Gubernur Turun Tangan!

Banyak Masalah di Malang Raya

Diminta Apa Adanya di Depan Luhut

NewMalangPos – Karut marut penanganan Covid-19 di Malang Raya kembali dibeber. Kali ini dipaparkan Pemprov Jatim di depan tiga kepala daerah di Malang Raya, Rabu (11/8) sore.

Mereka diminta apa adanya saja tentang kondisi lapangan. Apalagi saat pemaparan di depan Koordinator PPKM Level 4 Jawa Bali Luhut B Pandjaitan, Jumat (13/8) besok. (baca grafis di Koran New Malang Pos)

Rapat koordinasi (rakor) yang digelar di gedung BPSDM Jatim di Jalan Kawi Kota Malang itu dipimpin Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta juga hadir. Selain itu tampak pula Plh Sekda Jatim Heru Tjahjono.

Tiga kepala daerah di Malang Raya hadir dalam rakor tersebut. Yakni Wali Kota Malang Drs H Sutiaji, Bupati Malang HM Sanusi dan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko. Kapolres dan Dandim di Malang Raya pun ikut dalam pertemuan. Ini sekaligus persiapan kedatangan Koordinator PPKM Level 4 Jawa Bali, Luhut B Pandjaitan di Malang Raya untuk cek penanganan Covid-19 yang dianggap bermasalah.

Ketua Satgas Kuratif Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim dr Joni Wahyuhadi mewakili Pemprov Jatim memaparkan kondisi penanganan Covid-19 di Malang Raya. “Kasus harian baru (positivity rate) Malang Raya secara akumulatif masih tinggi. Di angka 42 persen. Kasus kematian juga cenderung naik. Jumlah kematian terpantau naik sejak 26 Juli,” beber Joni.

Ia pun membeber kasus penambahan Bed Occupancy Rate (BOR) ICU karena adanya penambahan RS darurat. Kurang lebih seharusnya sebanyak 350 bed. Tapi kenyataannya yang terpantau hanya terisi 251.

Penjelasan mengenai kondisi penanganan Covid-19 di Malang Raya juga mendapat catatan dari Pangdam V/ Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto. Ia memiliki data dari laporan satuan-satuannya yang ada di Malang Raya. Jenderal bintang dua itu mengatakan penanganan Covid-19 di Malang Raya memang bermasalah.

Baca Juga :  Lanjut Vaksinasi 700 Ribu Orang

“Kita sangat terganggu Malang Raya disebut karena penanganan Covid-19 nya tidak seperti yang diharapkan oleh pusat. Maka hari ini (kemarin) kita datang, tujuannya membantu semaksimal mungkin. Apa-apa saja kendalanya,” kata dia.

Meski begitu Suharyanto sempat membeber temuan satuannya terkait penanganan Virus Korona  di Malang Raya. Pria kelahiran Cimahi Jawa Barat ini menyampaikan ada ketidaksesuaian data yang ditemukan. Ia menganggap ada data yang tidak sesuai kejadian sebenarnya.

“Jadi kita sempat cari tau sendiri. Di tanggal 10 Agustus jumlah yang positif di Kabupaten Malang ada 221. Saya minta dandim cari ada benar gak ini 221 orang ini. Danramil laporan, Babinsa laporan, ternyata tak bisa ketemu sampai 221 orang.  Yang didapat lebih kecil jumlahnya,” papar Suharyanto.

Penelusuran ini juga dilakukan di Kota Malang dan Kota Batu. Ia memerintahkan satuannya mencocokan data kasus harian baru. Hasilnya sama, yakni terdapat perbedaan data lapangan dengan yang tercatat di pemerintah pusat.

Karena itulah Suharyanto meyakini adanya masalah pendataan yang belum sesuai. Apa yang dimiliki pusat, jajaran pemerintah di provinsi maupun kota dan kabupaten berbeda-beda.

“Ini memang akan sangat berpengaruh dalam penilan di pusat. Jika ada yang tidak terlaporkan misalkan kasus harian baru atau jumlah yang sembuh ini pasti akan berpengaruh besar di penilaiannya. Jadi apa kendalanya di daerah soal ini? Ayo kita diskusikan bareng,” papar lulusan Akademi Militer tahun 1989 ini.

Tidak hanya pendataan kasus, testing yang dilakukan di Malang Raya juga dianggap bermasalah. Kembali dikatakan Suharyanto, pihaknya melakukan penelusuran sendiri. Ia mengambil kasus di Kota Malang.

Pada 7 Agustus lalu, di Kota Malang terdapat tambahan kasus baru lebih dari 100 kasus. Seharusnya testing dilakukan dengan perbandingan 1:15. Atau jika ada satu orang positif Covid-19 maka testing harus dilakukan terhadap 15 orang kontak erat.

