DILEMA MASYARAKAT TERUKUR

NEW MALANG POS – ADA pelajaran penting terkait kebijakan PPKM Darurat sebagai upaya mengendalikan persebaran Covid-19 di Indonesia.

Di daerah masing-masing, semua kepala daerah diminta mengendalikan angka persebaran virus mematikan ini. Tidak hanya program dan kebijakan saja, tetapi dilengkapi instrumen dan indikator dengan ukuran keberhasilan terukur dalam bentuk angka. Penentuan zona/wilayah misalnya diukur dari jumlah warga terpapar Covid-19. Jelas, angka perolehan ini memberi konsekuensi merugikan dan tidak merugikan bagi daerah tertentu.

Sampai-sampai ada kepala daerah yang “melobi” pemerintah pusat untuk melonggarkan kebijakan di daerahnya. Padahal “secara obyektif” angka belum menunjukkan posisi aman. Sebagai manusia biasa, kepala daerah pasti merasakan konsekuensi tidak mengenakan dari kebijakan PPKM Darurat. Namun pada saat menemui angka belum sesuai ukuran/target, tetap saja tidak bisa berbuat apa-apa.

Baca Juga :  PPKM Kota Malang Dinyatakan Berhasil!

Kondisi di atas sejatinya menunjukkan masyarakat yang menuju keseragaman (uniformity) seperti yang dinyatakan Ritzer, sosiolog Amerika sebagai McDonaldization of Society (1993). Semua prestasi masyarakat diukur dengan indikator yang seragam/sama. Kebijakan dan teknologi membimbing uniformitas tersebut. Hukum global ini menggerus daya tawar subyektivitas individual dan secara otoriter mengatur capaian manusia.

Pada bidang bisnis, atas nama jaminan konsumen, kemasan dan kualitas produk terstandar. Dengan teknologi, layanan bisnis menyediakan review yang berisi pemeringkatan kepuasan. Pelaku bisnis dihadapkan konsumen yang ganas memberi penilaian. Jika konsumen menilai tidak puas, maka rating turun dan siap-siap produk ditinggalkan.

Lembaga pendidikan juga dituntut sama. Agar masuk pada urutan teratas, lembaga pendidikan harus mengejar rangking. Kualitas pendidikan diukur dari rangking. Negara membuat kategori-kategori agar institusi dikategorikan unggul, baik sekali maupun baik. Akan stres jika pengelola lembaga selalu berada pada urutan paling bawah. Guru-dosen dituntut menghasilkan karya terukur dalam bentuk out put dan publikasi. Media ikut-ikutan membuat rangking lembaga-lembaga tersebut yang jelas mengarahkan pada pembentukan opini publik yang sering tidak bertanggungjawab.

Baca Juga :  Dewan Banjir Untuk Atasi Bencana

Masyarakat serba terukur juga masuk ke kehidupan komunitas. Ketua RW/RT mengejar indikator warga steril terpapar Korona. Pada saat wilayah masuk zona merah, maka akan divonis “tidak bisa memimpin”, sementara puja puji diberikan kepada ketua RW/RT yang berhasil mempertahankan zona hijau. Seorang Ketua RW bahkan ditekan kepala daerah agar berstatus zona hijau, tanpa memahami benar begitu kompleks persoalan penanganan warga di lapangan, terlebih anggaran sangat minim.

Risiko Masyarakat Terukur
Keseragaman yang terukur akan selalu mewarnai masyarakat kita ke depan. Bagi penulis, tidak semua ukuran buruk, sebab pada urusan-urusan tertentu, ukuran memiliki sisi baik. Tidak ada jaminan kemajemukan subyektivitas, ideal.

Baca Juga :  REUNI

Ada kalanya subyektivitas melahirkan perdebatan yang sulit dipertemukan, liar, tidak selesai-selesai dan tidak produktif
Teori konflik sosial menyatakan bahwa ukuran yang diperoleh melalui kompetisi menjadi fitrah manusia sebagai pengejar gengsi, kekuasaan dan kekayaan. Persoalannya, ukuran-ukuran tersebut kini menggerus potensi manusia dan menjelma sebagai risiko sosial yang harus diwaspadai, sebagai berikut.

artikel Pilihan