Sektor Jasa Makin Terpuruk

NEW MALANG POS – Para pelaku usaha jasa di Kota Malang rasa-rasanya sudah mau melempar handuk akibat pandemi Covid-19. Mereka butuh perhatian serius pembuat kebijakan agar bertahan di masa sulit. Sektor usaha kini butuh keringanan pajak, listrik hingga subsidi BPJS karyawan.

Curahan hati para pemilik usaha di sektor jasa itu disampaikan kepada Komisi B DPRD Kota Malang, Rabu (26/8) kemarin. Sekitar 20 perwakilan pemilik dan pengelola usaha menyampaikan persoalan yang sedang mendera.

Uneg-uneg mereka mulai dari kesulitan tidak ada pemasukan hinggakasihan pegawai yang sudah dirumahkan. Selain itu juga kesulitan dengan kebijakan yang tak kunjung diputuskan pada salah satu satu usaha.

Pihak hotel yang diwakili Persatuan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Malang menjadi salah satu yang merasa dampaknya. Perwakilan PHRI yang hadir di antaranya Executive Assistant Manager Hotel Tugu Malang, Crescentia Harividyanti.

“Sudah sejak Maret lalu kita sepi tamu. Karena tidak ada tamu kita harus mengikat ikat pinggang lebih kencang untuk pengeluaran dapat terkendali. Akhirnya ada pengurangan tenaga kerja. Kalau di kami kurang lebih ada 100 tenaga kerja,” beber Cress, sapaan akrab Crescentia Harividyanti.

Dia mengungkapkan berbagai  persoalan yang dialami manajemen hotel berkaitan juga dengan biaya operasional. Misalnya listrik. Di masa pandemic, tagihan listrik menjadi beban besar. Karena tetap digunakan seperti biasa, sementara pendapatan belum juga normal.

Karena itu perlu ada perhatian serius dari pemangku kebijakan. Contohnya pengurangan atau bantuan subsidi untuk biaya elektrika di hotel-hotel yang bertahan. Lalu bagi pekerja yang sementara dirumahkan, pemda dapat mengupayakan membantu biaya iuran BPJS Ketenagakerjaannya.

“Karena kasihan juga. Kan tidak ada penghasilan tapi tetap bayar iuran misalnya. Bisa dibantu yang BPJS Ketenagakerjaan atau kesehatan. Terpenting jangan sampai berhenti atau diputuskan,” tandasnya.

Ia pun merasa pihak hotel seperti kembali lagi dari nol memulai usaha. Seperti merangkak naik satu demi satu tangga. Jika tidak mendapat perhatian, Cress meyakini banyak hotel di Kota Malang tak bertahan.

“Kalau perkiraan saya, hotel tidak mungkin bisa normal pemasukannya di tiga sampai enam bulan ke depan. Walaupun masa transisi new normal. Mungkin satu tahun baru bisa,” tegasnya.

Hal yang sama dikatakan General Affairs Manager The Shalimar Boutique Hotel Agoes Basoeki yang juga mewakili PHRI. Menurutnya pemda bisa melakukan upaya memberikan stimulus yang dapat membangkitkan bisnis perhotelan di Kota Malang.

Salah satunya melakukan upaya yang memberikan kesan bahwa Kota Malang aman dikunjungi. Memberikan kebijakan menginap bagi tamu daerah yang mulai melakukan kunjungan kerja. Dan mengarahkan kegiatan MICE (Meeting, Incentives, Conferences and Exhibitions) di hotel. 

Berharap Keringanan Pajak

Uneg-uneg juga dilontarkan perwakilan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Malang, Mochamad Andarinsyah. Ia merasa sulit jika masih dibebankan pajak usaha.

Dia mengakui, pihaknya sudah meminta keringanan pajak. Berupa keringanan pajak parkir. Hanya saja dikabulkan untuk satu bulan saja. Sementara situasi pandemi Covid-19 masih berlangsung hingga saat ini.

“Penurunan pengunjung rata-rata di mall bisa dari 40 sampai 60 persen. Kami berharap keringanan pajak ini tidak hanya satu bulan saja tetapi terus sampai keadaan bisa normal. Kita juga butuh kejelasan dalam kebijakan lain,” tegasnya.

Andar, sapaan akrabnya menjelaskan bahwa mall atau pusat perbelanjaan juga membutuhkan event sebagai pemasukan. Hanya saja hal ini belum ada mekanisme resminya. Jika event diadakan di hotel maka izin harus melalui Satgas Covid-19.  Namun event di mall belum ada aturan yang jelas.

Ia merasa bingung ketika hendak menyelenggarakan event karena tidak tahu harus kemana. Hal ini kerap membuat tawaran event hilang.  “Juga jam operasional mungkin bisa diubah. Artinya bisa lebih fleksibel lagi tidak disamaratakan tutup pukul 21.00 WIB,” harapnya.

Manajemen pusat perbelanjaan juga mengeluhkan tugas Satgas Covid-19 di mall. Menurtnya petugas jaga yang terdiri dari berbagai unsur seperti TNI, Polri, Satpol PP, hingga BPBD Kota Malang perlu dievaluasi kembali keberadaannya.

Ia merasa di awal masa transisi new normal, petugas tersebut bekerja dengan baik. Memberi imbauan protokol Covid-19 sehingga warga sadar. “Tapi akhir-akhir ini kebanyakan hanya foto saja untuk laporan. Kadang juga pengunjung agak takut secara psikis karena  yang jaga kan pakai seragam lengkap, jadi agak tak nyaman. Mungkin perlu di evaluasi lagi,” beber Andar.

