NMP

Oleh: Dr. DHIAH SAPTORINI, SE, M.Pd

Kepala Badan Standarisasi Pengelolaan Pendidikan Yayasan Pelita Hidayah

Akhirnya Pemerintah mengambil langkah terkait izin bagi sekolah melakukan kegiatan bersemuka dengan menerbitkan SKB 4 menteri. Pemerintah mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 pada tanggal 20 November 2020. Awam menyebutnya sebagai sekolah dibuka lagi dan anak-anak bersekolah lagi.

Setidaknya terdapat tiga poin penting yang membedakan SKB 4 menteri yang baru dengan SKB 4 menteri sebelumnya. Pertama, tentang dasar pemberian izin pada sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pada ketentuan sebelumnya, sekolah diizinkan dibuka berdasarkan status suatu wilayah, yaitu berada pada zona hijau dan kuning.

Pada kebijakan yang baru izin pembukaan sekolah sepenuhnya diserahkan kepada kepala daerah. Artinya, Kepala daerah yang bertanggungjawab penuh atas diizinkan atau tidaknya sekolah dibuka kembali, dan tidak lagi tergantung pada status zona.

Baca Juga: Hari Keempat, KPK Geledah Diskumdag

Kedua, tentang tahapan jenjang sekolah yang dibuka. Pada kebijakan sebelumnya, sekolah pada wilayah yang telah masuk zona hijau dan kuning dibuka secara bertahap, dimulai dari jenjang SMA/SMK dan SMP, disusul SD 3 bulan setelahnya, dan jenjang PAUD 2 bulan kemudian. Sekarang, bila Kepala Daerah sudah mengizinkan sekolah dibuka, itu berlaku untuk semua jenjang.  

Ketiga, tentang pemberian izin wilayah pembelajaran tatap muka. Sebelumnya, sebuah wilayah (kabupaten/kota) yang berada dalam zona hijau dan kuning, melaksanakan sekolah tatap muka secara keseluruhan. Sekarang, pembelajaran tatap muka dapat dilakukan secara serentak dalam satu wilayah kabupaten atau kota, atau bertahap per wilayah kecamatan dan atau desa atau kelurahan.

Ada yang menyambut gembira keluarnya kebijakan ini, namun ada pula yang menerimanya secara skeptis. Kebijakan ini bisa dibilang dilematis, tidak populer bagi sebagian masyarakat, namun dinantikan sebagian masyarakat lainnya.

Tidak populer karena kebijakan sekolah dibuka kembali ini dikeluarkan saat penyebaran COVID-19 belum mereda, bahkan meningkat di beberapa wilayah. Sehingga dikhawatirkan sekolah akan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Sedangkan anak-anak sekolah tentunya yang paling menyambut suka cita dibukanya sekolah mereka. Segera bertemu dengan teman, guru, ruang kelas, halaman sekolah, juga alat permainan. Mereka sudah jenuh berada di rumah, tidak bisa belajar dan bermain bersama teman.

Baca Juga: Ketatkan PSBB, Gelontor Anggaran per Kecamatan di Kabupaten Malang Dijatah Rp 10 Juta

Sebagian besar orang tua dan guru juga menyambut gembira, karena sudah sangat jenuh dengan BDR yang diyakini sebagai suatu kondisi yang benar-benar darurat, dan saat kondisi darurat itu berakhir, semuanya akan kembali seperti sedia kala. Tentunya hal ini bersifat argumentatif. Alasan lain dirindunya kembali bersekolah adalah karena kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR) dipandang sangat tidak efektif, bahkan menimbulkan dampak psikososial yang cukup serius.

Yang tidak boleh dikesampingkan adalah poin terpenting dari ketentuan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka, yaitu penerapan protokol kesehatan yang harus ketat, dan bahwa berangkat tidaknya anak ke sekolah adalah sepenuhnya keputusan orang tua. Dua poin terakhir inilah yang saat ini justru berpotensi menjadi kendala dalam memulai pembelajaran tatap muka di sekolah, bila pihak-pihak yang berkepentingan tidak mampu mengakomodasinya dengan cantik, secara kolaboratif, dengan semangat yang sama.

Pada praktiknya, sekolah atas arahan (kalau tidak ingin disebut “paksaan”) dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dan kebudayaan, ramai-ramai meminta orang tua membuat pernyataan mengizinkan atau tidak mengizinkan anaknya bersekolah tatap muka. Orang tua sebagai pemilik otoritas hadir tidaknya siswa di sekolah, diminta menuangkannya secara tertulis sebagai landasan operasional dibukanya sekolah.

Seolah pemerintah melalui sekolah, tidak ingin “disalahkan” bila terbentuk klaster baru di sekolah. Pertanyaannya adalah, bagaimana bila orang tua yang awalnya mengizinkan, berubah menjadi tidak mengizinkan setelah tatap muka berjalan beberapa hari? Masih berlakukah surat pernyataan yang dibuatnya? Apakah sekolah hanya akan menganggap sah pernyataan pertamanya?

Sebaliknya, orang tua memilih bersikap skeptis dengan menuntut adanya jaminan dari pemerintah daerah melalui sekolah, anaknya terjaga keselamatannya saat kembali “bersekolah.” Bahkan ada yang menuntut sekolah melakukan tes cepat atau tes usap pada semua guru, tenaga kependidikan, dan siswa sebelum kegiatan bersemuka. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme penjaminan keselamatan oleh sekolah? Apakah hasil tes cepat atau usap yang usianya hanya 3 – 14 hari dapat dijadikan jaminan keselamatan?

Sekolah dan orang tua pun menjadi dua pihak yang berhadap-hadapan, tarik menarik untuk saling melepas beban tanggungjawab terhadap kemungkinan ancaman paparan COVID-19. Padahal alih-alih saling melindungi diri dari “tidak mau dipersalahkan”, semua pihak seharusnya bahu membahu, berkolaborasi, berbuat sekuat kemampuannya, untuk mewujudkan kembalinya anak-anak ke sekolah. Karena kita tidak ingin terjadi lost of learning yang berdampak pada kemunduran intelektual satu generasi.

Baca Juga: Universitas Tribuwana Tunggadewi Malang, Gelar Penghijauan dan Edukasi Petani Jeruk

Kedisiplinan diri dalam menerapkan protokol kesehatan oleh semua pihak adalah perilaku sederhana untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Tidak perlu orang tua membuat pernyataan tertulis menyoal izin bersekolah. Sederhananya kapan saja orang tua merasa lapang, antarkan anak ke sekolah. Sesederhana saat orang tua merasa tidak nyaman, maka anak tidak perlu dihadirkan di sekolah.

Sekolah harus semaksimal mungkin mengawal ketat penerapan protokol kesehatan, termasuk membangun sistem komunikasi intensif dengan orang tua, melalui berbagai cara dan media. Serta tetap melayani siswa yang orang tuanya memilih tetap BDR. Tentunya dengan prinsip tidak menjadikan rumah sebagai sekolah, dan tidak menjadikan orang tua sebagai guru. Sekolah harus mahir merancang pembelajaran jarak jauh yang efektif, menyenangkan, dan tidak berdampak buruk pada kondisi psikososial anak.

Pemerintah daerah sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya, benar-benar mengupayakan pemeriksaan berkala pada tenaga guru dan tenaga kependidikan. Ditambah dengan menggerakkan penerapan protokol kesehatan di semua lini, melalui berbagai media, secara masif dan merata.(*)