UNLUCKY STONE

Catatan Dhimam Abror Djuraid  

Kalau mendengar nama kota Suropringgo atau sebuah tempat bernama Alas Rabi, mungkin tidak banyak orang yang tahu. Tapi, kalau kita sebut Surabaya atau Wonokromo mungkin hampir semua orang, terutama orang Jawa Timur, yang tahu.

Ada sebagian orang sepuh di Surabaya yang menyebut kotanya sebagai Suropringgo. Ternyata ini adalah bentuk “basa krama” dari kata Surabaya. Mungkin sama dengan Medunten untuk menyebut Madura. Memang agak tidak lazim tapi banyak yang menggunakan.

Biasanya “basa krama” dipakai untuk kata kerja dalam tatabahasa Jawa untuk menghormati orang yang lebih tua. Misalnya dahar untuk mangan (makan) atau tindak untuk lungo (pergi). Tapi masih banyak juga yang memakai basa krama untuk menyebut nama kota atau daerah seperti Medunten itu.

Akan halnya nama Alas Rabi untuk menyebut Wonokromo itu hanya ada di dagelan ludruk Kartolo. Yang ini malah terbalik dari kalimat basa krama menjadi kalimat ngoko (egaliter). Wono adalah basa krama dari Alas (hutan) dan Kromo adalah basa krama dari Rabi (kawin). Karena itu Wonokromo menjadi Alas Rabi, atau kalau dibahasa indonesiakan menjadi Hutan Kawin.

Bagaimana dengan kota-kota seperti Unlucky, Stone, atau Glenmore? Mungkin Anda mengira nama-nama kota di Inggris atau Eropa. Bukan. Itu adalah kota Malang dan Batu dalam bahasa Inggris. Sedangkan Glenmore nama sebuah kecamatan di Banyuwangi. Pasti tidak ada orang yang menyebut Malang-Batu sebagai Unlucky Stone, kecuali turis kesasar alias tersesat.

Presiden Jokowi baru saja mengeluarkan Perpres baru yang membolehkan wilayah, gunung, pulau, atau tempat-tempat tertentu memakai nama dalam Bahasa Inggris maupun bahasa lokal. Alasannya adalah untuk kepentingan budaya, sejarah, maupun budaya. Keputusan ini mendapatkan reaksi ramai dari banyak kalangan termasuk warganet.

Keputusan ini dikhawatirkan membuka peluang bagi warga asing untuk membeli lokasi tertenu, misalnya pulau, hutan, atau sungai, dan kemudian memberinya nama asing sesuai keinginan mereka. Tapi ada kemungkinan juga untuk mengubah nama kota atau daerah dengan nama tradisional sesuai dengan latar belakang sejarah.

Beberapa daerah di Indonesia sudah mengalami perubahan nama sejak era reformasi. Irian Barat dikembalikan menjadi Papua sesuai dengan latar belakang sejarahnya, dan Ujungpandang kembali dinamakan Makassar. Politisi Fadli Zon pun mengusulkan agar Provinsi Sumatera Barat diubah menjadi Provinsi Minangkabau.

Keputusan Jokowi ini mendapat reaksi kritis karena pada 2019 Jokowi mengeluarkan peraturan presiden yang mewajibkan presiden, wakil presiden, dan pejabat negara Indonesia untuk mempergunakan bahasa Indonesia dalam forum internasional. Karena itu dalam pidato di depan Sidang Umum PBB 2020 yang lalu Jokowi memakai Bahasa Indonesia.

Shaksespeare dalam Rome and Juliet mempertanyakan “what is in the name”, apa arti sebuah nama. Baginya nama tidak berarti apa-apa. Tapi bagi bangsa Indonesia nama adalah identitas penuh makna. Dalam ajaran Islam nama mengandung doa dan berkah. Dalam tradisi Jawa “nomo kinaryo jopo” nama laksana doa. Karena itu orang Jawa memakai nama Bejo, Seger, Waras, atau Untung, karena berharap bisa bernasib baik, sehat walafiat, dan kaya.

Indonesia dijajah ratusan tahun oleh Belanda. Warisan budaya Belanda begitu mengurat-mengakar di Indonesia. Karena itu hal pertama yang dilakukan para founding fathers kita adalah menghapuskan pemakaian bahasa Belanda untuk menghapuskan kenangan kolektif bangsa dari pengaruh Belanda.

Dari sisi nasionalisme memang baik, tapi akhirnya akses kita kepada bahasa-bahasa Eropa yang serumpun dengan bahasa Belanda terputus dan bangsa Indonesia menjadi paling rendah kemampuan bahasa asingnya dibanding tetangga Malaysia. Papua Nugini punya bahasa Inggris Tok Pisin tanpa gramar seperti “yu mi go” untuk mengucapkan “let’s go”. Singapura punya kekhasan Singlish, Singaporean English, bahasa Inggris gado-gado campur Melayu dan Mandarin yang lucu tapi dikenal di seluruh dunia.

Setelah Orde Baru lahir pada 1970-an maka untuk memutus rantai hubungan dengan komunis China ada kebijakan untuk mengganti nama-nama China menjadi nama Indonesia terutama Jawa.  Maka kemudian Liem Sioe Liong menjadi Sudono Salim. Para konglomerat China di era Orde Baru lebih dikenal dengan nama Indonesia daripada nama China, Willem Soeryajaya, Samsul Nursalim, Prayogo Pangestu, Bob Hasan, dan lain-lain.

Di zaman global seperti sekarang kebijakan yang berbau chauvinistis seperti itu sudah tidak laku lagi, karena pergaulan dan komunikasi internasional sudah sedemikian bebas dan terbuka. Membatasi diri hanya memakai bahasa Indonesia di forum internasional sama saja dengan membatasi akses kita di dunia internasional. Seperti kata Bung Hatta, bahasa adalah jendela dunia. Kalau kita cuma berbahasa Indonesia dunia kita hanya terbatas di Indonesia saja.

Di sisi lain, pemakaian nama-nama asing yang “kemlondo” atau kebarat-baratan juga tidak perlu. Kalau ada nama yang lebih nasionalis dan memperkuat identitas lokal, Why Not? (*)