Dewan Banjir Untuk Atasi Bencana

NewMalangPos – Banjir terjadi di Kalimantan Selatan, Sulawesi, Jawa Barat,  Aceh dan sebagian besar wilayah di Jawa Timur, termasuk di Malang Raya. Di Kota Malang bencana ini semakin parah. Jika tahun  2018 ditemukan 56 titik banjir, kemudian 2019 26 titik, tetapi di  2021, 11 titik bertambah (New Malang Pos, 23 Januari 2021). Bencana lingkungan yang terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia ini sesungguhnya semakin memperparah bangsa ini yang tidak selesai menghadapi pandemik. Ibaratnya satu persoalan belum selesai disusul masalah-masalah yang lain.

Seperti cerita-cerita tentang korban banjir yang selalu menusuk perasaan kita. Mereka kehilangan sanak saudara, binatang ternak, hunian dan barang-barang berharga lain. Kondisi lingkungan seperti jalan, rumah, kebun dan sawah juga rusak karena bencana.

Jika kita memikirkan secara mendalam, kondisi ini sebenarnya bukan fenomena sosio-ekologis yang baru, bencana hidrometerologi ini sudah rutin mendera bangsa ini bertahun-tahun.  Ibarat peristiwa publik, kita sudah terbiasa menghadapi bencana ini.  Pada setiap musim hujan kita menghadapi air yang  menggenang dan sungai yang meluap. Persoalannya kita belum banyak mengambil pelajaran darinya, terbukti pada setiap bencana selalu meninggalkan korban dan penderitaan.

AKAR PERSOALAN BANJIR

Evaluasi selama ini menunjukkan bahwa  penanganan banjir hanya ditangani pada masalah hilir. Tindakan pemerintah seringkali berkutat pada masalah teknis saja seperti membuat dan memperbaiki saluran air atau buka tutup air bendungan. Padahal sebagai persoalan ekologis, inti persoalan yakni jalannya air. Saluran air adalah lingkungan fisik yang menghalangi jalan air, akhirnya banjir terjadi menggenangi permukiman.  

Pemerintah jarang mengurai sisi hulu kebijakan yang mengaitkan satu aktor dengan aktor lain. Pembangunan kota yang dipraktikkan misalanya cenderung berorientasi ekonomi yang mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan ekologis. Desain tata ruang kota yang sudah dibuat seideal mungkin, diterjang pembangunan yang tidak memperhatikan ekologi. Regulasi  tidak dilaksanakan dengan tegas dan persoalan ekologis selalu ditangani dengan kegagalan model penyelesaian.

Persoalan kultural tidak kalah pelik. Krisis etika lingkungan dan apatisme masyarakat menyerang kita. Krisis etika ditunjukkan dari tidak adanya ketegasan banyak pihak pada perilaku sosial yang berpotensi merusak lingkungan. Pengambil kebijakan tidak tegas menerapkan regulasi dan kegiatan yang menyebabkan terganggunya ekosistem kota tidak diimbangi konservasi berkelanjutan (sustainable conservation).

Apatisme ditunjukkan dengan persepsi banjir sebagai bagian melekat masyarakat. Kita tidak usah mengeluh, terima banjir dengan baik yang dibumbui sikap fatalis. Krisis ini menyebabkan merosotnya kelompok-kelompok atau publik yang lantang mengingatkan pada saat terjadi bencana alam yang benar-benar akibat kebijakan.

DEWAN BANJIR SEBAGAI SOLUSI

Melihat kondisi seperti ini sekali lagi, kita harus merenung. Banjir bukan karena takdir Tuhan yang dihadapi dengan pasrah, tetapi produk intervensi manusia yang selalu dievaluasi. Menariknya lagi, perbuatan manusia tidak secara individual, tetapi kolektif atau kerja bareng. Untuk itu harus selalu dipikirkan bagaimana mengatasi hal tersebut.  

