Beli iPhone 12 di Singapura Besok, Waspada Dicap HP BM

new malang pos
iPhone 12 sudah bisa pre-order di Singapura mulai Jumat (16/10). (Foto: (dok. screenshot Apple))

NEW MALANG POS – Apple membuka pre-order untuk iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, dan iPhone 12 Pro Max dengan konektivitas 5G di Singapura mulai Jumat (16/10). Baru saja diumumkan antrean iPhone 12 di Singapura dikabarkan sudah mengular.

Pembukaan inden iPhone 12 di Singapura cukup cepat atau tiga hari setelah pengumuman peluncuran iPhone 12 di Amerika Serikat.

Sementara konsumen di Indonesia belum dapat membeli ponsel itu di dalam negeri. Sebab, Aplle baru menjual secara pre order ponsel itu ke sejumlah negara, salah satunya Singapura.

Pre order untuk iPhone 12 dan iPhone 12 Pro di Singapura akan dimulai pada Jumat, 16 Oktober dan penjualan akan dimulai pada tanggal 23 Oktober 2020. Sementara untuk iPhone 12 Mini dan iPhone 12 Pro Max akan dimulai pada Jumat, 6 November dengan ketersediaan dimulai pada 13 November 2020.

Baca Juga: Rossi Galau Jelang MotoGP Aragon 2020

Di Singapura, harga iPhone 12 mulai dari Sin$1.299 atau Rp14,1 juta, sedangkan iPhone 12 Mini mulai dari Sin$1.149 atau Rp12,4 juta.

Diberitakan CNN Indonesia, adapun iPhone 12 Pro akan memiliki label harga mulai dari Sin$1.649 atau Rp17,8 juta dan iPhone 12 Pro Max akan dijual mulai dari Sin$1.799 atau Rp19,5 juta.

Bagi warga Indonesia yang hendak membeli iPhone 12 di Singapura harus menilik terlebih dahulu aturan yang berlaku di Indonesia perihal ponsel yang dibeli dari luar negeri jika tidak ponsel akan dicap ponsel BM (black market).

Dalam ketentuan pemerintah, warga Indonesia yang membeli ponsel dari luar negeri wajib mendaftarkan IMEI ponselnya ke https://www.beacukai.go.id/register-imei.html. Setiap orang hanya diperbolehkan membawa atau mendaftarkan dua IMEI ponsel baru dari luar negeri.

Khusus ponsel yang harganya di atas US$500 seperti iPhone bakal dikenakan pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Jika hal itu tidak dilakukan, konsumen tidak akan mendapat jaringan provider di dalam negeri. Sedangkan bila mematuhi aturan itu, ponsel bisa mendapat jaringan di dalam negeri dalam waktu paling lambat 2×24 jam.

Sebelumnya Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengatakan masyarakat yang membeli ponsel dari luar negeri bakal kena pajak saat aturan IMEI berlaku. Pengguna bakal dikenakan Pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dan pajak penghasilan (PPh) 7,5 persen. Total, pajak yang harus dibayarkan pengguna sebesar 17,5 persen dan mulai berlaku pada April 2020.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menyebut langkah itu dinilai efektif untuk menekan peredaran ponsel ilegal (black market).

“Masyarakat yang membeli ponsel dari luar negeri akan dikenakan PPN 10 persen dan PPH 7,5 persen. Jadi lebih baik beli yang resmi, karena resmi itu buatan Indonesia,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi kepada awak media di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurutnya untuk menjegal hp ilegal yang dalam beberapa tahun terahir marak di Indonesia. (jps/mik/CNNI)