Protokol Kampus Anti Khilafah

NEW MALANG POS – Protokol kampus anti sistem khilafah, barangkali dewasa ini sudah terbilang mendesak untuk disusun oleh Perguruan Tinggi (PT), baik oleh PT yang tidak semata-mata kurikulum atau proses pembelajarannya dominan mengajarkan materi keislaman, namun juga PT yang dalam kurikulumnya hanya sedikit mengajarkan  tentang  keagamaan secara umum.

Selain itu, yang utama adalah mempertimbangkan kecenderungan menguatnya dan masifnya sejumlah orang atau “organisasi tertentu” yang gencar menawarkan dan mengajak masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam untuk menerima, mengakui, dan memilih paham atau sistem khilafah.

Kesepakan bangsa Indonesia yang sudah menempatkan Pancasila sebagai ideologi dan  konstitusi (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945) sebagai landasan asasi secara yuridis  kehidupan bermasyarakat dan berbangsa ini, merupakan kesepakatan yang sejatinya menutup pintu masuk bagi ideologi dan sistem ketatanegaraan apapun

Eksistensi PT yang memang mengemban misi besar dan sakral, yang di antaranya menjaga NKRI, termasuk dari ancaman apapun, baik berbentuk paham atau sistem maupun misi “organisasai tertentu”, haruslah menjadi prioritas. Pasalnya PT identik “kawahcandradimuka” yang bertugas mentransformasi, mengarahkan, dan membentuk sumberdaya manusia yang menentukan konstruksinya (NKRI).

Setiap hidup manusia atau subyek berbangsa dan bernegara  manapun di muka bumi, termasuk di Indonesia, haruslah mempunyai kepercayaan kalau masa depan itu mesti atau selalu ada. Apa yang diperbuat manusia sekarang akan menentukan masa depannya.

Begitu pula, apa yang dilakukan penyelanggara PT sekarang akan menentukan masa depan negara itu. Apa yang dipilih dan dibangun (dikembangkan) oleh PT itu adalah suatu pilihan atau langkah yang menentukan warna kehidupannya di hari esok, sehingga di sinilah kecerdasan, kecermatan, atau kebeningan berfikir harus dikedepankan sebelum memilih hal yang menentukan, termasuk dalam memilih doktrin atau sistem.

Di masyarakat sekarang, doktrin berkembang dengan pesat dan beragam. Ada doktrin yang dirumuskan atau dibuat manusia secara murni, ada yang bermula dari interpretasi dan dikembangkan dengan landasan ayat-ayat suci atau dalil-dalil agama, atau ada yang memang benar-benar secara tekstual berlandaskan ayat-ayat suci, yang seolah dalam teks inilah wujud kebenarannya atau yang paling benar dibandingkan lainnya

Salah satu doktrin yang dikampanyekan, dibela, dan dikembangkan sekelompok orang adalah khilafah, yang diagungkannya sebagai doktrin yang paling sahih dan selaras dengan Islam, sedangkan doktrin atau sistem lainnya sebagai kesalahan dan bahkan diperlakukan sebagai penyimpangan yang serius.

Perkembangan dapat terbaca, bahwa ada sebagian orang atau golongan menyebut yang pro sistem (ada sekelompok orang menyebut masih) sistem khilafah, bahwa sistem khilafah lebih tepat digunakan di Indonesia ini. Kelompok ini menolak Pancasila sebagai ideologi negara, tetapi sistem khilafahlah yang diakuinya lebih tepat.

Jutaan orang di Indonesia tidak menyetujui kalau sistem khilafah dijadikan sebagai pilihan berideologi atau menjadi penentu perjalanan pemerintahan atau kehidupan bermasyarakat. Mereka jelas-jelas menolaknya ini dengan mengacu pada Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sudah final.

Mahfud MD misalnya pernah mengingatkan, bahwa sejak Konferensi Internasional Hizbut Tahrir tanggal 12 Agustus 2007 di Jakarta yang menyatakan ”demokrasi haram” dan Hizbut Tahrir akan memperjuangkan berdirinya negara khilafah transnasional dari Asia Tenggara sampai Australia. Gerakan itu berbahaya bagi Indonesia. Kalau ide itu, misalnya, diterus-teruskan, yang terancam perpecahan bukan hanya bangsa Indonesia, melainkan juga di internal umat Islam sendiri.

Ryamizard Ryacudu (saat menjabat Menteri Pertahanan)  juga mengungkapkan, berdasarkan penelitian yang dilakukan Kementerian Pertahanan, beberapa kalangan masyarakat masih  mendambakan Khilafah dan menolak Pancasila. Bahkan, hal itu juga terjadi di kalangan pegawai negeri sipil dan TNI. Di kalangan Pegawai Negeri Sipil ada 19,4 persen yang mendambakan Khilafah. Bahkan di kalangan TNI, ada kurang lebih 3 persen yang tidak setuju Pancasila.

Jumlah dari beberapa riset tersebut memang kecil, akan tetapi dapat dijadikan peringatan keras bagi PT, bahwa sistem khilafah dengan kekuatan yang memobilitaskannya tidak bisa dianggap remeh. Kelompok ini akan terus berusaha melebarkan sayap-sayap gerakannya, di antaranya di PT yang memang beberapa sudah dirambah, guna mewujudkan misinya, yakni mengganti ideologi Pancasila dan sistem yang berlaku di negara ini dengan sistem khilafah, karena dalam anggapannya, semua yang berlaku di luar sistem khalifah adalah “sistem yang haram.”

Civitas akademika (PT)  barangkali dirinya merasa tidak perlu dan tidak ada gunanya mempelajari soal protokol anti sistem khilafah, akan tetapi mereka harus paham tentang konstruksi ketatanegaraan yang benar (konstitusionalitas) dan mengerti bahwa sistem khilafah berlawanan dengan ideologi Pancasila dan bukan merupakan sistem yang digariskan (diwajibkan) dalam Islam untuk diterapkan.

Misalnya protokolnya dimulai dari rekrutmen mahasiswa baru, kampus sudah mempunyai aturan atau regulasi yang ditunjukkan (dibacakan) pada  mahasiswa dan ditanda-tangani sebagai wujud “pakta integritas-edukatif”, bahwa setiap mahasiswa dilarang keras mengikuti dan menyebarkan sistem atau paham khilafah atau yang sealiran dengannya. Jika ada mahasiswa yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi mulai dari skorsing hingga pemecatan atau dikeluarkan dari kampus.

Kampus mempunyai aturan yang berkepastian hukum, bahwa semua dosen dan karyawan dilarang keras mengikuti dan menyebarkan sistem atau paham khilafah atau yang sealiran dengannya. Jika ada dosen dan karyawan yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi mulai dari skorsing hingga pemecatan atau dikeluarkan dari kampus.

Mereka diikat dalam perjanjian untuk menaati segala aturan dan kegiatan yang berisi penolakan dan perlawanan terhadap paham atau sistem khilafah. Mereka juga diberi modal keilmuan agama yang bisa dipahami dan disebarkan pada masyarakat atau minimal anggota keluarganya tentang Islam rahmatan lil alamin.

Protokol itu dapat menjadikannya sebagai pijakan berperilaku supaya tidak sampai terpengaruh atau dijerumuskan oleh kelompok yang membenarkan sistem khilafah. Kalau di lini ini terjadi penolakan, maka sekurang-kurangnya berjuta-juta generasi muda atau kader bangsa bisa dicegah dari memilih dan membenarkan sistem khilafah.(*)