Harusnya Diawali Kajian dan Sosialisasi

8
Foto: Ari Saputra/detikcom

MALANG, NewMalangPos – Gagasan bantuan hukum gratis untuk masyarakat miskin mengundang beragam komentar dari kalangan akademisi. Pemkot Malang diminta melakukan kajian terlebih dahulu lalu materinya disosialisasi.

Pakar politik dan kebijakan publik Universitas Brawijaya (UB) Wawan Sobari mengingatkan Pemkot Malang agar mengawali pembahasan kebijakan iu dengan serangkaian kajian. “Harus ada regulatory impact analysis, dilakukan analisis dampak kebijakan dulu,” katanya.

Sehingga  menurut Wawan kebijakan atau perda tersebut nantinya benar benar sesuai dan tepat sasaran. Mengingat perda atau program serupa pernah dilakukan oleh pemerintah. “Ini bukan hal baru. Kemenkumham sudah pernah punya yang serupa dengan melibatkan LBH. Jadi untuk ranperda ini di Kota Malang ini sebaiknya lebih ditekankan tentang sasarannya yang tepat bagaimana dan kasusnya apa dulu harus ditentukan,” urai Wawan.

Ia menilai tidak semua kasus masyarakat miskin bisa mendapatkan bantuan kebijakan tersebut. Wawan mencontohkan, kasus narkoba yang beberapa kali dialami masyarakat miskin sepatutnya tidak perlu mendapat bantuan.

“Nah itu yang harus benar-benar dicermati. Kalau kasus narkoba lalu dibantu pemerintah, ya enak sekali dong. Kriteria bantuan ini juga yang harus diperhatikan. Kasus apa saja yang layak dibantu,” tegasnya.

Pakar Kebijakan Publik UMM Wahyudi Winarjo mengatakan pemerintah harus punya kajian atau riset terdahulu. Agar kebijakan itu tepat sasaran. Menurut dia, kebijakan yang ‘pro poor’ memang sangat seksi dan bisa ngepop. Serta akhirnya dapat mendongkrak image kinerja pemerintahan. 

Sementara itu pakar kebijakan publik UM Dr Nuruddin Hady SH MH menilai ranperda bantuan hukum bagi masyarakat miskin dari Pemkot Malang memang sudah seharusnya segera dilakukan. Terlebih sudah ada UU yang mengaturnya. “Itu salah satu bentuk kepedulian kepada masyarakat kecil yang butuh bantuan pendampingan hukum,” jelas Nuruddin kepada New Malang Pos.

Pemkot Malang diminta menggandeng LBH. Tidak hanya LBH dari perguruan tinggi saja, namun juga LBH yang sudah ada di tengah masyarakat juga bisa dilibatkan. “Karena yang punya LBH kan bukan hanya perguruan tinggi tapi juga ada beberapa ormas yang punya LBH,” kata dia.

Nuruddin berharap pemkot publikasi dan sosialisasi secara masif konsep kebijakan tersebut. Agar masyarakat memahami secara menyeluruh. “Perlu dipublikasikan secara lebih luas materinya dan poin poinnya apa. Yang jelas perlu sosialisasi,” harap Nuruddin. (ian/van)