Dinar dan Dirham Langgar Hukum Jika Digunakan Untuk Jual Beli

BI menegaskan penggunaan dinar dan dirham di RI melanggar hukum mata uang jika digunakan untuk jual-beli sebagai alat tukar pembayaran. Ilustrasi. (iStockphoto/Andrey_KZ/CNN Indonesia).

NewMalangPos – Bank Indonesia (BI) menegaskan penggunaan dinar dan dirham sebagai alat transaksi melanggar ketentuan dalam Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sebab, ketika dinar dan dirham digunakan untuk bertransaksi, maka dinar dan dirham menjadi alat pembayaran seperti halnya mata uang.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan ilustrasi mata uang adalah ketika sebuah komoditas atau uang elektronik mempunyai nilai tukar dengan rupiah maupun dengan mata uang lainnya, serta memiliki nilai tukar yang berubah-ubah.

Sebagai contoh, koin 1 dinar setara dengan Rp3,53 juta berdasarkan data dari laman Logam Mulia PT Antam Tbk pada perdagangan hari ini, Kamis (4/1). Sementara itu, koin 1 dinar setara dengan Rp94 ribu.

Ketentuan serupa juga berlaku bagi bitcoin, serta mata uang virtual lainnya lantaran mereka memiliki konversi terhadap mata uang lainnya, yakni dolar AS.

Baca Juga: Meski Sudah Dibuka, Pengendara Harus Mengantre

Hal ini berbeda dengan uang elektronik seperti OVO, Gopay, Dana, dan lainnya. Sebab, mereka menggunakan kurs rupiah.

“Karena dia ada konversinya, sama seperti dolar AS, dia memiliki nilai rupiah tertentu yang juga berfluktuasi kurs-nya, sehingga dia disebut sebagai denominasi mata uang asing. Makanya, dia (dolar AS) sejajar dengan dinar, dirham, bitcoin, dan lain-lain,” ujarnya, seperti dilansir CNN Indonesia, Kamis (4/2).

Dengan demikian, penggunaan dinar dan dirham dalam bertransaksi melanggar UU tentang Mata Uang yang menyebutkan bahwa mata uang yang berlaku di Indonesia hanya rupiah.

Sebab, Pasal 21 UU tentang Mata Uang menyebutkan rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan transaksi keuangan lainnya.

Namun, lanjutnya, berbeda ketika dinar dan dirham tidak digunakan untuk transaksi, maka dinar dan dirham tersebut merupakan aset investasi. Dalam hal ini, tidak ada pelanggaran yang dilakukan masyarakat.

“Dengan ilustrasi itu, kalau kemudian dinar dan dirham dipakai sebagai alat investasi saja karena dia emas ya tidak apa-apa. Tapi, persoalannya ketika dia disebut sebagai dinar dan dirham dan bahkan dia mempunyai konversi terhadap rupiah, sulit untuk mengatakan dia bukan mata uang,” terang dia.

Sebelumnya, SVP Corporate Secretary Kunto Hendrapawoko juga menyatakan hal serupa. Ia mengatakan koin dinar dan dirham yang diproduksi Antam merupakan salah satu produk logam mulia yang ditujukan sebagai collectible item (barang koleksi) dan bukan ditujukan sebagai alat tukar.

Ini sama seperti emas seri batik atau emas gift series yang diproduksi oleh Antam. “Produksi produk koin dinar dan dirham ini tidak ditujukan sebagai alat tukar,” jelasnya.

UU tentang Mata Uang juga mengatur sanksi bagi penggunaan mata uang selain rupiah di Indonesia.

Pasal 33 UU tentang Mata Uang mengatakan apabila setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan transaksi keuangan lainnya, maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 juta.(ulf/bir/cnni/nmp)