SEJATINYA PEMIMPIN DI TENGAH PANDEMI

new malang pos
Rachmad K Dwi Susilo Ketua Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Alumni Hosei University, Tokyo

NEW MALANG POS – Persoalan dilematis Pilkada serentak tahun 2020 ini yakni pesta demokrasi diselenggarakan di tengah  angka terpapar Covid yang belum bisa dikendalikan. Terbukti berdasar data dari satgas penanganan Covid-19, Sabtu, 21 November 2020, terjadi penambahan kasus terpapar 4.998.

            Kondisi seperti ini belum aman. Jika protokol kesehatan tidak serius kita taati, kemungkinan besar kluster-kluster baru akan bermunculan. Fenomena ini menyadarkan bahwa kita sedang melakukan rutinitas di tengah kondisi tidak jelas,  belum aman dan  terancam.

            Kondisi “berisiko” ini menuntut pertimbangan dan keputusan hati-hati. Semangat dan harapan pergantian kepemimpinan berkualitas melalui pilkada tidak boleh terhenti, tetapi akan konyol jika dalam pilkada justru lahir kluster-kluster baru, maka penerapan protokol kesehatan harus benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu.

            Sekalipun paparan di atas perlu menjadi perhatian, namun masih ada persoalan yang tidak kalah penting yakni pilkada harus melahirkan pemimpin yang berkualitas. Akankah pilkada mampu melahirkan pemimpin yang mampu mrantasi Covid-19? Bukankah kinerja seperti ini yang selalu dinanti-nanti semua warga sekarang?

            Pemerintah pusat maupun daerah benar-benar berhasil mengendalikan persebaran pendemik, dimana akhirnya baik persebaran virus dan krisis akibat pendemik bisa diatasi. Apalah artinya, gemebyar hajatan politik telah menghabiskan triliunan rupiah, tetapi tidak melahirkan perubahan-perubahan seperti diharapkan?

            Sejatinya Pemimpin

            Tugas pemimpin adalah mengayomi warga. Prinsip ini tidak boleh ditawar. Tidak salah jika kita menaruh harapan besar tentang pemutusan rantai penyebaran dan berlalunya pandemi kepada para pemimpin itu. Bukan kepada petani, pedagang, guru, dosen atau warga biasa untuk  menyelesaikan pandemi. Secara logika, pemimpin jauh lebih unggul karena mereka manusia pilihan. Mereka memiliki otoritas mengelola sumber daya (resources) material/immaterial milik publik. Konstitusi negara juga membenarkan pendapat ini.

            Sayangnya, selama ini pemimpin yang terpilih rata-rata belum seperti diidealkan. Sudah sangat akrab di telinga kita cerita-cerita kepala daerah yang tidak pernah melahirkan terobosan-terobosan berkualitas.

            Bahkan, ironisnya banyak berurusan dengan KPK karena tersangkut korupsi. Mirip dengan perilaku tersebut, kondisi akhir-akhir ini banyak kepala daerah yang mendapat teguran dari pemerintah pusat gara-gara  tidak tegas dalam menerapkan protokol kesehatan.

            Salah satu sebab rendahnya profesionalitas pemimpin tersebut karena demokrasi padat modal. Padatnya modal politik membuat orang-orang berkualitas, dengan modal “cekak” tidak bisa berkompetisi. Tokoh direkomendasi menjadi pasangan calon kepala daerah karena “laku dijual”, perkara kemampuan mbelgedes atau tidak mampu mengatasi persoalan tidak diperhatikan.

            Suksesi kepemimpinan bukan karena kompetensi, tetapi ditentukan  massa. Kalau massa kebetulan kumpulan orang cerdas tidak masalah. Nah, kalau diisi orang-orang dungu dan bermental politiking, maka otomatis lahir pemimpin tidak berkualitas.

            Ironisnya, klop dengan sikap publik/pemilih yang tidak pernah mengutuk tipe calon pemimpin model ini. Transaksi politik antar calon dengan pemilih kemungkinan penyebab itu.  

