Menjadi Abdi Negara Berintegritas

NEW MALANG POS – Tanggal 29 November 2020 lalu, seluruh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia atau disingkat Korpri memperingati HUT yang ke-49. Korpri adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, pegawai BUMN dan BUMD, anak perusahaan, dan perangkat Pemerintah Desa. Adapun tema pada peringatan Hut Ke-49 Korpri Tahun 2020 adalah ”Korpri Berkontribusi Melayani Dan Mempersatukan Bangsa.”

Kontribusi apa yang dapat diberikan Korpri kepada bangsa dan negara? Sesuai tema pada hari ulang tahun kali ini, paling tidak Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dalam rangka mempersatukan bangsa. Meski negara tengah dilanda pandemi Covid-19, anggota Korpri harus tetap konsisten dan peduli pada negara dan masyarakat.

Komitmen kuat yang harus dibumikan Korpri adalah untuk meningkatkan profesioalisme dan menjalankan tugas sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan abdi pemerintah. Selain itu, komitmen Korpri untuk mempertahankan organisasi dan mengamalkan kode etik Korpri serta membina bersama persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik berwibawa dan bertanggung jawab.  Lebih dari itu Korpri harus mampu sebagai abdi negara yang dapat mempersatukan ASN. Komitmen ini perlu diperluas dan ditegaskan bahwa Korpri sebagai abdi negara, anggota Korpri diwajibkan menjadi contoh dalam menjalankan konstitusi, melayani masyarakat secara prima dan memberi dukungan jalannya pemeritahan yang baik dan bersih.        Pengurus Korpri dapat menyusun program kerja yang mengakomodasi aspirasi peserta dan memberikan upaya peningkatan kapabilitas dan kesejahteraan anggotanya.

Secara historis, selama era Orde Baru, Korpri dijadikan sebagai alat kekuasaan untuk melindungi pemerintah yang berkuasa waktu itu. Pusaran politik kekuasaan yang selalu “menjerat” anggota Korpri  yang tidak pernah lepas terutama dalam pemilihan umum daerah atau Pilkada. Polarisasi pergantian pimpinan, baik Gubernur, Walikota, dan Bupati senantiasa ada  anggota Korpri  yang terjerat dalam pusaran politik. Hal ini membawa konsekuensi berbagai macam dari kehilangan jabatan, maupun pergeseran jabatan dan sebaliknya justru mendapat jabatan baru jika gerbong politiknya menang.

Pusaran politik yang membawa  anggota Korpri kepada ranah politik praktis, jika disadari yakni ketika kedua belah pihak, baik anggota Korpri maupun pejabat politis yang berkeinginan membawa ke dalam aksi dukung mendukung. Bila keduanya ingat dengan aturan sebagai PNS yang harus netral kendati memiliki hak suara pada Pemilu, hendaknya pejabat yang menduduki jabatan politis tidak membawanya untuk dapat meminta dukungan.

Propaganda prospek “status quo” hadiah menduduki kursi jabatan dan kegalauan kehilangan jabatan telah membawa anggota Korpri dalam posisi ibarat “buah si mala kama”, dalam kondisi serba salah atau “maju kena mundur kena.” Namun kini, Korpri telah menjelma menjadi organisasi yang netral, tidak berpihak terhadap partai politik tertentu.

          Abdi Negara yang Berintegritas

Kelemahan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada ASN yang berakibat rendahnya kinerja aparatur, karena terkendala oleh faktor-faktor sebagai berikut: pertama, arogansi kekuasaan, praktik ini kuat tercium mulai dari rekrutmen, mutasi, rotasi, serta promosi pegawai yang menyimpang dari aturan dengan mengangkat kolega-kolega pada jabatan-jabatan tertentu.

Kedua, adanya intervensi berlebihan dari institusi di atasnya (supra institusi), maupun infrastruktur politik terutama dari partai yang sedang berkuasa dan ketiga, masih lemahnya tim kerja (team work), karena ketidakmampuan manajerial dan inefisiensi.

Pada Kabinet Indonesia Maju ini, ASN dihadapkan kepada perubahan sosial yang besar karena perkembangan teknologi. Perkembangan informasi dan teknologi mempermudah ASN dan cara kerja birokrasi. Dengan teknologi itu, dapat memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dengan mudah dan tuntutan pelayanan yang lebih baik juga meningkat.

Suatu keharusan tanpa syarat atau “conditio sine quanon” bahwa ASN wajib melayani masyarakat dengan kesungguhan, melalui peningkatan kualitas kerja dan tata kelola pemerintahan serta menjaga akuntabilitas. Oleh karena itu ASN harus selalu open mind, terus melakukan inovasi pelayanan publik berbasis reformasi birokrasi.

Dikeluarkannya UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai jawaban untuk menghadapi tantangan pelayanan publik. Oleh karenanya diperlukan ASN yang memiliki integritas tinggi. Artinya penyikapan ASN harus netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

ASN bebas dari intervensi politik artinya ASN dalam pilkada maupun pilpres harus netral tidak boleh berpihak kepada calon manapun walau harus memilih tidak boleh golput, dan tetap langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil).

Tuntutan publik yang semakin besar terhadap perbaikan pelayanan publik, memaksa Korpri sebagai ASN untuk segera berbenah diri. Pemerintah perlu selalu melakukan updating terhadap standard kompetensi ASN, karena perubahan lingkungan internal dan eksternal yang dinamis.

Tidak hanya menunggu aturan dari pusat saja sebagai sentralis (top down), setiap ASN juga harus menyiapkan diri dengan melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dirinya (bottom up). Pengembangan diri bisa dilakukan secara formal, seperti mengikuti tugas belajar ataupun mengajukan izin belajar, mengikuti diklat teknis maupun fungsional, seminar, lokakarya, dan lain-lain.

Sebagai ASN  dan abdi negara, artinya harus mampu menjadi ASN profesional yang memiliki kemampuan dan berintegritas, seluruh hasil pekerjaan ASN harus terukur dan akuntabel. Memasuki era industri 4.0 serta tantangan yang semakin berat, para ASN tidak bisa bekerja sendiri, diperlukan sinergitas baik dengan pimpinan, bawahan, rekan kerja atau bahkan dengan stakeholder.

Selain itu para ASN pun didorong agar terus melakukan inovasi dimana pun ditempatkan, hal tersebut guna mendukung kinerja organisasi yang berujung pada pelayanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk bisa mencapai target Korpri yang berintegritas, tentu saja komitmen jajaran Korpri perlu didoktrinasi pelayanan terbaik dengan membumikan reformasi birokrasi secara mondial. “Selamat Hari Korpri ke-49, Semoga Abdi Negara menjadi anak bangsa yang bermartabat.” (*)