MENJADI OPOSISI MAYA

New Malang Pos
Ade Chandra Sutrisna, Pegiat Renaissance Political Research and Studies (RePORT) Institute dan Staf Humas dan Protokoler UMM

NEW MALANG POS – TUNTUTAN sejumlah kelompok masyarakat untuk menggagalkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law) dan beberapa pembahasan RUU lainnya (P-KS, PPRT, Masyarakat Adat dan lainnya) kembali ditunjukkan melalui gelombang aksi massa. Tidak hanya aksi yang dilakukan melalui longmarch, tetapi juga aksi di dunia maya. Sejumlah organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah melalui sayap organisasinya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, juga turut membuat seruan aksi online kepada seluruh kadernya dengan menaikkan tagar #GagalkanOmnibusLaw.

Perkawinan aksi massa online dan offline ini nyatanya punya daya dobrak luar biasa. Di ranah offline, hasil pertemuan massa aksi GEBRAK dan FRI dengan wakil ketua DPR dan Badan Legislatif DPR RI Kamis, 16 Juli 2020 berhasil meng-goalkan sejumlah tuntutan. Di antaranya tidak ada pengesahan RUU di Paripurna; Keputusan untuk apakah DPR akan melanjutkan pembahasan atau tidak akan dibahas di rapat pimpinan setelah reses yang akan berakhir 14 Agustus, juga; Pimpinan DPR berjanji tidak akan ada persidangan untuk membahas RUU Cipta Kerja Omnibus Law selama reses.

Sementara di ranah online, tagar #GagalkanOmnibusLaw per tanggal 16 Juli 2020 terpantau sempat menduduki trending topic di Twitter dengan total 21,7 ribu tweet. Disusul tweet oposisi bernada sentimen terhadap gerakan aksi massa dengan tagar #WaspadaDemoTularkanCovid yang hanya mampu mengundang 11,3 ribu tweet saja. Munculnya tagar #WaspadaDemoTularkanCovid sebagai antagonisme dari tagar #GagalkanOmibusLaw menjadi fenomena menarik. Patut diduga, munculnya sentimen atas aksi online dan offline sengaja dimainkan oleh aktor invisible hand terorganisir.

Jika di aksi offline kita awam dengan provokator yang menggembosi barisan aksi massa, nyatanya aksi yang digencarkan melalui media sosial pun tidak alfa dari upaya penggembosan. Penulis hendak mengajak pembaca untuk belajar dari kasus Komika Bintang Emon yang seketika menjadi viral lantaran aksinya menyentil proses peradilan dalam kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Imbasnya, akun media sosial pemilik nama lengkap Gusti Muhammad Abdurrahman Bintang Mahaputra ini dibanjiri komentar miring dari akun anonim yang lebih dikenal dengan sebutan buzzer.

Orang boleh saja menduga-duga siapa yang ada di balik akun-akun yang memang dijadikan sebagai sarana utama berpolitik di Indonesia. Ada akun pro pemerintah dan ada akun kontra pemerintah. Namun untuk membuktikan hal itu perlu bukti yang kuat dan tak terbantahkan serta tidak bisa berdasarkan dugaan saja. Pakar media sosial dari Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi menyebut isu Bintang Emon ini bahkan mengalahkan isu utamanya. Termasuk dugaan ada pengalihan isu pada seruan aksi online #GagalkanOmibusLaw melalui tagar #WaspadaDemoTularkanCovid.

Netizen Power 

Mari flashback satu dekade (2010) untuk mengingat ‘Gerakan 1.000.000 Facebookers Dukung Chandra Hamzah & Bibit Samad Riyanto’ saat sedang hangat-hangatnya. Aksi itu mendulang pendukung yang berlimpah dalam hitungan hari. Pertanyaannya, jika mencapai angka satu juta atau bahkan lebih, mampukah mendorong perubahan politik di Indonesia? Khususnya, dalam persoalan pemberantasan korupsi. Penulis mengandaikan, misalnya saja SBY ketika itu dan pemerintah yang berkuasa tidak peduli dengan pencitraan, akankah hal itu akan mampu menggoyang situasi politik?

Lebih jauh lagi, kalau didiamkan saja, apakah gerakan yang muncul di dunia maya, mampu merongrong stabilitas kehidupan bernegara? Penulis menyadari betul, internet (ketika itu masyarakat gandrung Facebook), mempunyai jamaah yang sangat banyak di dunia maupun di Indonesia. Tetapi, ia tidak ‘nyata’, ia berada di sana, di sebuah ruang yang maya. Namun, pertanyaan itu justru berubah menjadi tanda tanya yang semakin membesar, sebab begitu banyak media massa yang menyorot kasus itu, dan saat itu, media massa seakan melakukan keberpihakan kepada Bibit dan Chandra.       

Berbagai tayangan televisi, berita koran, dan media berbasis internet, tak pernah berhenti memberitakan hal tersebut, dengan berbagai varian penyajian. Dalam konteks tersebut Facebook tidak melenggang seorang diri. Media jejaring sosial itu bersekutu dengan media-media lain. Hasilnya, walaupun di tingkat aksi massa, tidak seheboh di pemberitaan media massa, namun rezim SBY terdesak. Bibit dan Chandra berhasil keluar dari kasus yang membelit mereka. Sementara pihak Kepolisian sebagai bagian dari rezim, menjadi tumbal, terdesak dan kemudian mencopot Susno Duadji.

Menjadi Oposisi Maya

Sejak UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hadir, pengguna media sosial banyak yang khawatir. Ada 3 pasal mengenai defamation (pencemaran nama baik), penodaan agama, dan ancaman online. Semula, ketiga pasal itu dimaksudkan untuk menangkap para penjahat siber. Namun, kini malah lebih sering dipakai untuk mengriminalisasikan warga yang memanfaatkan internet dan media sosial untuk menyampaikan keluhan, opini, isi pikirannya, berpolemik, hingga menyampaikan kritik kepada pimpinan daerah. Tapi, beda ceritanya jika Anda di-hack.

Masih ingat kasus peretasan akun WhatsApp yang menimpa peneliti dan pemerhati isu sosial Ravio Patra? Ia mendapatkan perhatian masyarakat Indonesia atas kritikan-kritikannya terhadap pemerintahan Joko Widodo. Ravio Patra mengritisi beragam kebijakan pemerintahan Jokowi, dari problem data Covid-19 hingga staf khusus ‘milenial.’ Kepanikan karena dugaan ditangkap polisi berubah jadi kegundahan hebat bagi keluarga dan kerabat dekat Ravio. Atmosfer kegundahan dan kemarahan itu tergambar dalam #BebaskanRavio, yang jadi trending di Twitter. Akhir cerita, ia bebas.

Di alam demokrasi, setiap warga negara berhak/bebas mengemukakan pendapat di muka umum (public sphere), tidak terkecuali di media sosial. Tentu menjalankan prinsip kebebasan dengan tetap bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku. Pihak oposisi memiliki kemampuan lebih fleksibel dan objektif dalam mengawasi dan mengritisi kebijakan pemerintah. Di alam demokrasi juga, netizen juga punya kebebasan bersikap untuk bersikap opposite (seberang) atas praktik ketidakadilan. Tidak perlu takut akunmu di-hack, karena kebenaran akan selalu berjodoh dengan barisan pendukungnya. (*)