Catat! Warga di Wilayah Aglomerasi Malang, Aman dari Penyekatan

63
kapolres kabupaten malang
Kapolres Malang AKBP Hendri Umar saat memaparkan rencana kesiapan pelaksanaan operasi ketupat Semeru 2021 di Pendopo Kantor Bupati Malang, Selasa (4/5).

MALANG, NewMalangPos – Kapolres Malang AKBP Hendri Umar memastikan tak ada penyekatan untuk warga Malang Raya. Ditemui usai mengikuti Rapat Koordinasi Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Operasi ketupat dan Penyekatan Larangan Mudik Idul Fitri 1442 di Wilayah Kabupaten Malang, di Pendopo Kantor Bupati Kabupaten Malang, Selasa (4/5) hari ini, Kapolres heran saat mendapat informasi warga Kabupaten Malang atau luar daerah dilarang masuk Kota Malang.

“Itu tidak mungkin. Sekarang begini banyak warga yang bekerja di wilayah Kabupaten Malang itu rumahnya di Kota Malang. Termasuk banyak juga warga dari Pasuruan yang bekerjanya di Kota Malang. Jadi larangan warga luar daerah masuk ke Kota Malang itu tidak mungkin,” ungkapnya.

Perwira dengan dua melati di pundak inipun mengatakan bahwa pemerintah sudah membuat aglomerasi untuk hal ini. “Ya ini pentingnya aglomerasi. Sehingga warga yang ada dalam satu wilayah tidak berlaku penyekatan,” tambahnya.

Sebaliknya, Kapolres mengatakan untuk warga di luar itu, dipastikan akan dipaksa putar balik. Petugas yang berada di pos akan melakukan penyekatan selama 24 jam.

“Jadi semua kendaraan akan dihentikan. Kemudian pengemudi dan penumpang diperiksa KTP-Nya. Jika identitas yang bersangkutan bukan warga Kabupaten Malang akan diputar balik,” urainya.

Kapolres mengatakan, pos penyekatan ini dekat dengan area putar balik. Sehingga jika ada kendaraan yang putar balik tidak sampai mengganggu kendaraan lain, atau menimbulkan kemacetan.

Seperti yang pernah disebutkan, untuk pos penyekatan sendiri didirikan di empat tempat. Yakni Exit Tol Lawang, Exit Tol Singosari, Exit Tol Pakis, dan di wilayah Karangkates yang menjadi perbatasan antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar.

“Posnya sudah berdiri, sekarang sedang finishing. Tanggal 6-17 Mei mulai berlaku penyekatan,” tambahnya.

Lalu bagaimana dengan warga Jakarta tapi ber-KTP Malang, Kapolres mengatakan tetap dilarang.

“Makanya tadi begitu ada mobil langsung dihentikan dulu, untuk pemeriksaan KTP baik pengemudi maupun penumpangnya. Jika memang mereka berdomisili atau tinggal di luar rayon dua, pasti kami kembalikan,” tambahnya.

Sekalipun warga atau pengendara membawa hasil begatif tes PCR, dikatakan  Hendri tidak ada pengecualian. Bahkan ia juga mencontohkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sekalipun mereka membawa hasil PCR negatif, saat berada di wilayah Kabupaten Malang mereka tetap menjalani karantina.

Sementara itu, Bupati Malang H. M Sanusi juga mengatakan hal yang sama. Warga Malang Raya tidak dibatasi.  Sesuai hasil rapat koordinasi dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, bahwa warga Malang Raya tidak masuk dalam penyekatan. “Tahu warga Malang Raya itu dari KTP yang akan diperiksa saat di pos penyekatan,” urainya.

Sanusi tak henti-hentinya mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudik karena itu berbahaya. “Sekali lagi kami minta warga untuk tidak mudik ya. Karena itu sangat berbahaya,” ucapnya.

Dalam penyekatan ini, selain dilakukan oleh anggota TNI/Polri juga melibatkan sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Mulai dari Satpol PP, Dishub (Dinas Perhubungan), Dinas Kesehatan (Dinkes) BPBD (Badan Penanggilangan Bencana Daerah) sampai dengan Satgas Covid-19 Kabupaten Malang.

“Termasuk wartawan ya, harus ikut menyukseskan kebijakan pemerintah terkait dengan larangan mudik. Tidak boleh melanggar,” tandas Sanusi. (ira/ley)