Pragmatisme Politik dan Peran Kaum Intelektual

new malang pos
Nur Alim Mubin AM Penulis Buku ‘Dalam Bayang-Bayang Egosentris, Sekjen DPD IMM Jawa Timur

NEW MALANG POS – Politik adalah salah satu topik yang selalu menarik untuk diperbincangkan oleh kalangan manapun, termasuk masyarakat di Indonesia. Politik secara langsung menjadi sebuah jalan mencapai sebuah tujuan mulia untuk kepentingan semua bangsa di dunia. Melalui politik, visi berbangsa dan bernegara bisa diimplementasikan, dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap lini kehidupan manusia di berbagai sektor, seperti ekonomi, hukum, sosial, budaya dan agama. Singkat kata, politik bisa kita maknai sebagai jalan mewujudkan tujuan melalui kekuasaan dengan berbekal visi dan misi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyat di sebuah negara.

          Namun apa jadinya jika politik hanya sebagai alat untuk merusak, atau bahkan menjadi sebuah senjata untuk memenuhi hasrat pribadi yang terus bergejolak dan pada akhirnya mengorbankan maslahat banyak orang di republik ini?

          Di era kepemimpinan Jokowi-JK hingga Jokowi-Ma’ruf sebagai presiden dan wakil presiden, bangsa ini begitu sering dihadapkan oleh tahun politik, mulai dari pilkades hingga pemilu. Di mulai dari tahun 2014, berlanjut ke Pilkada DKI di tahun 2017 yang bisa dikatakan mengundang perhatian hampir seluruh masyarakat Indonesia, pilpres dan pileg di tahun 2019 hingga pilkada serentak di tahun 2020 adalah sebagian besar potret pesta politik yang terjadi di rezim Jokowi.

          Saya memandang bahwa politik di era reformasi memberikan makna baru terhadap politik kita, yakni menciptkan partai sebanyak-banyaknya dengan tujuan mencapai kekuasaan yang sebelumnya terpusat hanya pada satu atau dua partai besar saja. Lahirnya reformasi merubah semuanya, kekuasaan tidak lagi dikooptasi oleh segelintir partai saja, namun bisa terbagi ke banyak partai yang sekaligus menjadi representasi setiap golongan.

          Di sisi lain, partai politik juga memberikan banyak dampak yang signifikan terhadap jalannya pemerintahan di republik ini. Narasi-narasi politik yang seharusnya mulia dan bersandar pada kepentingan rakyat berubah drastis menjadi narasi yang mengedepankan egosentris pemangku kepentingan yang duduk di kursi kekuasaan.

          Laksana fir’aun, kekuasaan harus menjadi senjata terkuat untuk menggiring opini masyarakat agar sejalan dengan kepentingan penguasa. Inilah pemaknaan yang berubah dalam politik kita saat ini. Bahwa politik yang digunakan untuk jalan menuju maslahah dikooptasi oleh sebagian kecil orang yang memiliki kekuatan modal agar terus bisa menjalankan kekuasaan yang ada serta membuat kebijakan yang memuluskan kepentingan.

          Redefinisi Makna Politik

          Melihat fenomena politik di Indonesia yang serba pragmatis dan seringkali menggunakan narasi kebencian sebagai senjata untuk mengambil simpati rakyat perlu dievaluasi agar tidak menyesatkan  pandangan rakyat nantinya. Bahwa politik adalah sarangnya kepentingan iya, namun kepentingan yang mana harus diperjelas agar tidak merugikan ratusan juta rakyat Indonesia karena tingkah aneh para pemimpinnya sendiri.

          Idealnya, politik yang dijalankan bangsa Indonesia bersumber pada spirit Pancasila, dan berorientasi pada kepentingan banyak orang. Satu langkah yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengawali pemaknaan ulang politik kita di negeri ini adalah memaknai ulang visi politik yang bersandar pada dua hal, yaitu Pancasila sebagai landasan negara dan warga negara sebagai kelompok yang terkena dampak politik.

Mengapa ini penting?

          Sejak runtuhnya rezim orde baru di tahun 1998 nuansa politik kita ternyata belum pernah mencapai titik idealnya, khususnya di aspek implementasi Pancasila yang di dalamnya terkandung tujuan dari berdirinya sebuah negara. Lebih spesifik lagi, para pemangku kebijakan, politisi dan penguasa hanya menjadikan Pancasila dengan definisi yang ada sebagai janji manis kampanye. Hal ini tergambar dari bagaimana para politikus yang ketika terpilih sebagai orang-orang yang menduduki kursi kekuasaan sudah lupa dengan janjinya sewaktu kampanye.

          Buya Syafi’i Ma’arif pernah berkata bahwa para politikus saat ini kian agresif, tidak bijaksana dan sangat transaksional. Politik semacam ini membuat kita jauh dari nilai-nilai luhur sebagai bangsa, politik yang dulunya adalah seni dalam mencapai tujuan hanya bertengger di tempat yang sepi, dan masyarakat dibiarkan mati kelaparan.

          Kesadaran Intelektual

          Mengintegrasikan politik dengan cita-cita luhur bangsa bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan perangkat kuat dan literasi politik yang memadai agar sikap politik memberikan nilai yang bermakna bagi masyarakat saat kekuasaan sudah menempel di pundak.

          Di samping itu, nilai-nilai luhur yang termaktub dalam Pancasila harus benar-benar tergambar pada tiga hal, yaitu pemikiran, kata, dan prilaku agar politik kebangsaan kita tidak kering dan pragmatis. Untuk memulai itu semua, dibutuhkan pemikiran yang mendalam dan kritis dari berbagai kelompok agar politik bisa sejalan dengan apa yang diharapkan bangsa ini.

          Peran kaum intelektual pasti sangat dibutuhkan untuk menerjemahkan poin demi poin nilai kebangsaan kita yang sudah lama rapuh. Kaum intelektual adalah jembatan bagi kalangan elit dan grassroot untuk tetap bertegur sapa tanpa harus menunggu momentum bernama pesta demokrasi.

          Kaum intelektual harus bergerak bebas, tanpa harus bergelindang di ketiak para penguasa untuk kepentingan maslahat orang banyak. Kampus-kampus tempat para intelektual berada harus menjadi tempat untuk mengevaluasi para pemangku kebijakan dan memberikan masukan untuk perbaikan politik ke depan. Kaum intelektual harus manghadirkan budaya politik yang berbasis pada realitas, tidak mengedepankan aspek teoritis yang bisa saja menjadi dogma yang sama sekali tidak memberikan pengaruh apa-apa bagi masyarakat Indonesia.

          Peran-peran dunia pendidikan dalam membangun paradigma yang kuat dan identitas politik yang mapan bagi Indonesia tidak bisa diabaikan begitu saja. Dunia kampus sejatinya adalah tingtang bagi pemikiran politik agar bisa berkembang ke arah yang seharusnya. Di sanalah narasi-narasi mulia dibangun, dan dijadikan sandaran bagi para politikus, atau pemangku kebijakan untuk menjalankan roda kekuasaan agar memiliki nilai manfaat bagi masyarakat.

          Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari semua pihak, khususnya politikus, pemerintah dan kalangan intelektual. Ketiga elemen ini harus bersinergi membangun paradigma dan identitas politik Indonesia yang senafas dengan Pancasila.(*)