Dicari: Politisi Muda, Lagi Beretika

NEW MALANG POS – Pada tahun 2020-2030, Indonesia akan merasakan bonus demografi. Jika menilik data yang dikemukakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, atau yang familiar dengan abreviasi BKKBN, pada rentang waktu dekade tersebut, 70 persen warga Indonesia berada pada usia produktif, yaitu antara 15-64 tahun. Hanya 30 persen yang berada dalam usia tidak produktif, yakni 14 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas. (Subhan Setowara: 2018).

William Strauss dan Neil Howe, dalam teori generasi, mengemukakan bahwa, milenial saeculum terbagi empat generasi. Yaitu Generasi baby boom (terlahir 1943-1960), Generasi X (1961-1981), Generasi Y atau milenial (1982-2004), dan Generasi Z atau homelanders (sejak 2005). Dari sini, akan tampak jelas, bahwa Generasi Y atau milenial akan menjadi entitas penting dan menentukan dalam perjalanan bangsa Indonesia selama satu sampai dua dekade ke depan.

Fenomena ini bisa menjadi anugerah atau sebaliknya. Bisa juga menjadi bencana bagi bangsa kita, jika pemerintah tak mempersiapkan diri dalam mengantisipasi fenomena ini. Tidak menutup kemungkinan, tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat.

Termasuk dalam politik. Kita tidak bisa lagi memposisikan generasi milenial hari ini hanya menjadi sekadar objek pasif politik. Kita dekati untuk kita keruk hak suaranya. Lantas kita campakkan ketika pesta demokrasi udah usai. Mereka harus kita beri kesempatan dan ruang untuk menjadi bagian dari pengambil kebijakan strategis.

Baca Juga :  Sudut Pandang Penyintas Covid-19

Tanda zaman telah memberi kita sebuah keinsafan, bahwa generasi milenial era modern, dituntut untuk mengambil peran dalam kemajuan bangsanya. Baiklah, saya ingin memulai mengajak anda melihat dalam perspektif global. Ada satu fenomena menarik yang terjadi di berbagai belahan dunia dewasa ini, yakni munculnya pemimpin-pemimpin muda di sejumlah negara.

Fenomena ini paling jelas terlihat di Prancis. Emmanuel Macron (39) terpilih sebagai presiden termuda sejak era Napoleon. Macron membawa angin perubahan di dunia politik Prancis yang didominasi kaum setengah baya. Di level internasional, Macron bersama Kanselir Jerman menjadi lokomotif perubahan Uni Eropa. Macron sangat pro-Eropa dan integrasi, ingin memperkuat mata uang Euro agar tak goyah. Macron juga tegas terkait isu perubahan iklim.

Dari Prancis, kini kita beranjak ke Kanada. Justin Trudeau, dilantik sebagai perdana menteri Kanada pada 19 Oktober 2015, saat usianya menjelang 44 tahun. Sosoknya sangat mewakili jiwa orang-orang muda masa kini. Justin adalah sosok pemimpin pemberani, karena berani berseberangan dengan AS terkait NAFTA dan Kesepakatan Paris.

Di Selandia Baru, Jacinda Kate Laurell Ardern (37), menjadi perdana menteri paling muda sepanjang sejarah negara itu. Selain muda, Ardern populer karena mengkampanyekan pendidikan luar sekolah gratis, antidiskriminasi pada aborsi, keberpihakan pada anak-anak miskin, dan imigrasi.

Hal serupa terjadi di Austria setelah Sebastian Kurz (31) memenangi pemilu. Dalam usia belia, ia bakal menjadi kanselir, dan kini tengah tengah melakukan pembicaraan untuk membentuk koalisi. Tak hanya di negara-negara penganut demokrasi liberal, kebangkitan tokoh muda juga berlangsung di negara Monarkhi, Arab Saudi.

Baca Juga :  Laksana Angin Berhembus

Pangeran Mohammed Bin Salman (32), yang tak lain putra Raja Salman, menjadi motor pembaharuan di negaranya. Dia bertekad akan mengubah wajah puritan negerinya menjadi negara Islam yang moderat.(Kompas, 28/10/2017).
Lord Acton (1834-1902) pernah berujar, “Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.” Rupanya, dalam konteks itulah suksesi atau regenerasi elit penting dilakukan. Lebih dari itu, regenerasi elit adalah sebuah keharusan dalam sebuah sistem demokrasi yang ditandai dengan tingginya partisipasi rakyat dalam menentukan kedudukan seorang pemimpin ataupun pengambilan keputusan atau kebijakan Negara. (Amien Rais: 1997).

Masalahnya, mayoritas generasi milenial masih memandang skeptis terhadap politik. Berdasarkan data DPP Fisipol UGM (Kompas, 26/02/2019), 27 Januari-19 Februari 2019 melalui media daring dan media sosial terdapat 2.840 percakapan tentang golput. Dan ada sekitar 269 percakapan berisi ajakan golput.

Sementara itu, intensitas percakapan golput di media daring per wilayah di RI: Jabar 21,60 persen, DKI Jakarta 14,94 persen, Jatim 14,64 persen, Jateng dan Yogyakarta 9 persen, daerah lain 1 persen. Dapat disimpulkan, 75 persen-80 persen yang terlibat aktif dalam produksi konsep golput dan intens membicarakannya ialah milenial.(mediaindonesia.com).

Padahal, kata penyair dan dramawan Jerman, Bertolt Brecht (1898-1956), “buta terburuk adalah buta politik. Orang-orang yang buta politik tak sadar bahwa biaya hidup, harga makanan, harga rumah, harga obat, semuanya bergantung keputusan politik. Dia membanggakan sikap anti politiknya, membusungkan dada dan berkoar ‘aku benci politik!’. Sungguh bodoh dia, yang tak mengetahui bahwa karena dia tidak mau tahu tentang politik, akibatnya adalah pelacuran, anak terlantar, perampokan, dan yang terburuk, korupsi dan perusahaan multinasional yang menguras kekayaan negeri.”

Baca Juga :  Hamure Kera Ngalam

Harus jujur diakui bahwa kultur politik Indonesia saat ini persis tercermin dalam lomba panjat pohon pinang yang amat digemari rakyat tiap memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus. Di sana tak ada pemenang sejati, karena konsep kemenangan hanyalah akibat kejatuhan yang lain dan itupun dengan cara menginjak sesama teman sendiri. (Komarudin Hidayat: 2006).

Singkat kata, politik dalam persepsi milenial tak ubahnya seperti yang digambarkan oleh Iwan Fals dalam lagunya yang berjudul “asik nggak asik”: “Dunia politik penuh dengan intrik//Cubit sana cubit sini itu sudah lumrah//Seperti orang pacaran//Kalau nggak nyubit nggak asik//Dunia politik penuh dengan intrik//Kilik sana kilik sini itu sudah wajar//Seperti orang adu jangkrik//Kalau nggak ngilik nggak asik//…//Dunia politik dunia bintang//Dunia hura hura para binatang//Berjoget dengan asik.
Dalam konteks inilah, kita memerlukan etika publik berbasis kebangsaan sebagai pendasaran hidup dalam pemartabatan demokrasi yang harus diselami oleh generasi milenial. Haryatmoko, mengartikan etika publik terkait dengan pelayanan publik, berurusan dengan integritas publik para pejabat.(*)

artikel Pilihan