Dukungan Pusat Terhadap Penyelenggaraan Olahraga Minim

KUNKER: Kunjungan kerja Komite III DPD RI ke Kota Malang disambut Wali Kota Malang Drs H Sutiaji yang diakhiri dengan foto bersama.

NEW MALANG POS – Kunjungan kerja Komite III DPD RI di Balaikota Malang pada Senin (13/9) disambut luar biasa oleh Pemerintah Kota Malang.

Kedatangan Komite III DPD RI ini dalam rangka penyusunan pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Perubahan UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Malang bisa menyampaikan pandangan, masukan maupun tantangan yang ada di daerah.

Wali Kota Malang, Drs. H Sutiaji, dalam sambutannya menyampaikan bahwa meski Kota Malang tidak memperoleh predikat sebagai Kota Pemuda Pelajar akan tetapi dari data statistik jumlah pelajar termasuk mahasiswa di kota ini cukup tinggi. Dikatakannya, sebanyak 50,65% penduduk Kota Malang adalah generasi milenial dan Gen Z. Oleh karena itu Pemkot Malang memandang penting posisi pemuda.

“Pemuda yang bermartabat menjadi modal penting menyongsong Generasi Emas Indonesia, yang meliputi Bermartabat Akhlaknya Bermartabat Pemikirannya Bermartabat Fisiknya. Berkenaan dengan fisik pemuda, Pemkot Malang meletakan generasi muda sebagai pilar talenta olahraga. Selain dikenal dengan klub sepak bolanya, dari kota ini juga lahir beberapa atlet nasional,” kata Sutiaji.

Baca Juga :  2 Organisasi Terlarang di Era Jokowi: HTI dan FPI

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komite III yang juga senator NTB, Evi Apita Maya menyatakan bahwa pilihan melakukan rapat kerja dengan jajaran Pemkot Malang dalam rangka inventarisasi penyusunan pandangan dan pendapat terhadap RUU tentang Perubahan UU SKN (Sistem Keolahragaan Nasional) ini memang sangat tepat. Evi sangat berharap dari Kota Malang diperoleh banyak masukan terhadap norma dalam RUU RUU tentang Perubahan UU SKN.

Antara lain tentang kewajiban pengalokasian 2 persen APBD bagi anggaran olahraga dan adanya dana abadi keolahragaan dan kewajiban Pemkot atau Pemkab untuk mengelola 3 cabor unggulan bertaraf nasional dan atau internasional,” ungkap Evi.

Dalam kunjungan kerja Komite III DPD RI itu diikuti dari 10 anggota. Yakni Ahmad Nawardi (senator Jawa Timur), Muhammad Rahman (Wakil Ketua Komite III dan senator Kalimantan Tengah), Evi Apita Maya (Wakil Ketua Komite III dan senator NTB), Fadhil Rahmi (senator Aceh), Anak Agung Gde Agung (senator Bali), Jihan Nurlela (senator Lampung), Habib Zakaria Bahasyim (senator Kalsel), Zainal Arifin (senator Kaltim), Maya Rumantir (senator Sulut) dan Yance Samonsabra (senator Papua Barat).

Baca Juga :  Handi dan Ida Ayu Daftar Penjaringan Sekda Kota Malang

Dalam kesempatan yang sama, Senator Kalimantan Tengah Muhammad Rahman mempertegas pernyataan Evi dengan mengungkapkan bahwa Komite III DPD RI mengusulkan dan berharap adanya unifikasi di antara Komite Olahraga Nasional Indoensia (KONI) dan KOI.

“Organisasi KONI dan KOI sebaiknya disatukan berada dalam satu rumah besar bernama Komite Nasional Olahraga Indonesia (KNOI) dengan tiga fungsi utama antara lain pembinaan olahraga, penyelenggaraan event olahraga tingkat nasional dan penyelenggaraan olahraga tingkat internasional serta diharapkan pula tidak ada larangan rangkap jabatan bagi kepengurusan Komite Olahraga’ ungkap Muhammad Rahman.

Sementara Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Ida Ayu Made Wahyuni mengeluhkan kurangnya perhatian Kementerian Pemuda dan Olahraga pada pemda dalam keolahragaan. Salah satu contohnya adalah dalam penyelenggaraan Rakornas/Rakernis keolahragaan yang dilaksanakan oleh Kemenpora, Pemkot Malang belum pernah diikutsertakan.

Baca Juga :  Mabes Polri Akui Tangkap Petinggi KAMI Syahganda Nainggolan

“Padahal Rakornas atau Rakernis adalah forum koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait penyelenggaraan pembangunan. Harapannya Kemenpora mengalokasikan Dana Alokasi Khusus fisik maupun non fisik bagi daerah guna memberi dukungan penyelenggaraan keolahragaan di daerah misalnya untuk membangun sarpras dan pembinaan SDM olahraga,” keluhnya.

Sedangkan KONI Kota Malang yang juga hadir pada kesempatan itu menyoroti adanya persoalan terkait pembibitaan olahraga yang seharusnya dilakukan sejak dini. Regulasi yang ada saat ini tidak memberikan kewenangan KONI untuk melakukan pembibitan olahraga sejak dini karena fokus KONI adalah olahraga prestasi.

Pembibitan olahraga pada anak usia dini menjadi kewenangan yang beririsan antara tusi Disporapar Kota Malang dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. (ian/adv/udi)

Pilihan Pembaca