Carut-Marut Distribusi Bansos Pandemi

NEW MALANG POS, MALANG – Raut wajah yang berseri berubah menjadi geram. Pena yang digenggam tiba-tiba digunakan untuk menuding sembari diikuti nada ancaman “tak tembak kamu.” Begitulah gambaran singkat ekspresi Mensos Risma melampiaskan emosionalnya terhadap data-data bansos yang tak kunjung usai pada saat kunjungan kerja di Gorontalo.

Ciri khas kerja mantan wali kota Surabaya yang identik dengan “marah-marah” ternyata tetap melekat saat beliau naik sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Batu Bara. Bahkan sebelumnya aksi “marah-marah” juga terlihat dalam sebuah video kunjungan kerja Risma di Tuban. Mensos Risma melampiaskan emosinya kepada Dinas Sosial Tuban lantaran bantuan sosial 3 bulan disunat hanya 2 bulan.

Jejak digital menjadi saksi Risma kerap melampiaskan emosionalnya dalam merespon permasalahan bansos pandemi. Akan tetapi dari peristiwa itu membuktikan walaupun ex. Mensos Juliari dijebloskan ke penjara, nyatanya tidak kemudian menyelesaikan problematika bansos yang ada. Carut-marut masalah bansos ini malah menyasar ke ranah distribusi yang dianggap tidak tepat sasaran.

Berdasarkan data Ombudsman (2020) mencatat ada 1.346 aduan soal bansos. Kemudian diperkuat berita-berita panas media nasional yang menginformasikan oknum-oknum pelaku pemotongan bansos di beberapa wilayah seperti di Pekanbaru, Karawang, Jakarta, dan depok. Bahkan kejaksaan Tangerang menangkap pelaku pungli bansos yang berhasil mengumpulkan pundi-pundi uang sebesar 3,5 miliar.

Problematika distribusi bansos yang telah menjamur kemana-mana sangat mencoreng semangat konstitusi kita. Pada pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Problematika distribusi yang menimpa bansos tentu sangat menghalangi Pemerintah dalam upaya melaksanakan salah satu amanat konstitusi saat pandemi Covid-19 menyerang. Distribusi bansos yang dipenuhi dengan permainan oknum-oknum jahat menjadikan tidak sedikit warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan penghidupan yang layak.

Baca Juga :  Arsitektur Rumah Tinggal Islami

Tidak dipungkiri anggaran setinggi langit bansos sarat kental menjadi incaran oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Dampaknya tidak sedikit rakyat miskin sangat dirugikan saat distribusi bansos dilakukan. Mulai dari distribusi yang tidak tepat sasaran karena ketidakvalidan data. Serta pemotongan-pemotongan secara sepihak dari oknum petugas yang seharusya mengawal di lapangan.

Padahal Presiden dan Mensos sudah sering mengingatkan jangan memotong bansos saat didistribusikan kepada penerima. Namun nyatanya peringatan tersebut masuk ke telinga kanan keluar telinga kiri. Praktik-praktik pungli masih saja terjadi.

Akar Persoalan
KPK menyampaikan beberapa faktor mengapa distribusi bansos kurang optimal di lapangan. Banyak data penerima bansos yang tidak teridentifikasi NIK. Pemerintah daerah dan pusat masih lemah melakukan sinergitas pengawasan data, terutama melakukan pembaharuan data. Padahal penting kiranya Pemerintah Daerah untuk untuk rutin memonitoring.
Kontrol data dapat mengakomodir dan menjamin masyarakat di lapangan apakah benar masyarakat yang menerima bantuan sudah tepat atau ada masyarakat yang berhak namun tidak terinput. Mekanisme penyaluran bansos melalui perantara juga dianggap masalah.

Baca Juga :  ZOMBI DAN MERDEKA EDUKASI

KPK menyatakan dengan adanya perantara, di situlah potensi oknum dapat bermain dalam memanfaatkan penerima bansos melalui pemotongan atau pungli sepihak. Seharusnya distribusi bansos harus bisa langsung diterima di kantong masyarakat. Bansos yang didistribusikan langsung ke kantong penerima, tentu akan menghindarkan potensi pungli seperti halnya jika dilakukan melalui perantara.

Problematika ketidakvalidan data ternyata diamini oleh Menko PMK Muhadjir Effendi. Muhadjir mengatakan problem distribusi bansos justru terjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Harmonisasi DTKS belum optimal. Akibatnya banyak masyarakat miskin di lapangan yang tidak terdata. Hal ini yang banyak dijadikan dalih petugas memotong bansos dengan alasan akan menyerahkan kepada pihak yang tidak terdata. Walaupun niatnya baik, namun ini bukan menjadi solusi karena ini bisa berpotensi menjadikan ladang korupsi baru.

Persoalan data ganda juga perlu menjadi perhatian. Walaupun Mensos sebenarnya sudah merevisi data dengan menghapus data ganda sejumlah 53 juta. Akan tetapi harmonisasi data ini tidak boleh berhenti begitu saja. Harus ada monitoring berkala untuk memastikan data-data penerima bansos lebih valid, terutama menghindarkan dalih oknum petugas yang ingin memotong dengan alasan penyaluran kepada pihak yang belum terdata.

Solusi Perbaikan
Pemerintah dan jajarannya perlu meningkatkan kinerja secara akuntabilitas dan transparan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Namun realisasinya yang belum terakomodir. Pentingnya nilai transparan disampaikan Curtin & Meijer (2006) menyatakan transparansi merupakan elemen dasar dalam memperkuat legitimiasi negara demokrasi yang akuntabilitas dalam merangkul kepercayaan rakyat.

Baca Juga :  Membangun Bonding Saat Daring

Hal ini penting mengingat kepercayaan publik kepada Pemerintah mulai menurun. Berdasarkan Survei dari Indikator menunjukkan tingkat kepuasan rakyat terhadap Pemerintah saat pandemi hanya 58 persen, sedangkan sebelum pandemi 70 persen. Tanpa komitmen akuntabilitas, kepercayaan publik akan semakin menurun dan carut-marut distribusi bansos akan semakin akut.

Urgensi nilai tranparansi juga disampaikan oleh M. Amstrong (2014) dalam bukunya berjudul Human Resource Management Practice. Amstrong berpendapat dalam menuju transparansi segala kinerja dan keputusan pemerintah harus bisa diakses setiap waktu.

Hal ini penting dalam pelayanan bansos apabila segala kebijakan open acces, masyarakat dapat memantau yang menjadikan petugas tidak akan bertindak senonoh. Ditambah dengan akuntabilitas menjadikan stakeholder lebih bertanggungjawab dalam hal penyaluran bansos secara tepat sasaran.

Beberapa tawaran rekomendasi yang perlu dilakukan Pemerintah dalam merespon carut-marut bansos antara lain, Pertama rutin melakukan harmonisasi data. Kedua transparansi tender. Hal ini sebagai pelajaran nyata dari kasus bansos tahun lalu dimana proses tender dilakukan secara serampangan. Ketiga sinergitas stakeholder dalam memperkuat pengawasan dsitribusi.

Keempat sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Kelima optimalisasi penyaluran bantuan secara non-tunai yang langsung ke kantong masyarakat. Keenam selalu melibatkan masyarakat sebagai kontrol eksternal agar jaminan distribusi bansos tetap transparan dalam menghindarkan oknum-oknum jahat pemotong bansos di lapangan.(*)

artikel Pilihan