Governasi Untuk Ketahanan Air

new malang pos
Rachmad K. Dwi Susilo, MA, Ph.D Ketua Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Alumni Hosei University, Tokyo)

Memperingati Hari Air se-Dunia, 22 Maret 2021

NewMalangPos – PERINGATAN Hari Air se-Dunia 2021 berada pada tahun bencana, dimana awal tahun bencana masih menyisakan penderitaan dan kerugian bagi bangsa yang masih menghadapi pandemi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 185 bencana terjadi sepanjang 1 hingga 21 Januari 2021. Sampai sekarang pun, hujan masih deras mengguyur.   

          Sejatinya bencana alam/non alam tidak menyapa kali ini saja, tetapi sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, maka masyarakat tidak boleh terjebak pada penderitaan akibat bencana. Kita juga tidak boleh mengutuk air yang bak serangan mendadak mengganggu dan mengancam keberlangsungan hidup kita. Kekuatan yang dibutuhkan hari ini yakni bangkit dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi.

          Paradigma kita adalah ketangguhan sosial (social resilience) dan untuk itu yang harus dipikirkan yakni langkah-langkah membangun ketahanan air, sebagai suatu keadaan yang menggambarkan keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan serta kemampuan dalam mengurangi risiko yang berkaitan dengan bencana akibat air. Gambaran sederhana, masyarakat memiliki cukup kapasitas dalam mengendalikan pasokan air.

          Pertanyaan terpenting yakni sudahkah negara ini memiliki ketahanan tersebut? Kalau menjawab dari sisi cita-cita sudah selesai, seperti adanya regulasi yang memberi jaminan lingkungan yang baik dan sehat pada Undang-Undang No.32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kenyataannya kita belum berhasil memperlakukan air dengan baik, terbukti, pengurangan risiko dan dampak akibat bencana hidrometereologi tersebut menyisakan banyak pekerjaan rumah.

Baca Juga :  Serunya Virtual Studi Wisata

          Penanganan bencana masih berjalan lambat. Jatuhnya korban akibat tanah longsor dan banjir masih memprihatinkan dan pelembagaan kesiapsiagaan bencana tidak pernah selesai.  Berangkat dari ini kita harus memikirkan strategi, aksi atau kebijakan untuk mencapai ketahanan air tersebut.

Governansi (governance) sebagai Solusi

          Governansi diyakini mampu mendorong strategi, aksi atau kebijakan yang mengundang kekuatan negara, perusahaan, masyarakat lokal dan organisasi non pemerintah (NGO). Governansi yakni cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi pada pengelolaan urusan suatu bangsa (Budiati, 2012). Oleh karena itu, dengan tujuan mencapai ketahanan air, semua aktor yang terlibat bisa berkontribusi seperti penulis jelaskan berikut.

          Pertama, negara (state). Negara memiliki  tanggung jawab dan otoritas pengelolaan, pemeliharaan, penyelamatan lingkungan dan mitigasi bencana, seperti dimandatkan perundang-undangan. Selain itu, ia difasilitasi sumber daya berupa dinas seperti: Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Binamarga, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, BAPPEDA (Bagian Sanitasi dan Pengairan) dan Dinas Pertanian dan Kehutanan. Belum termasuk, aparat penegak hukum yang bisa mengawal regulasi lingkungan. 

          Sumber daya dalam bentuk material maupun regulasi diberdayakan, termasuk membuat model private-public partnership. Urusan private yaitu otoritas negara dalam mendorong pelaku bisnis menunaikan kewajiban-kewajiban sosial. Negara memberikan blue print pengelolaan air yang jelas, sementara itu pelaku bisnis menjadi eksekutor program. Perpaduan keduanya mampu menghasilkan  ketahanan air. 