Plh Store Manager Sarinah Malang, Febi Damayanti  mengungkapkan belum adanya keputusan  terhadap operasional bioskop cukup merugikan. Pasalnya mall atau pusat belanja di Kota Malang banyak yang memiliki bioskop.
Padahal, manajemen bioskop sudah menyiapkan segala protokol Covid-19 yang diinginkan pemerintah sesuai aturan yang ada. Setiap hari pun gedung bioskop dibersihkan. Hal ini akan menjadi beban pengeluaran.  “Mohon dipertimbangkan lagi. Kami sudah siap kok dengan protokol Covid-19,” tandas Febi.

Dia lalu memberi saran kepada pemda memberikan stimulus pada pusat-pusat perbelanjaan. Yakni dengan memberikan hadiah doorprize atau event misalkan dengan sebutan ‘hari belanja bersama’. Jadi yang belanja di hari itu, di mall apapun struknya bisa diundi. Hadiah undian yang disediakan pemda. Ini bisa menjadi kegiatan yang menstimulus warga untuk meningkatkan daya belanjanya lagi.

Karaoke Hingga Restoran Butuh Dispensasi

Lain hotel dan pusat perbelanjaan, lain lagi dengan jenis usaha yang hingga kini belum bisa operasional. Yakni tempat hiburan dan karaoke. Ketua Perkahima (Perkumpulan Karaoke dan Hiburan Malam) Malang Raya, Bambang Hermanto mengatakan,  usaha karaoke dan hiburan malam sudah tidak beroperasi sejak Maret 2020 lalu. Hingga kini belum ada kepastian beroperasi lagi.

“Karyawan dirumahkan. Tidak ada penghasilan. Kami sudah berupaya komitmen membuat SOP protokol Covid-19. Sudah kami videokan cara-caranya, dan kami sampaikan juga ke pemkot. Tapi sampai saat ini tidak ada kepastiannya,” keluh Bambang.

Ia mengatakan pengusaha karaoke dan hiburan malam sudah sangat siap jika nantinya harus diverifikasi Satgas Covid-19. Asalkan bisa buka kembali. Meskipun nanti ada batasan-batasan tertentu. Pasalnya manajemen sudah menyiapkan.

Bahkan pengusaha karaoke dan hiburan malam pun bersedia jika diminta tidak dulu menyediakan minuman beralkohol. “Paling tidak diperjuangkan dulu agar bisa dibuka itu dulu saja. Dibatas-batasi ndak apa-apa yang penting bisa buku dulu saja,” tutur Bambang.

Pusat rekreasi di Kota Malang pun juga mengeluarkan pendapatnya. Salah satunya diwakili Direktur Utama Hawai Group, Bambang Yudho Utomo. Ia berharap agar personel Satgas Covid-19 memahami karakter tempat yang dijaga. Contohnya tempat rekreasi maka personel satgas harus ramah terhadap pengunjung, sesuai standar yang diberlakukan.

“Sempat saya marah-marah. Misal ada pengunjung datang dia lupa pakai masker. Di depan sudah  nada tinggi ‘maskernya mana, pakai maskernya!’ seperti itu,” tutur Bambang Yudho menirukan nada tinggi dari petugas jaga Satgas Covid-19.

Ia mengingkan agar hal tersebut dievaluasi. Pihaknya tidak keberatan jika petugas jaga juga bisa menjaga sikap dengan tetap ramah dan juga tegas pada saat yang bersamaan. Meksi begitu ia  meminta pemda kembali mempertimbangkan batasan jam operasional.

Di Hawai Waterpark sendiri, terdapat wahana yang dibuka malam hari. Jika mengikuti jam operasional batasan pemda, maka wahana tersebut hanya bisa buka selama 3 jam saja.

“Padahal pengunjung yang datang dari luar kota. Harga tiket juga sudah kami turunkan. Untuk yang dari Malang  hanya Rp 30 ribu dari Rp 75 ribu. Jadi mohon jam operasional dikembalikan saja seperti semula. Yang penting batasan protokol Covid-19 dijalankan,” tegasnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Malang Indra Setiadi meminta hal yang sama terkait batasan jam operasional. Batasan jam operasional hanya sampai pukul 21.00 WIB bisa ditinjau lagi.

Pasalnya hal ini sangat membatasi pendapatan usaha kuliner. Warga masih banyak datang di atas jam 21.00 WIB, namun karena ada batasan jam operasional sehigga tak dapat dilayani. Akibatnya pemasukan turun, tidak bisa maksimal.

“Tolong ada keluwesan di batasan jam operasional itu. Juga keringanan pajak dan listrik bisa diupayakan lebih ringan lagi,” harap Indra.

Komisi B Buat Rekomendasi

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono menjelaskan segala masukan dan uneg-uneg akan ditampung lalu dibahas. Kemudian dijadikan rekomendasi yang diberikan kepada Pemkot Malang.

Komisi B memahami keadaan pengusaha di tengah pandemi Covid-19. Ia pung menyetujui adanya keringanan pada pajak, keringanan tagihan listrik atau pun bantuan subsidi  BPJS Kenetagakerjaan dan Kesehatan oleh pemda terhadap pekerja yang terdampak.

“Kami pikir ini harus dikemas menjadi rekomendasi secara utuh DPRD Kota Malang. Nanti akan jadi rekomendasi dan kami desak pemda untuk bisa bertindak. Atau membuat regulasi baru berkaitan dengan hal ini,” pungkas Trio. (ica/van)