Enam Perda Kota batu Belum Miliki Perwali

3
rokok
Larangan merokok di kawasan tanpa rokok seperti tempat umum masih belum maksimal karena Perwali belum terbentuk. (NMP/MUHAMMAD FIRMAN)

KOTA BATU, NewMalangPos – Enam Peraturan Daerah (Perda) yang telah disahkan ternyata belum memiliki Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai turunan dari Perda tersebut. Sehingga menyebabkan regulasi yang telah dibuat tidak bisa dijalankan.

Hal tersebut sangat disesalkan oleh Anggota DPRD Kota Batu Ludi Tanarto. Karena itu ia meminta agar masing-masing PD terkait untuk saling bersinergi. Mengingat anggaran dalam penyusunan Perda butuh anggaran sekitar Rp 50-150 juta. 

“Sebenarnya untuk Perwali itu ranahnya eksekutif dan bukan ranah legislatif. Namun karena masih ada beberapa Perda yang belum memiliki Perwali nanti kami proaktif menanyakan sampai sejauh mana perwali-perwali yang harusnya mendukung Perda,” ujar Ludi kepada New Malang Pos, Senin (19/4).

Baca Juga: Nenek Berburu Emas Tenggelam di Tambang Ilegal

Melihat hal tersebut, menurutnya harus ada sinergi antara PD terkait dengan Bagian Hukum. Pihaknya (Komisi A) akan memberi masukan sepeeti apa nanti kami info perda yang tidak ada Perwali dan tindak lanjutnya.

“Seharusnya yang berkepentingan terhadap perda bukan legislatif tapi eksekutifnya. Makanya di pembahasan terakhir hampir selalu kami masukkan dalam waktu enam bulan sampai satu tahun dan harus dipatuhi dari eksekutif. Kalau tidak dipatuhi imbasnya di masyarakat,” terangnya.

Saat ditanya untuk detail anggaran, pihaknya tidak mengerti secara detail. Namun ia memperkirakan antara Rp 50-100 juta. Tidak sampai di atas Rp 200 juta.

Sementara itu, Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Pemkot Batu Wahyu Wibawanto mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih melakukan inventarisir mana saja Perda yang belum ada perwalinya. Menurutnya draf penyususunan Perwali berada di PD teknis yang berwenang.

Baca Juga: 265 Lansia Jalani Vaksinasi AstraZeneca

“Seperti Perda KTR itu di Dinkes, Perda TJSL ini melibatkan beberapa PD tentunya. Lalu Perda Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan ada di Disperpusip,” bebernya.

Pihaknya dari Bagian Hukum memberikan pendampingan dalam penyusunan Perwali agar sesuai kaidah perundang-undangan. Sedangkan untuk kendala kenapa belum ada Perwali ada di PD teknis.

Bahkan menurutnya ada Perda Penyelenggaraan Pariwisata yang diundangkan  pada 2013 belum ada Perwalinya sampai saat ini. Untuk Perda KTR pihaknya baru mengoreksi saat ini untuk draft perwalinya.

“Jadi untuk Perwali ini pelaksanaan teknis di PD. Kami tidak tahu kenapa (belum), ini kendala ada di dinas teknis. Asumsi kami mereka kesulitan menyusun klausul padahal kami sudah menawarkan diri membantu penyusunan. Karena tugas kami memberi pendampingan pada penyusunan,” terangnya.

Bagian Hukum sendiri, diungkapnya selalu mengingatkan kepada PD teknis untuk segera menyusun perwali sejak Perda ini diundangkan. Agar segera disusun perwalinya dan bisa segera diterapkan.

Perlu diketahui, untuk enam Perda yang telah diundangkan namun belum memiliki Perwali diantaranya. Tahun 2019 Perda Kota Layak Anak, Perda Pelindungan, Penataan, Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Kemudian Tahun 2020 Perda Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan, Perda Kawasan Tanpa Rokok (draft perwali sudah masuk hari ini-domain Dinkes). Lalu Perda Tanggung Jawab Lingkungan Sosial Perusahaan serta Tahun 2013  Perda Penyelenggaraan Pariwisata. (eri/jon)