Baca Juga :  RUMAH KITA SPESIAL, Karyawan Kompak Karena Etos Kerja Abah Darno

“Nah ini di laporan data tak ada 50 persennya yang ditesting. Ini juga jadi masalah. Kenapa kendalanya? Apa nakesnya? Atau alkes (alat kesehatan) nya? Kenapa tingkat testing masih rendah?” bebernya.

Sementara itu tiga kepala daerah memaparkan kondisi dan kendala penanganan Covid-19 yang dialami. Salah satunya di Kota Malang. Wali Kota Malang Drs H Sutiaji menjelaskan kendala terbesar adalah pendataan kasus.

Seperti yang kerap dikatakan Sutiaji, sistem input data pemerintah pusatlah yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian data kasus per hari.  “Kita masih ada sebanyak 1.478  kasus kesembuhan yang belum terlaporkan. Karena sistem input data yang ke pusat, diverifikasi lagi ke daerah, telat sedikit data tidak masuk. Itu yang jadi kendala kami,” jelas Sutiaji.

Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menjelaskan kendala Pemkot Batu lebih pada ketersediaan bed untuk IGD dan ICU Covid-19. Dewanti menjelaskan rumah sakit rujukan Covid-19 di Kota Batu tidaklah banyak. Sementara untuk menjadikan tempat tidur biasa di rumah sakit menjadi tempat tidur Covid-19 tidak mudah.

“Rumah sakit yang ada di Kota Batu tidak banyak. Juga tidak besar. Kami sudah berulang kali koordinasi untuk bisa menambah tempat tidur IGD/ICU Covid-19,  tapi pihak rumah sakit mengaku itu sulit dilakukan,” jelas Dewanti.

Sementara itu Bupati Malang HM Sanusi memaparkan lebih umum. Ia mengatakan problem ketersediaan nakes untuk melakukan tracing hingga melaksanakan program vaksinasi kemudian ketersediaan tempat tidur ICU juga mengalami kendala.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta kendala yang dipaparkan kepala daerah di Malang Raya agar segera dikoordinasikan secara teknis. “Kami bisa membantu mempercepat upaya agar ada penambahan tempat tidur ICU. Tapi untuk sementara ini yang bisa kita percepat adalah faskes di bawah wewenang Pemprov Jatim. Nanti dikoordinasikan lagi,” papar Khofifah.

Baca Juga :  Kota Malang Zona Merah Lagi, Masuk PPKM Level 4

Sementara itu beberapa kendala lain seperti pendataan, Khofifah mengaku hal ini agar dilaporkan apa adanya ketika nanti Menko Marves Luhut B Pandjaitan datang. Ia mengingatkan pemda di Malang Raya mempersiapkan data sedetail mungkin.

Data inilah yang nanti dapat disampaikan dan dipaparkan agar menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat. Jika memang ada perbedaan data, Khofifah minta disampaikan dengan back up data jelas. “Nanti tolong dikoordinasikan detail,” pesan Khofifah.

Apa yang dipaparkan dan dibahas dalam forum rakor kemarin ini tidak jauh berbeda dengan temuan lapangan DPRD Kota Malang sehari sebelumnya. alah satunya berkaitan dengan kendala nakes, ketersediaan tempat tidur, vaksinasi hingga perbedaan data.

Berkaitan dengan hal ini Sutiaji menanggapi bahwa apa yang disampaikannya dihadapan Gubernur Provinsi Jatim itulah yang menjad kendala real.

“Kami berupaya semaksimal mungkin. Memang ada kendala dipendataan itu kedua nakes kami. Masukan apapun dan temuan apapun dari dewan kita benar-benar jadikan pertimbangan,” tegas Sutiaji.

Maka dari itulah salah satu upaya yang baru dilakukan Sutiaji yakni berkomunikasi dengan empat perguruan tinggi. Agar segera mengirimkan mahasiswa, khususnya yang berkeahlian medis atau pun nakes. Sehingga bisa menjadi tenaga tambahan nakes untuk mengatasi masalah ketersediaan nakes, membantu melakukan tracing dan sebagainya.

“Vaksinasi juga. Ternyata ada data berbeda dari pusat dan yang ada di kita. Tadi kan kita tahu dari paparan Bu Gubernur Jatim. Di data base pusat misal Kota Malang masih tersedia 229 ribu dosis tapi yang ada di kita hanya sembilan ribu. Ini akan kita cek lagi sekaligus kita sampaikan nanti saat menteri datang,” paparnya.

Terkait catatan DPRD Kota Malang, Sutiaji mengaku akan melakukan koordinasi dan terus berkomunikasi dengan legislatif terkait temuan lainnya. Untuk sementara ini, penekanana penanganan Covid-19 menambah jumlah nakes. (ica/van)

Pilihan Pembaca