Carut Marut Demokrasi di Tubuh Koalisi

41

NewMalangPos – AJANG politik nasional Indonesia kembali diriuhkan pernyataan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tentang adanya upaya peralihan kekuasaan atau kudeta oleh anggota serta mantan anggota Partai Demokrat yang terhubung dengan orang luar.

AHY secara eksplisit menyebut orang luar tersebut adalah pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi.

Meski AHY tak langsung menyebut nama, setelah konferensi pers para politikus Partai Demokrat dalam circlenya mengonfirmasikan salah satu nama dari pihak istana yang dimaksud ialah Moeldoko, yang saat ini menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Komunikasi politik AHY sontak menjadi kegaduhan dan memantik ragam pandangan dalam memaknai paradigma dan dampak dari pernyataan itu.

Apa yang dilakukan AHY dan para petinggi Partai Demokrat bisa dimaknai dalam dua situasi. Pertama, ini merupakan bagian dari strategi pertahanan diri AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat bersama jajaran pengurus yang telah dibentuknya saat ini. Pesan terbuka yang disampaikan AHY menunjukkan kegundahannya sebagai nakhoda Partai Demokrat.

Menurutnya, ada gerakan politik yang mengarah ke upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan serta moral Partai Demokrat. Itu serupa pernyataan perang, yang sesungguhnya bisa dimaknai dengan upaya perlindungan diri. Dengan membuka pernyataan ke publik, sepertinya diharapkan skenario pihak di luar AHY, yang awalnya bergerak senyap melalui jejaring antarpribadi dan organisasi di daerah, akan didorong muncul ke permukaan.

Demikian dengan pernyataan yang menyerang pejabat di sekitar Presiden Jokowi, sekaligus mengirim surat permintaan klarifikasi, menjadi cara AHY yang mungkin juga dipandu SBY untuk membawa pertarungan di bilik senyap internal Partai Demokrat ke tengah pergulatan opini publik. Cara seperti ini mengingatkan model komunikasi politik SBY di masa menjabat Presiden RI dan juga nakhoda Partai Demokrat.

Situasi selanjutnya adalah manajemen isu, khususnya persoalan yang sedang menerpa partai Demokrat sontak menjadi publitas politik, secara otomatis media massa langsung mengulasnya saat pernyataan panas ini keluar dari AHY, termasuk netizen di media sosial yang ikut meramaikan polemik ini. Problema politik yang awalnya hanya bersifat internal kini diseret ke permukaan publik, dibumbui dengan diksi menyeruak seperti kudeta, gerakan politik, keterlibatan istana, dukungan sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Jokowi.

Seakan memberitakan betapa seriusnya persoalan yang dihadapi AHY sebagai  orang nomor satu Partai demokrat. Jika menempatkan diksi kudeta di sisi pengelolaan partai Demokrat, tampak ini akan menjadi gejolak isu yang mudah tersulut. Tidak mudah mengganti ketua umum sebuah partai tanpa ada dukungan dari anggota pusat hingga cabang. Tentu semua mekanisme bersandar pada konstitusi organisasi atau yang biasa disebut AD/ART.

Jelas, AD/ART adalah konstitusi mutlak sebuah organisasi yang semua anggotanya wajib tunduk dan patuh bukan diubah seenaknya sendiri. Jika pun benar adanya pergerakan ‘kudeta’ kepemimpinan AHY, pasti butuh upaya dalam penggalangan basis dukungan yang kokoh dari seluruh lapisan penggerak partai. Apalagi dengan menggandeng KSP Moeldoko sebagai katalisator perubahan rezim di partai Demokrat. Harus dengan perjuangan ekstra supaya dapat bermanuver sehingga dapat menggeser dan mengkudeta AHY. Hal ini mungkin telah tercapai seiring dilaksanakannya KLB Deli Serdang menghasilkan rezim baru yang masih rancu legalitasnya. Menurut SBY, kegiatan tersebut ilegal karena berbagai prasyarat terselenggaranya kegiatan belum terpenuhi.