Menyoal Peretasan Media

NEW MALANG POS – Sebanyak empat media siber diretas beritanya beberapa waktu lalu. Dua di antaranya adalah situs Tirto.id dan Tempo.co. Situs web Tirto.id diretas tanggal 20-21 Agustus 2020. Kemudian situs berita Tempo.co juga ikut diretas pada tanggal 21 Agustus 2020. Menurut data dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (Mei-Juni 2020) setidaknya ada 23 kasus serangan digital kepada wartawan, aktivis, dan media (Kompas, 25/8/20).

Pada kasus Tirto.id, pelaku beberapa kali menghapus dan mengubah artikel berita yang berjudul “Soal Obat Corona: Kepentingan BIN dan TNI Melangkahi Disiplin Sains.” Kemudian Tempo.co diserang dan diubah tampilan visual halaman webnya. Dua peretasan media yang populer dan terkemuka itu menimbulkan perbincangan hangat di masyarakat. Sampai-sampai  protes atas peretasan tersebut disampaikan oleh Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan masyarakat luas.

Pro dan Kontra

Pengawasan sebuah media oleh pihak-pihak tertentu – biasanya pemegang kekuasaan –  sejalan dengan sejarah perkembangan bangsa ini. Bahkan di setiap negara, keberadaan media itu bisa menjanjikan karena bisa menjadi media penyampai pesan. Tetapi di sisi yang lain media sering dianggap menjadi batu sandungan bagi kebijakan pemerintahnya.

Oleh karena itu, banyak di antara negara yang memilih untuk “mengawasi” media. Itu tak lain agar apa yang tersaji dalam media sejalan dengan kepentingan kekuasaan politik. Dalam kasus ini penulis tidak hanya melihat kondisi di Indonesia, tetapi juga bisa ditarik ke permasalahan di berbagai negara.

Semakin kuat kekuasaan politik pemerintahnya maka media akan semakin lemah. Itu juga tak berarti bahwa pemerintah yang lemah membuat media menjadi kuat. Ada kalanya pemerintah lemah media menjadi bebas dan bisa mengancam keutuhan pemerintahnya. Dalam beberapa hal itu bisa saja terjadi. Yang jelas segala kebijakan yang mengarah pada melemahkan media dianggap tidak demokratis dan mengingkari jati diri posisi media sebagai penyebar gagasan luas kepada masyarakat.

Mengapa media dianggap mempunyai posisi penting dalam sebuah negara tekait dengan kebebasan menyiarkan pesan-pesannya kepada khalayak luas? Mantan presiden Amerika Serikat ke-3, Thomas Jefferson (1762-1826) pernah bilang, “Jika saya harus memilih antara ada pers tetapi tidak ada pemerintah dengan ada pemerintah tetapi tak ada pers, maka saya tidak akan ragu-ragu lagi akan memilih yang pertama.”

Tentu saja pernyataan Jefferson tersebut bukan tanpa dasar dan pertimbangan yang matang. Juga bukan sekadar mimpi seorang anak kecil di siang bolong.  Pernyataan itu menyiratkan bahwa pemerintah dimanapun dan kapanpun, juga pada siapapun punya kecenderungan untuk “mengekang” kebebasan media.

Memang diakui bahwa media yang bebas sebebas-bebasnya itu tidak baik juga bagi perkembangan masyarakat dan negara. Namun besar kemungkinan adanya kecenderungan bahwa pemerintah sering “mematikan” sikap kritis media. Sementara itu kebebasan yang berada dalam masyarakat yang terdidik akan bergulat dengan sendirinya serta akan menemukan bentuknya sediri. Alasannya, dalam masyarakat selalu ada dialektika untuk mencapai sesuatu yang baik bagi perkembangan mereka.

Pendapat Jefferson tersebut di atas tentu tidak bisa dipahami secara serampangan atau satu sudut pandang saja. Ada nilai-nilai yang layak dibangun terkait dengan  kebebasan yang menjadi falsafah hidup manusia. Tentu saja kebebasan tersebut akan terbatas dengan sendirinya sesuai kebutuhan masyarakat, bukan berdasar kepentingan pemerintah yang menjadi mandat masyarakatnya.

Catatan ke Depan

 Lalu bagaimana dengan peretasan yang dialami empat media di Indonesia akhir-akhir ini? Tentu ada banyak ragam sudut pandang dalam memahami kejadian tersebut. Tentu juga akan ada pemihakan kepentingan atas kejadian tersebut. Namun demikian, hal demikian wajar dan tidak usah diperdebatkan. Semua punya sudut pandang masing-masing.

Tetapi, setiap pengekangan kebebasan berpendapat menjadi catatan buruk dalam perjalanan panjang demokrasi. Memang demokrasi itu perlu aturan main. Demokrasi bukan sekadar bebas sebebas-bebasnya. Demokrasi membutuhkan rule of the game.

Namun dalam negara yang tingkat pertumbuhannya masih kurang mapan, penyalahgunaan aturan itu sangat terbuka lebar. Aturannnya memang ada tetapi akan digunakan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan dirinya. Karena yang biasanya kuat itu pemerintah, maka pihak yang berada dalam posisi ini biasanya akan mempunyai kesempatan besar memanfaatkan kepentinganya. Di luar itu, biasanya hanya berusaha melawan bentuk pengekangan tersebut. Apakah perlawanan itu akan membuahkan hasil atau tidak urusan nanti karena itu semua membutuhkan proses. Namun demikian suara perlawanan dari bentuk pengekangan tetap layak dilakukan.

Memang masih belum ada kejelasan siapa atau pihak mana yang melakukan peretasan. Peretasan dalam bentuk apapun tentu harus dilarang karena  bentuk dari campur tangan pada media. Melihat kasus peretasan yang terjadi pada  empat media di Indonesia, biasanya  berkaitan dengan kepentingan negara. Berarti ada kegelisahan negara berkaitan dengan pemberitaan tersebut.

Apakah memang  ada oknum negara yang meretas atau sebaliknya, masih perlu dibuktikan. Namun demikian, upaya pemberitaan yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang kemudian dilarang sebuah kemunduran bagi perkembangan demokrasi. Negara ini dalam kurun waktu lama sudah banyak makan asam garam. Peredaran buku yang dianggap “melawan” negara, pernah dilarang. Mengapa tidak dilawan dengan buku juga? Kalau soal lawan melawan negara punya kecenderungan menang karena mereka punya alat-alat (aparat keamanan, hukum, senjata).

Jadi, peretasan terhadap media itu kemunduran bagi kebebasan media di Indonesia.  Ketidaksetujuan pada pendapat yang berbeda kemudian dilawan dengan peretasan itu jelas bisa “memperkosa” demokrasi yang sudah diperjuangkan oleh  para pendiri republik ini. Jefferson juga pernah mengatakan, “Kebebasan media adalah benteng besar kebebasan yang tidak akan pernah bisa dikendalikan kecuali oleh pemerintahan yang lalim.”(*)