BLUSUKAN

Oleh: Dhimam Abror Djuraid

Blusukan menjadi kosa kata politik paling dikenal oleh masyarakat Indonesia dalam 15 tahun terakhir. Blusukan sudah menjadi merek dagang, trade mark, khas Presiden Joko Widodo.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), blusukan berarti masuk ke suatu tempat dengan tujuan untuk mengetahui sesuatu. Sejak menjadi walikota Solo pada 2005 blusukan menjadi ritual politik rutin bagi Jokowi dan mendapatkan liputan media lokal dan nasional secara luas.

Aktivitas blusukan Jokowi makin menjadi viral nasional dengan amplifikasi media sosial yang diorkestrasi secara rapi. Blusukan kemudian menjadi kesatuan istilah satu paket dengan pencitraan.

Dengan bekal blusukan dan pencitraan Jokowi sukses melakukan pansos (panjat sosial) bak meteor. Pada 2012, tiga tahun sebelum masa bakti kedua sebagai walikota Solo berakhir, Jokowi diekspor ke Jakarta untuk mengikuti pilgub DKI dan sukses menggulingkan gubernur petahana Fauzi Bowo.

Dua tahun kemudian pada pilpres 2014 Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Tidak ada kekuatan politik yang bisa menahan politik blusukan. Jokowi bersama Makruf Amien kembali mengalahkan Prabowo Subianto pada pilpres 2019.

Politik blusukan menjadi fenomena khas yang melekat pada Jokowi. Blusukan mencitrakan Jokowi sebagai pemimpin yang merakyat dan tidak elitis. Jokowi pemimpin yang lahir dari gua garba rakyat dan jauh dari oligarki politik yang serba anggun dan aristokratis yang menandai 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baik SBY maupun Jokowi sama-sama bersandar pada pencitraan. SBY mencitrakan diri sebagai pemimpin yang adiluhung dan berwibawa sebagaimana raja-raja Jawa, sementara Jokowi mencitrakan diri sebagai antitesa SBY yaitu pemimpin yang egaliter dan merakyat yang tidak segan-segan masuk gorong-gorong atau lesehan ngopi bersama rakyat jelata.

Minggu-minggu ini media mainstream dan media sosial ramai dengan pemberitaan blusukan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Mantan walikota Surabaya dua periode itu langsung tancap gas blusukan ke bantaran sungai-sungai Jakarta dan menemui gelandangan di beberapa sudut kota termasuk di wilayah segitiga emas Jl Sudirman.

Beda dengan Jokowi yang terlihat tertata rapi dan genuine, blusukan Risma langsung memicu pro dan kontra karena dianggap melakukan manipulasi dan kebohongan publik dengan menampilkan gelandangan palsu yang sudah disetting.

Risma dianggap mengopi paste rute politik yang pernah ditempuh Jokowi. Targetnya juga terlihat sudah terbaca oleh pendukung gubernur DKI petahana Anies Baswedan yang menduga Risma punya agenda politik tersembunyi untuk maju ke pilgub DKI 2022 atau 2024.

Selama sepuluh tahun menjadi walikota Surabaya citra Risma benar-benar moncer. Ia dianggap sukses menyulap wajah Surabaya menjadi kota yang cantik, sejuk, hijau, bersih, penuh taman-taman yang indah. Berbagai penghargaan nasional dan internasional berhasil didapat Risma.

Tetapi, gegara gaya pansos (panjat sosial) dan pencitraan yang dinilai kelewatan borok Risma di Surabaya akhirnya dibelejeti oleh media dan netizen. Sebuah pemukiman kumuh di bawah kolong tol di koridor Dupak yang dihuni ratusan warga miskin Surabaya menjadi viral nasional.

Ibarat gajah di pelupuk mata yang tidak kelihatan blusukan Risma di Jakarta malah menjadi bumerang senjata makan tuan. Risma pun dipaksa untuk defensif dan harus menjelaskan masalah ini ke publik. Meski demikian Risma bergeming dari gaya blusukannya, dan ia akan terus melakukannya.

Blusukan adalah gaya manajemen kepemimpinan mikro, micromanagement, yang cocok diterapkan di sebuah wilayah yang relatif kecil dengan penduduk satu atau dua juta. Jokowi sukses blusukan di Solo dan berdialog intensif dengan warga yang menolak penggusuran. Mikromanajemen ala Jokowi ini terbukti sukses diterapkan di Solo. Tapi ketika menjadi presiden, tentu saja, pendekatan mikromanajemen blusukan sudah tidak cocok lagi.

Tapi, blusukan sudah menjadi habitus lama Jokowi. Ia sudah mengalami political addiction, kecanduan politik, terhadap blusukan. Beberapa kali Jokowi masih melakukannya seolah-olah ia masih seorang walikota.

Tak ayal llmuwan politik Australia, Ben Bland dalam “Jokowi, Man of Contradiction” (2020) menyebut Jokowi sebagai salah tempat karena mentalitas walikota masih melekat padanya sehingga seperti walikota yang ada di istana kepresidenan. Risma, yang mencoba meniru dan menapak tilas Jokowi, bisa-bisa dianggap seperti menteri sosial berasa walikota. (*)