Desak Dinsos Segera Cairkan Bansos dan Hibah

3
new malang pos
Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Khamim Tohari bersama Kepala Dinas Sosial Kota Batu Ririk Mashuri membahas program Dinsos tahun 2021 di di Gedung Dewan Rabu (7/4). (NMP/KERISDIANTO)

KOTA BATU, NewMalangPos – Bantuan sosial dan hibah yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Batu masih saja belum direalisasikan. Hal itu membuat anggota Komisi C DPRD Kota Batu geram dan mendesak agar Dinsos segera mencairkan bansos dan hibah.

Itu disampaikan Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Khamim Tohari dalam rapat kerja bersama Dinsos terkait program bantuan sosial tahun 2021 di Gedung Dewan Rabu (7/4) kemarin. Pihaknya meminta agar Dinsos segera mencairkan bansos dan hibah yang telah dianggarkan.

“Dari hasil rapat kerja tadi kami minta agar Dinsos segera mencairkan bantuan sosial dan hibah. Mengingat roda pemerintahan sudah berjalan empat bulan,” ujar Khamim kepada New Malang Pos, kemarin.

Menurutnya pencairan bantuan harus disegerakan. Karena di tengah pandemi saat ini, utamanya bagi Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sangatlah membutuhkan.

“Karena itu kami minta agar bansos dari APBD berupa insentif lansia, insentif disabilitas dengan masing-masing mendapat Rp 500 ribu per bulan selama setahun bisa dengan segera dicairkan untuk Januari hingga Maret,” tegasnya.

Pihaknya juga meminta agar satu program berupa bantuan bantal dan guling bagi lansia miskin untuk kembali dievaluasi. Karena menurutnya program tersebut kurang efektif.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Batu Ririk Mashuri menyampaikan terkait bantuan sosial dan hibah tahun 2021 dianggarkan dalam APBD sejumlah Rp 13,7 miliar. Dengan rincian belanja bantuan sosial Rp 13,4 miliar dan belanja hibah Rp 275 juta.

“Terkait raker bantuan sosial dan hibah 2021 akan dicairkan di bulan Ramadan. Diantaranya insentif pada lansia dan disabilitas masing-masing Rp 500 ribu per bulan selama satu tahun,” bebernya.

Ia menerangkan, untuk pencairan baru akan dilakukan karena sebelumnya masih dilakukan verifikasi apakah masih layak sebagai PKH atau tidak layak. Pihaknya mencatat untuk segmen lansia dan disabilitas dari 985 PKH ada 400-an yang dieleminasi.

Kemudian juga terkait insentif di bagi LVRI ada empat kali per tahun. Total penerima ada 44 LVRI dan 108 janda LVRI dan akan disalurkan pada bulan Ramadan. Setiap orang menerima Rp 1 juta. Untuk pemberian bantuan melalui sistem rekening dan bukan tunai.

“Selain itu pada masyarakat miskin untuk menggerakkan ekonomi produktif yakni dengan memberikan rombong untuk 20 orang. Bantuan itu atas usulan dari desa/kelurahan,” imbuhnya.

Lanjut dia, juga ada bantuan sarpras lainya bagi 22 orang untuk program graduasi mandiri sejahtera. Bantuan berupa mesin cuci, alat pembuat kue, alat pembuat brambang goreng dan lain sebagainya yang sudah ada sesuai kebutuhan.

“Sedangkan untuk bantuan alat tidur berupa bantal guling bagi lansia miskin masih akan dikaji kembali. Karena dari Komisi C meminta untuk dikaji kembali apakah efektif atau tidak,” terangnya.

Selanjutnya untuk bantuan dari APBN seperti PKH, BPNT dan BST dari 27 ribu PKH setelah dievaluasi menjadi 24.513 PKH. Atau sekitar 2000 lebih yang dikurangi dan data dari desa kelurahan karena tidak memenuhi kriteria. (eri/jon)