Ilusi Tiga Periode Jokowi

Amir Rifa’i Staff Pengajar AIK UMM

MALANG, NewMalangPos – Kehendak pasukan pendukung Jokowi yang menginginkan Sang Presiden kembali bertarung pada pilpres 2024 semakin kentara diperlihatkan.

Meski hanya baru sebatas wacana, publik tentu harus membacanya sebagai sebuah pesan politik yang dapat membahayakan demokrasi.       

   Surveyor seperti Qodari yang gembor-gembor menyuarakan urgensi Jokowi tiga periode adalah bentuk kehendak politis dan ketidakmengertian memahami rotasi kekuasaan yang wajib berganti selama maksimal dua periode, sebagai amanat fundamental konstitusi. 

          Demokrasi yang telah dilahirkan sejak 1998 oleh para aktivis dan aktor intelektual Amien Rais, seharusnya diisi dan dikembangkan ke arah yang lebih baik. Jika ada pihak yang menginginkan Jokowi memimpin lagi, sudah seharusya kehendak itu dikubur dalam-dalam. Sejarah membuktikan bahwa kekuasaan yang digenggam terlalu lama memiliki potensi sewenang-wenang, koruptif, nepotis dan berbahaya.

          Secara sederhana, paling tidak ada tiga garis besar yang perlu menjadi renungan bersama terhadap wacana tiga periode Jokowi yang tak memiliki pijakan otentik untuk disetujui apalagi diwujudnyatakan dalam amandemen konstitusi. Umumnya, tidak ada kegentingan darurat yang menjadi urgensi Jokowi harus memimpin kembali kekuasaan.

Perintah Konstitusi

          Dalam Pasal 7 UUD 1945 menyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun. Sesudahnya dapat dipilih dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Baca Juga :  Masjid

          Konstitusi memberikan normatifitas yang cukup terang tanpa perdebatan bahwa presiden dan wakil presiden hanya diberikan batasan maksimal dua periode dalam mengisi tertinggi eksekutif. Perintah konsitusi tersebut, juga merupakan buah dari protes keras massa demokrasi terhadap kapasitas Soeharto yang bercokol begitu lama sebagai presiden. 

          Membendung semua itu, maka sudah seharusnya fraksi-fraksi dari petualang politik di rumah wakil rakyat yang sedang menikmati hubungan intim dengan rezim kekuasaan, harus patuh dan menentang terhadap gagasan amandemen ke-5 konstitusi untuk keperluan tiga periode Jokowi. 

          Perubahan konstitusi selain bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hanya dapat diubah ketika ⅓ dari anggota parlemen (MPR) mengusulkan, lalu persidangannya dihadiri oleh ⅔ anggota MPR dan disetujui oleh ½ plus 1 dari seluruh anggota MPR. Tentunya wacana perubahan tersebut harus  dilakukan kalkulasi politik yang matang dan terukur jika tak ingin berhadapan langsung dengan kekuatan perlawanan rakyat.

Polarisasi Dukungan

          Polarisasi yang terjadi di masyarakat juga menjadi pertimbangan serius yang harus diperhatikan oleh kalangan elit. Mengingat rakyat sudah muak dengan tindak tanduk para petualang politik yang gemar loncat pagar ketika berhadapan dengan kekuasaaan, khususnya dalam periode kedua Jokowi.

          Jika kehendak tiga periode Jokowi kembali didengungkan, maka rakyat akan tegak lurus membela demokrasi yang memberi ruang pergantian kekuasaan. Kekuatan perlawanan rakyat merupakan alat mahal yang masih dimiliki oleh rakyat Indonesia dalam mengoreksi kekuasaan yang dijalankan.

Baca Juga :  Peduli Lindungi

          Dalam konteks bernegara, polarisasi akibat pilihan politik memang menjadi catatan hitam yang menjadi residu dalam sejarah demokrasi Indonesia. Pilpres 2014, Pilkada DKI 2017 serta Pileg dan Pilpres 2019 adalah peristiwa sejarah paling dekat bagaimana masyarakat terpecah-belah berantakan karena kerasnya polarisasi dukungan.

          Suara-suara yang selama ini gemar memoles keberhasilan Jokowi adalah sah-sah saja. Akan tetapi, serangan bertubi-tubi yang menganggap suara oposisi adalah tindakan onar merupakan bentuk kepalsuan dalam ruang-ruang demokrasi. Mengingat Jokowi juga sangat menghargai setiap kritik. Dan sikap kritis itu justru bagus untuk negara demokrasi. 

Kemampuan Personal Jokowi 

          Tidak bisa dipungkiri, Jokowi memiliki kelemahan dalam aspek wawasan. Inilah salah satu kritik oposisi terhadap personal Jokowi yang kerap mati-matian dibela oleh kalangan pendukung buta Jokowi. Kelemahan-kelemahan Jokowi justru menjadi celah. Salah satunya, tindak kejahatan bagi para penyamun untuk bermain api demi keuntungan pribadi atau golongan.

          Kasus dana bantuan sosial Juliari Batubara, kasus benur Edhy Prabowo, kasus Idrus Marham, kasus Imam Nahrawi serta para komisaris BUMN yang diisi kalangan tak profesional  adalah sederet dari ketakberdaulatan Jokowi sebagai presiden dalam menunjuk pembantu-pembantunya dalam memberi senyum bangga pada seluruh rakyat Indonesia. 

Baca Juga :  Menumbuhkan Resiliensi Guru dalam Adaptasi Teknologi

          Jokowi juga kerap membolos, terkesan menghindar, lamban bahkan tak terdengar dalam merespon isu-isu internasional. Situasi ini tentu makin menenggelamkan kedigdayaan Indonesia dalam menyatakan pengaruh di mata dunia internasional. Meskipun ada beberapa keberhasilan yang diraih secara gemilang oleh Jokowi, akan tetapi lebih banyak sektor yang dirasakan publik megap-megap bahkan tidak berjalan semestinya. Sehingga julukan the King of Lip Service oleh BEM UI memang pantas diberikan kepada sang presiden atas tercecernya ucapan dari tindakan maupun kebijakan yang diambil Jokowi selama ini.

          Kita memang tidak menutup mata bahwa Jokowi berhasil memenangi dua pertarungan keras Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Maka, haruslah diambil pelajaran bahwa keberhasilan pilpres berikutnya harus dimenangkan oleh pemimpin berkualitas yang memiliki kinerja dan wawasan cukup dalam menjalankan kekuasaan. Tujuannya adalah agar Indonesia dapat berlari kencang mengejar ketertinggalan dalam banyak sektor vital kebangsaan. 

          Sudah saatnya, sebagai anak bangsa yang memiliki akal sehat menempatkan gagasan tiga periode Jokowi sebagai ilusi yang harus dikubur dalam-dalam. Karena, jika wacana tiga periode Jokowi terwujud, demokrasi akan semakin surut dan bukan tidak mungkin pertengkaran antar anak bangsa akan pasang ke permukaan.(*)

artikel Pilihan