Baca Juga :  PENGALAMAN HIDUP BERAT, MELAHIRKAN MANUSIA HEBAT

          Kedua, Korporasi. Program CSR (Corporate Social Responsibility) ditujukan pada aksesibilitas, keberlanjutan, keamanan, ketersediaan dan jaminan kuantitas dan kualitas air. Anggaran untuk CSR dialokasikan untuk kegiatan komunitas, charity dan konservasi lingkungan, maka program seperti riset-riset tentang strategi konservasi air kekinian bisa dilakukan oleh korporasi. Selain itu melalui pendanaan tidak mengikat ia mampu membiayai pekerjaan komunitas swadaya untuk kegiatan-kegiatan penghijauan dan konservasi air.  

     Ketiga, Komunitas Swadaya. Komunitas ini diisi oleh individu atau kelompok yang gelisah atau minoritas kreatif (creative minority). Mereka memiliki modal manusia (human capital) maupun modal sosial (social capital). Semua kapital tersebut  mendorong partisipasi local pada pemberdayaan untuk konservasi air.

     Untuk itu, kegiatan diarahkan pada penggunaan dan pemanfaatan air secara efisien. Selain itu, kegiatan yang menjaga eksistensi sumber daya air bisa dilakukan seperti: penanaman pohon, membuat tabungan air dan pemeliharaan ekosistem sungai dan pemeliharaan  lahan resapan air. Pada kondisi-kondisi tertentu, ia mampu melakukan pengendalian sosial (social control) pada praktik yang berpotensi merusak alam.   

          Keempat, organisasi non pemerintah (non-governmental organization).Hari ini banyak NGO yang concern pada isu-isu lingkungan. NGO memberdayakan masyarakat lokal dengan basis kerelawanan dan keswadayaan. Ia mengritisi kebijakan negara. Dibanding negara, NGO lebih fleksibel. Gerakan Sabuk Hijau (green belt movement) di Kenya, Nairobi menjadi contoh menarik.

          Capaian-capaian gerakan ini meliputi: penghijauan dan reboisasi, penciptaan lapangan kerja di internal gerakan sabuk hijau, meningkatnya kesadaran tentang pentingnya lingkungan hidup, pemberdayaan individu dan komunitas, mobilisasi masyarakat, sumber inspirasi, meningkatkan kesadaran tentang perlunya melindungi keanekaragaman hayati tumbuhan dan tanaman pangan, membaiknya citra perempuan, meningkatnya advokasi dan jejaring, meningkatnya jumlah alat-alat pertanian di tengah masyarakat, dokumentasi lengkap dan pengakuan atas gerakan sabuk hijau, dan keberlanjutan gerakan (Maathai, Wangari, 2012: 65-66). Di sini diperlukan organisasi non pemerintah yang mendukung program-program konservasi air.

Baca Juga :  Cermat Memilih Kata Divaksin atau Divaksinasi

Butuh Komitmen

          Setelah terpetakan aktor-aktor governansi, langkah penting berikutnya yakni memberdayakan aktor-aktor untuk konservasi. Tidak ada artinya, potensi hanya dimiliki aktor secara individual karena yang terpenting yaitu kekuatan dari kerja-kerja kolaborasi, maka governansi memerlukan pengorganisasian aktor.

          Baker (2013) menyatakan bahwa governansi mengatur cara-cara masyarakat dikelola demi mencapai pembangunan berkelanjutan, maka di sini  inisiatif, kreativitas dan inovasi aktor untuk mewujudukan ketahanan air sebagai cita-cita bersama didorong dan dimunculkan.

          Ada dua strategi penting, secara kultural, pengetahuan dan  kesadaran aktor dibangun dan secara struktural, pembagian kerja, relasi otoritas dan kekuasaan, penentuan target dan sasaran program/kebijakan perlu dikongkretkan. Dengan bekerjanya governansi secara teratur dan sistemik ini, konservasi air otomatis akan berjalan secara efektif. 

          Tentunya, membuat governansi efektif tidak mudah. Pastilah benturan-benturan dan ketidaksinkronan antar aktor terjadi karena perbedaan nilai-nilai, persepsi dan kepentingan. Di sinilah, pembiasaan dan pembelajaran sosial yang melahirkan komitmen perlu dipupuk terus menerus.(*)