Perempuan Menggugat Dispensasi Negara pada Perkawinan Anak

NewMalangPos – Ramainya kabar soal Aisha Wedding telah memicu fenomena gunung es di Indonesia soal perkawinan di bawah umur atau pernikahan dini.

Sejatinya, pernikahan di Indonesia telah ditentukan batas bawah usianya baik perempuan dan laki-laki pada UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun, fenomena pernikahan dini itu masih terjadi dengan syarat ada dispensasi atau keringanan berkaitan dengan adat dan keyakinan atau agama.

Atas dasar itu, Ketua pengurus asosiasi lembaga bantuan hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Nursyahbani Katjasungkana mengatakan persoalan dispensasi atau keringanan batas minimal usia pernikahan yang diberikan Kantor Urusan Agama (KUA) harus diusut.

“Karena orang tua setuju dan KUA memberikan dispensasi, saya kira soal dispensasi oleh KUA ini mesti diusut betul,” kata Nursyahbani dalam Konferensi Pers Respons Terhadap Kasus Promosi Perkawinan Anak, Kamis (11/2) yang digelar secara virtual sebagaimana dilansir CNN Indonesia, Sabtu (13/2).

Baca Juga: Kompetisi Macet, Ragu Timnas Berprestasi

Soal dispensasi untuk pernikahan dini itu, berdasarkan data yang ia pegang dari sejumlah wilayah jumlahnya ada ratusan dispensasi yang diberikan setidaknya dalam kurun waktu satu tahun.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti memaparkan data bahwa pada Januari-Juni 2020 setidaknya terdapat 33.664 dispensasi usia menikah yang dikabulkan di seluruh wilayah Indonesia.

Angka itu, kata dia, merujuk pada data yang dihimpun Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung.

Dini mengatakan angka riil soal pernikahan di bawah umur mungkin lebih besar dari itu karena tak mencakup perkawinan secara agama atau siri dan adat.

“Nah ini tidak ketahuan berapa banyaknya,” ujar Dini.

Persoalan dispensasi usia anak untuk menikah memang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019.

Pasal 7 ayat 2 undang-undang tersebut mengatur bahwa orang tua calon mempelai bisa mengajukan permohonan dispensasi usia perkawinan anaknya ke Pengadilan Agama setempat.

Dian Kartikasari dari International NGO Forum on Indonesian Development mengatakan aturan soal dispensasi itu sendiri lebih berat dibandingkan pada beleid sebelumnya, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam UU perkawinan terkini, kata dia, mempelai dilibatkan dalam pengadilan pengajuan permohonan dispensasi. Menurutnya, setelah aturan tersebut diperbaiki banyak permohonan dispensasi yang ditolak pengadilan.

“Banyak permohonan dispensasi ditolak setelah mendengar dari anaknya bahwa anaknya tidak ingin menikah dan dia masih ingin sekolah. Sehingga permohonannya itu ditolak,” kata Dian.

Pengadvokasi HAM dan gender, R Valentina Sagala mengatakan pasal dalam UU Perkawinan–terutama terkait dispensasi untuk pernikahan di bawah umur–tidak bisa dipahami secara terpisah.

“Jadi harus membacanya terkait dengan pasal-pasal yang lain. Apalagi kalau itu ayat, ya,” kata Valentina.

Jika dibaca parsial, kata Valentina, penerapan pasal soal dispensasi itu tanpa melihat pertimbangan lain adalah penyimpangan terhadap pasal 1 yang menyatakan bahwa batas usia perkawinan adalah 19 tahun. Bentuk penyimpangan ini seperti keadaan mendesak yang membuat orang tua harus menikahkan anaknya di bawah usia yang telah ditentukan negara.

“Jadi sangat keliru kalo kemudian ada pihak-pihak yang mengambil pasal 7 ayat 2 ini membacanya sepotong-sepotong sehingga seolah-olah ya udah kita rame-rame dispensasi,” ujar dia yang mendirikan Institut Perempuan tersebut.

“Penegak hukum apalagi ya, seharusnya tidak membacanya cuplikan-cuplikan seperti itu, tapi dalam satu pasal dalam keseluruhan,” tegas Valentina.

Baca Juga: Mabuk Bareng Tusuk Teman

Sementara itu, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (KPPPA), Rohika Kurniadi Sari mengatakan, mulanya UU Perkawinan nomor 16 tahun 2019 memang tidak mengamanatkan adanya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana undang-undang.

Namun, diakuinya, untuk mengawal persoalan dispensasi itu saat ini pihaknya telah menyusun Rancangan Peraturan pemerintah (RPP).

“RPP sudah disetujui masuk dalam Prolegnas tahun 2021,” jelas Rohika.

RPP nantinya akan mengatur adanya lembaga atau layanan yang bertujuan untuk menunda atau bahkan menggagalkan upaya perkawinan anak. Lembaga itu, sambungnya, nantinya akan bekerja pada masa prasidang permohonan dispensasi dan mengawal hasil putusan hakim.

“Nah ini layanan maupun konseling dampingan, dan mediasi untuk ketika di proses sidang banyak sekali para hakim dengan menumpuknya perkara kadang-kadang hanya formalitas untuk mendengarkan anak tersebut,” tuturnya Rohika.

“Kami menyadari bahwa proses dispensasi kawin ini juga tidak serta merta secara lebar tapi juga kita hadang untuk penguatan-penguatan keluarganya, dan ini yang diharapkan RPP di upaya pencegahannya,” tambah dia.

Sebelumnya, persoalan perkawinan usia dini menjadi perbincangan publik setelah situswww.ashiaweddings.commempromosikan sejumlah program seperti, pernikahan anak, pernikahan siri, dan poligami. (iam/kid/cnni/nmp)