Cegah Kepala Desa Korupsi, Inspektorat Turunkan Tim Pemeriksaan Tata Kelola Keuangan Desa

Tridiyah Maistuti. (Ira Ravika/Malang Posco Media)

Malang Posco Media – Inspektorat Kabupaten Malang akan menurunkan tim pemeriksaan tata kelola keuangan desa. Tahun 2022 ini, ada 60 desa yang dipilih secara acak untuk diperiksa. Tujuannya mengantisipasi terjadinya penyimpangan anggaran.

“Jumlah desa yang dipilih sama seperti tahun lalu. Namun desa yang tahun lalu diperiksa, tahun ini tidak. Tetapi tetap dalam pengawasan,” ujar Inspektur Kabupaten Malang Tridiyah Maistuti.

Dihubungi New Malang Pos, ia mengatakan pemeriksaan tata kelola keuangan merupakan agenda rutin yang digelar Inspektorat. Namun karena terbatasnya anggaran, pemeriksaan atau audit tata kelola keuangan tidak bisa dilakukan kepada seluruh pemerintah desa. “Kami hanya memilih sample 60 desa yang memiliki risiko dalam tata kelola keuangan desa,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Fasilitasi Kebutuhan Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Tridiyah mengakui, meskipun audit setiap tahun rutin dilakukan, namun faktanya masih banyak temuan penyimpangan penggunaan anggaran. Tahun lalu audit pada laporan keuangan tahun 2020, tim Inspektorat menemukan lebih dari 100 temuan penyimpangan anggaran yang diketahui melalui pemeriksaan tata kelola keuangan desa.

“Temuannya cukup banyak, lebih dari seratus. Dari temuan itu kami meminta desa lmengembalikan anggaran jika itu terjadi penyimpangan,’’ ungkapnya.

Dari temuan itu, salah satunya terkait dengan tanah kas desa (TKD). Dimana menurut Tridiyah masih ada kepala desa beranggapan tanah kas desa menjadi haknya.

“Sesuai aturan sudah tidak demikian. Tanah kas desa tetap milik desa. Jika disewakan maka hasil sewanya masuk dalam kas desa dan tercatat dalam APBDes, bukan menjadi milik kepala desa. Sehingga saat hasil sewa itu digunakan pribadi oleh aparatur pemerintah desa, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Dual Match, Arema FC Women Dua Kali Bekuk Putri Surakarta

Dijelaskannya, dalam aturan pengembalian anggaran dapat dilakukan selama 60 hari kerja. Setelah dikembalikan dan dilihat sudah clear, maka Inspektorat menerbitkan laporan hasil pemeriksaan dengan beragam catatan.

“Tahun lalu ada yang sudah clear ada juga yang belum. Untuk yang belum kami meminta supaya cepat mengembalikan,’’ katanya.

Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak mau mengembalikan? Tridiyah tersenyum. Ia mengatakan semua pemeriksaan yang dilakukan dilaporkan ke Bupati Malang. “Nanti bapak bupati yang memberikan tindakan. Kami sebagai auditor hanya melakukan tugas audit saja. Sementara untuk sanksi nanti bapak Bupati yang menentukan,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Petasan Meledak di Musala Satu Pemuda Tewas Empat Kritis

Tapi yang jelas, Tridiyah mengatakan jika kasus penyimpangan itu terdengar oleh Aparat Penegak Hukum (APH) baik dari Kejaksaan ataupun Kepolisian, maka pihaknya tidak akan memberikan bantuan dan akan menyerahkan data sesuai dengan faktanya.

“Sementara kalau itu kesalahan administrasi yang kemudian berdampak pada kerugian negara pun sama. Pihak yang bersangkutan wajib mengembalikan,’’ tambahnya.

Tridiyah mengatakan, audit tata kelola keuangan ini dilakukan tak lain sebagai bentuk upaya menekan terjadinya penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan negara. “Untuk menekan tindak pidana korupsi tepatnya. Dan melalui pemeriksaan ini kami juga ingin memberikan edukasi kepada aparatur desa dalam menyusun tata kelola keuangan yang benar dan sesuai aturan,’’ tandasnya.(ira/agp)

artikel Pilihan