Pemerintah dan para perencana kota tidak boleh ikut-ikutan apatis. Lingkungan yang baik dan sehat untuk warga negara (Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), pemenuhan kebutuhan warga atas keamanan lingkungan (environmental security) merupakan tanggung jawab negara. Terlebih kondisi ini diperkuat regulasi yang mewajibkan tugas ini seperti pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (sustainable development), kajian lingkungan hidup strategeis (KLHS) dan regulasi-regulasi lain.

Oleh karena itu,  pemerintah wajib memikirkan langkah-langkah penanganan bencana dan  penyelamatan lingkungan lebih serius. Salah satunya memikirkan  desain model “kerja bersama” antaraktor dalam penangangan banjir. Penulis mengetahui bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.46 tahun 2008, sudah ada BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang memiliki ranah bencana, namun demikian selama ini BPBD berkutat dalam ranah teknis dan tanggap darurat. Sementara itu penanggulangan bencana menuntut optimalisasi  semua potensi kota yang masuk baik ranah teknis maupun konseptual. Sayangnya, kondisi belum  banyak disentuh.

Di sini perlu Dewan Banjir yang bekerja dengan mengakomodasi spirit dan pengetahuan baik aktor negara maupun non negara. Dewan ini bertugas melakukan kajian dan tindak lanjut penanganan bencana. Agar lembaga ini tidak sekadar formalitas maka syarat-syarat penting harus diperhatikan. Pertama, persoalan basis. Basis organisasi ini yaitu etika lingkungan yang mewartakan tentang keharmonisan alam. Etika ini berefek pada motivasi dan semangat bahwa menjadi bagian organisasi konservasi merupakan dorongan common sense yang tidak usah dipertanyakan. Berkaitan dengan hal ini, masyarakat Indonesia memiliki etika lingkungan melalui beragam sumber baik adat, agama maupun ilmu pengetahuan modern.

Kedua, proses diagnosa. Motivasi dan semangat saja tidak cukup, diagnosa persaoalan perlu dilakukan. Tentunya keadaan ini menyaratkan kontribusi dari ahli-ahli baik dari ilmu eksakta dan ilmu sosial dalam mendiagnosa penyebab dan dampak bencana. Untuk itu, akademisi kampus terlibat dan bekerja secara sukarela melakukan diagnosa tersebut.

Ketiga, capaian dan target sasaran. Sekalipun pada prinsipnya berbasis kerelawanan tetapi  capaian dan target sasaran harus dibuat. Target penyelesaian apakah pada level hulu atau hilir? Kapan akan terselesaikan dan bagaimana evaluasi atas tercapainya target yang diharapkan tersebut.

Keempat, level eksekusi. Diagnosa harus ditindaklanjuti, maka pembagian tugas dan tanggung jawab  menyeluruh harus diperhatikan. Logika ekosistem yakni kerja sama antaraktor. Untuk itu peran pemerintah, organisasi berbasis komunitas, organisasi non pemerintah dan bahkan pelaku usaha dimaksimalkan. Melalui pendekatan kolaboratif, pemerintah daerah menggerakkan potensi warga.

Kelima, kesetaraan dan demokratis. Stagnasi organisasi sering terjadi karena relasi antaraktor tidak sejajar. Aktor-aktor yang berkolaborasi memiliki ego sendiri sebagai “merasa lebih berhak, lebih berwenang, lebih tahu, lebih berkontribusi dan lain-lain. Untuk itu objektivasi  kesetaraan dan demokratis nilai melekat aktor.

Penulis menyadari bahwa bekerja dengan lembaga baru tidak mudah. Persoalan dan tantangan, masyarakat kapitalis hari ini membuat semuanya tidak berjalan maksimal. Namun kita tidak boleh menyerah, penanganan bencana berpacu dengan karakter bencana yang dinamis, maka kita tidak boleh kalah dinamis menemukan strategi-strategi menanggulangi bencana ke depan.(*)