            Jangan salahkan jika rata-rata kandidat yang berlaga di pilkada memburu status (status seekers), mengakumulasi modal (capital) atau mereproduksi kekuasaan demi keluarga besar. Jabatan politik menjadi instrumen menjaga kapital agar tetap berada di lingkaran kroni dan distribusi kekuasaan tidak keluar dari lingkaran politik yang sudah dikuasai.

            Pemimpinan di Tengah Krisis

            Sejatinya pemimpin adalah orang yang menduduki strata atas di masyarakat karena ia kelompok lebih unggul dibanding aktor-aktor lain. Dalam sebuah piramid kekuasaan ia menduduki puncak yang diraih melewati kompetisi dengan modal dan sumber daya yang tidak sedikit.  

            Plato menyatakan pemimpin menduduki golongan tertinggi karena sejatinya ia penjaga kebenaran. Maka, kekuasaan diperoleh  melalui cara yang santun atau dalam bahasa filosof Ibn Rusyd sebagai politik persatuan yang merupakan antitesis dari politik kotor, politik kolektivisme dan politik penguasaan.  

            Pengetahuan lokal menyatakan bahwa pemimpin hadir sebagai wakil Tuhan di muka bumi, karenanya membawa masyarakat kepada kondisi dan cita-cita bersama yang diharapkan.

            Tidak heran penjelasan tentang suksesi kepemimpinan dalam literatur klasik menyatakan bahwa pergantian bukan proses profan atau urusan duniawi semata, tetapi selalu melibatkan campur tangan dari Tuhan, maka poin penting di sini yakni pemilihan dan kapabilitas pemimpin tidak bisa dianggap main-main.

            Namun seiring berkembangnya masyarakat, model kepemimpinan dan organisasi tidak tunggal. Sakralitas kepemimpinan semakin tidak diperhatikan. Muncul model pemimpin yang  demokratis, laizzes faire dan berorientasi prestasi (achievement). Habitat pemimpin juga bervariasi, ada pemimpin yang hidup di alam harmonis, konflik atau di alam krisis. Kesemua model tersebut mendapat tempat dalam diferensiasi maupun struktur sosial. Ia eksis pada level  RT sampai level nasional bahkan internasional.

            Pemimpin yang hidup di kondisi stabil relatif tidak bayak menemui kesulitan karena tidak ada tantangan berarti. Ia sekadar menjaga stabilitas dan rutinitas. Lain halnya pemimpin yang bekerja pada kondisi konflik dan krisis. Pada konflik ia dituntut menyelesaikan masalah internal, sedangkan  pada kondisi krisis, ia harus membawa masyarakat untuk keluar dari krisis.

            Hari ini kita sedang memasuki masa krisis karena persoalan pendemik dan konsekuensinya yang harus segera diatasi, maka pemimpin harus mampu membuktikan kekuasannya tersebut. Di sini penulis tidak memusingkan terminologi atau model atau gaya kepemimpinan itu.

            Untuk itu, teori kekuasaan dari Sosiolog Ibnu Khaldun perlu dicermati. Dalam Mukadimah, sosiolog ini menyatakan bahwa kekuasaan pada pemimpin karena mendominasi rakyat, mengumpulkan pajak, mengirimkan ekspedisi militer, melindungi daerah perbatasan dan tidak ada kekuasaan lain di atasnya.

            Pemimpin adalah konseptor, eksekutor dan sekaligus evaluator yang mampu mengatasi persoalan yang dibuktikan dengan out put dan out come kinerja. Substansi  teori ini dan bahkan yang terpenting yaitu melalui kekuasaan, pemimpin terampil dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Kalau suksesi kepemimpinan dalam pilkada bisa mengikuti  logika ini, maka hajatan politik ini menjadi momen penting sekaligus penentu masa depan yang kita  tunggu-tunggu. Semoga.(*)