN di lingkungan Pemkot Malang dilarang.

“Ya itu kan sudah kami tegaskan dari awal memang, untuk pejabat ASN tidak boleh Open House. Bagi masyarakat umum intinya menghindari kerumunan,” tegas Sutiaji saat ditemui di Balai Kota Malang, Kamis (6/5).

Baca Juga :  Klaster Perumahan di Tlogomas Bertambah Tiga Orang

Hal ini tertuang jelas dalam instuksi terbaru dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Yakni melalui Surat Edaran (SE) No 800/2794/SJ tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama Pada Bulan Ramadan dan Pelarangan Open House/ Halalbihalal Pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021.

Dalam SE ini terdapat dua poin yang diatur, khususnya mengenai kegiatan warga menjelang perayaan, saat dan pasca Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Pertama pimpinan daerah di kabupaten/kota mengatur langkah teknis untuk membatasi kegiatan buka puasa bersama.

Baca Juga :  Bek Tengah Belum Solid

“Pembatasan kegiatan buka bersama tidak melebihi dari jumlah keluarga inti ditambah 5 orang selama bulan Ramadan, dan kedua menginstruksikan kepada seluruh pejabat/ASN di daerah dilarang melakukan open house/Halalbihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri tahun 2021,” Menteri Dalam Negeri (Mendagri( M Tito Karnavian seperti tertulis dalam SE No 800 tersebut.

Sementara itu, dilanjutkan Sutiaji, penerapan SE Mendagri No 800 tersebut akan dilakukan sesuai instruksi. Open huse atau Halalbihalal dilakukan dengan tidak menimbulkan kerumunan. Jika mengundang kerumunan maka akan ada sanksi yang diberikan.

Sutiaji menegaskan hal ini sudah dikoordinasikan pula dengan jajaran samping seperti dengan Kapolresta Malang Kota dan jajaran Kodim 0833 Kota Malang.

Baca Juga :  Merek Dipermasalahkan, New Malang Pos Tegaskan Beda dari Malang Post

“Karena pengawasannya ini kan nanti ada di lingkup RT RW, Kelurahan, kecamatan, di lingkungan. Jika ada yang sampai menimbulkan kerumunan besar, maka akan diberi sanksi teguran hingga administratif lainnya,” tandas pria lulusan IAIN Malang ini.

Sementara, ia menegaskan aturan teknis untuk larangan menggelar open house/halalbihalal di kalangan pejabat ASN di Kota Malang akan diatur lebih teknis. Sanksi disiplin bagi ASN yang kedapatan melakukan open house/ halal bihalal akan diberlakukan sesuai perundang-undangan yang mengatur. (ica/ley)