Disporapar Bantu Sertifikasi Halal Hotel dan Resto

new malang pos
Disporapar Kota Malang membantu sertifikasi halal bagi hotel dan resto untuk mempercepat wisata halal di Kota Malang. (NMP-MANSYUR ADNAN SYURURI_

Percepat Wisata Halal Kota Malang

NewMalangPos, MALANG – Konsep wisata halal yang diusung Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang terus dikebut. Salah satunya dengan melakukan percepatan sertifikasi halal untuk pelaku jasa usaha hotel dan resto.

Menurut data Disporapar Kota Malang, dari 20 hingga 50 resto dan hotel yang ditargetkan tiap tahunnya, tahun 2021 ini baru sekitar 10 hingga 12 yang telah memegang sertifikasi halal. Capaian tersebut dikatakan cukup baik mengingat sulitnya mendapatkan sertifikasi tersebut.

“Kami sudah persuasive. Sudah lakukan pendekatan dengan mereka. Karena sulit, saya kira 10 hingga 12 yang pegang sertifikat halal di tahun ini sudah merupakan capaian yang cukup baik,” ujar Kepala Disporapar Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni kepada New Malang Pos, kemarin.

Baca Juga :  Rusunawa UB Jadi Safe House Pasien Korona

Lebih lanjut, Ida menjelaskan, karena prosedurnya cukup sulit membuat pemilik jasa usaha hotel maupun resto menjadi enggan mengusulkan sertifikasi halal. Padahal pihaknya tak henti lakukan langkah persuasif.

“Kami sudah mengusulkan kepada masing-masing hotel, restoran terkait wisata halal di Kota Malang ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun demikian, karena prosedur untuk menilai, mengaudit kategori hotel dan resto halal cukup rumit belum banyak yang mengajukan,” ungkap Ida.

Ida mencotohkan, salah satu proses yang cukup sulit yakni berada pada masalah teknis.  Masih banyak produk atau komoditi yang ada di hotel atau resto tidak ada produk pembanding atau pengganti. Sehingga prosesnya akan menjadi lebih lama.

Baca Juga :  ASN Kota Malang Dilarang Cuti Saat Masa Larangan Mudik Lebaran

“Misalnya saja, saos pada menu yang dimiliki berasal dari Thailand atau Inggris, lalu dicari padanan di Indonesia sulit.Itu sudah menghambat, jadinya tidak mau mengusulkan,” terang Ida.

Meski demikian, Ida akan tetap berupaya meningkatkan sertifikasi halal agar konsep wisata halal dapat benar benar terwujud. Pihaknya pun sebenarnya telah mengalokasikan anggaran untuk pengajuan sertifikat halal, meski pada tahun lalu ternyata memang belum terserap secara maksimal

“Kami ada anggaran untuk pengajuan sertifikat halal bagi pelaku usaha. Jadi gratis, biaya dari kami, ada Rp150 juta untuk itu. Namun, di tahun lalu tidak terserap semua karena tidak banyak pemilik usaha wisata yang mengajukan sertifikat halal untuk hotel atau restonya,” jelasnya.

Baca Juga :  Evaluasi Batasan Tinggi Gedung

Ida berharap, semakin banyak hotel dan resto yang mengajukan sertifikat halal karena hal itu merupakan suatu bagian yang penting.

“Sertifikasi itu penting untuk usaha mereka dan biayanya ditanggung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mereka tidak membayar sendiri. Mau berapapun banyak menu yang mereka miliki, biayanya tetap dari dinas. Semakin banyak menu makin mahal biaya untuk mengeluarkan sertifikat halal,” pungkas Ida. (ian/aim)