Bus Beroperasi Selama Larangan Mudik

27
Terminal Arjosari bakal bergairah lagi karena bus diizinkan beroperasi selama larangan mudik diberlakukan.

Diizinkan Kemenhub, Wajib Pasang Stiker

Pemkot Awasi Pemudik Modus Wisatawan

NewMalangPos – Ini kabar gembira bagi operator bus dan krunya. Selama masa larangan mudik Lebaran, bus masih bisa beroperasi. Namun syarat dan ketentuan berlaku. Salah satunya wajib memiliki stiker dan patuh sederet aturan yang diberikan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Ditjen Perhubungan Darat. (baca grafis)

Hal ini ditegaskan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi saat memimpin rapat koordinasi (rakor) Pengendalian Transportasi pada Masa Idul Fitri Tahun 2021/ 1442 H. Rapat secara virtual ini diikuti Pemkot Malang di Ngalam Command Center (NCC), Senin (3/5) kemarin.

“Transportasi umum seperti bus antarkota masih bisa beroperasi untuk bisa melayani masyarakat yang masih melakukan pergerakan di masa larangan mudik,” jelas Budi.

Meski begitu ada ketentuan yang harus dipenuhi pengelola angkutan umum tersebut. Salah satunya masing-masing operator bus harus menjatah berapa bus yang boleh beroperasi. Artinya tidak semua armada dikerahkan.

Selain itu kata Budi dalam rakor virtual tersebut, kapasitas bus pun dibatasi. Hanya dapat diisi maksimal 80 persen. Juga wajib memasang stiker. Pemberian stiker dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dengan koordinasi data bus dari masing-masing pemerintah daerah (pemda).

“Makanya nanti dikoordinasikan lagi, arahannya seperti itu. Intinya harus ada stiker khusus agar saat penyekatan bus bisa diketahui membawa masyarakat bukan untuk mudik,” tegas Budi.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Heru Mulyono menjelaskan pemberian stiker dan mekanisme lainnya mengenai stiker khusus ini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) Dishub Jatim.

Pasalnya seluruh armada bus utamanya yang antarkota dalam provinsi beroperasi di Terminal Arjosari Kota Malang. Terminal Arjosari kini dibawah kewenangan Kementerian Perhubungan lantaran masuk dalam kategori Terminal Tipe A.

“Iya itu pastinya dilakukan di sini. Tapi pembagian stiker dan mekanisme ada di Kementerian Perhubungan. Kita nanti sifatnya sosialisasikan kebijakan ini,” tandas Heru.

Mantan Camat Klojen ini mengakui jika pengelola atau operator bus memang menginginkan masih bisa beroperasi saat masa larangan mudik. Hanya saja, dikatakannya batasan akan diberlakukan karena mudik sudah dilarang.

Untuk itulah, stiker khusus ini sangat dibutuhkan sebagai solusi. Mereka yang bisa beroperasi nantinya akan dijatah. Tiap operator akan dijatah jumlah bus yang beroperasi di masa larangan mudik.

“Kita nanti akan mengawasi pergerakannya. Dan memastikan juga transportasi di dalam kota bisa bergerak,” kata Heru.

Sementara itu Ketua Organda Malang Raya Rudi Soesamto menjelaskan pihaknya memang menginginkan adanya aturan yang membolehkan transportasi umum tetap beroperasi. Dengan pemberian stiker diharapkan operator bus dan krunya masih bisa mendapat penghasilan.

Hal ini akan disambut baik. Pasalnya sebelumnya Organda Malang Raya juga telah mengkomunikasikan hal ini ke Organda pusat.
“Karena kita tetap mau jalan. Tidak apa-apa dengan jaminan kita juga terapkan protokol kesehatan yang ketat,” tegasnya.

Selain membahas soal transportasi darat umum yang masih bisa beroperasi di masa larangan mudik, rakor ini juga membahas mengenai antisipasi pemudik dengan kedok berwisata yang datang ke kawasan Kota Malang.

Hal ini menjadi pembahasan agar segera dicarikan teknis pengawasan. Salah satunya seperti Kota Malang. Modus mobilitas masyarakat yang hendak mudik tapi berkedok wisata akan diantisipasi oleh Pemkot Malang.

Hal tersebut ditegaskan dalam rakor virtual bersama Mendagri, Menteri Perhubungan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kepala BIN, Jaksa Agung dan Kepala BNPB dalam rangka Penegakan Disiplin Prokes dan Penanganan Covid-19 di NCC, Senin (3/5). Wali Kota Malang Drs H Sutiaji mengakui hal ini menjadi perhatian.

“Ya karena wisatawan ini kan bisa masuk. Yang tujuan mudik yang tak bisa. Sebenarnya kan itu bisa dilihat melalui KTP, kalau tujuan wisata pasti KTP dari luar. Tapi tetap kita akan atur lebih teknis,” tegas Sutiaji.

Salah satunya pengawasan di hotel-hotel, restoran, tempat wisata hingga pusat perbelanjaan dan mall. Sutiaji menegaskan dalam waktu dekat digelar rapat koordinasi perangkat daerah dan instansi terkait lainnya.

Salah satunya yang diinstruksikan Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) dan Satpol PP Kota Malang. Teknisnya adalah pengetatatan prokes di tempat-tempat tersebut.

“Saya minta ke Satpol PP dan Disporapar untuk melakukan penguatan lagi. Di mall, di kafe, restoran, hotel. Jangan sampai lengah lagi,” tegasnya usai mengikuti rakor tersebut.

Ia menjelaskan, di lingkup perhotelan misalnya tamu yang masuk akan diperiksa lebih detail. Mulai dari tujuan, asal tamu tersebut, tujuan wisatanya kemana, hingga surat keterangan negatif Covid-19.

Hal ini bisa juga diberlakukan di tempat-tempat wisata, pusat perbelanjaan dan lainnya nanti. Meski begitu untuk teknis lebih detailnya, lanjut Sutiaji dalam waku dekat pihaknya akan mengumpulkan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang, hingga pengusaha restoran untuk membahas hal tersebut.

“Untuk detailnya, bisa jadi ada surat edaran baru atau pakai yang sebelumnya. Kan surat edaran yang lama belum dicabut. Intinya kita kuatkan lagi nanti prokesnya,” pungkas Sutiaji. (ica/van)