Relaksasi Pajak Hotel Tak Bikin Rileks

new malang pos
cafe di Kota Batu. (NMP-M.Firman)

NewMalangPos – Relaksasi pajak hotel di Kota Malang akibat penerapan PSBB alias Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) tak bikin rileks. Pengelolah hotel harus kerja berat. Sebab kebijakan Pemkot Malang hanya memberi pengunduran batas waktu pembayaran pajak.

Wali Kota Malang Drs H Sutiaji mengatakan pemkot tak memberikan relaksasi pajak berupa keringanan pajak bagi pelaku usaha seperti tahun lalu. Alasannya tahun ini merupakan fase pemulihan ekonomi.

Seperti diberitakan sebelumnya pengelola hotel mengeluh anjloknya okupansi selama PPKM berlangsung sejak 11-17 Januari. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat oleh pemerintah pusat ini masih berlangsung hingga Senin (25/1) mendatang.

Meski begitu bagi pelaku usaha yang merasa berat karena sepi pendapatan, dapat melakukan upaya pengajuan permohonan pengunduran batas waktu pembayaran pajak. Permohonan ditujukan ke Wali Kota Malang.

“Bisa mengajukan permohonan itu. Nanti akan kita assessment lagi apa memang bisa atau tidaknya,” kata Sutiaji saat ditemui di Balai Kota Malang kemarin.

Namun demikian pemkot sebelumnya sudah mengupayakan pencairan dana hibah pariwisata bagi pelaku usaha hotel dan restoran. Untuk tahun ini pemda masih kembali mengupayakan bantuan.

Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang Ida Ayu Made Wahyuni menjelaskan, hbah yang dimaksud yakni hibah dari program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berupa bantuan dana.

“Sudah cair Desember 2020. Dicairkan kepada 119 hotel dan restoran di Kota Malang yang diusulkan. Nilainya beragam, mulai jutaan sampai Rp 1 miliar,” jelas Ida Ayu kemarin.

Dijelaskannya hotel dan restoran di Kota Malang tak serta merta menerima hibah. Ada syarat yang harus dipenuhi sebelum pihaknya mengajukan ke Kemenparekraf. Beberapa syarat di antaranya taat membayar pajak, masih beroperasional dan melaporkan Rancangan Anggaran Belanja (RAB).

Namun untuk tahun 2021 ini, Ida Ayu mengatakan masih menunggu instruksi pemerintah  pusat terkait penyaluran dana hibah pariwisata ke daerah. “Biasanya petunjuknya itu pada Oktober. Sehingga kami masih menunggu instruksi dari pusat. Biasanya dari kementerian memanggil kami untuk melakukan rapat. Ya ini juga upaya kami untuk membantu kalangan pengusaha di masa pandemi ini,” katanya.

Sementara itu, PPKM berdampak pada pekerja di sektor pariwisata di Kota Batu.  Ada pekerja yang dirumahkan atau harus bekerja paro waktu. Sebab kunjungan wisatawan dan okupansi hotel lesu.

“Rendahnya okupansi atau tingkat hunian hotel karena situasi pandemi ini berimbas pada rendahnya pendapatan hotel. Sehingga tidak bisa menutup biaya operasional hotel,” kata Ketua PHRI Kota Batu Sujud Hariadi.

Karena itulah harus ada upaya memangkas beban operasional. Salah satu pilihan sulit yang harus dipilih yakni memberlakukan kerja bergilir kepada karyawan. Dampaknya karyawan hanya menerima gaji separo dari yang seharusnya diterima.

“Karyawan akhirnya menerima separo dari gaji seharusnya karena masing-masing setengah bulan kerja,” bebernya.

Menanggapi hal tersebut Kabid Hubungan Industrial DPMPTSP dan Naker Kota Batu, Adiek Iman Santoso SE MM mengatakan dalam waktu dekat melakukan pendataan bagi pekerja yang dirumahkan ke pelaku usaha hotel dan wisata.

“Untuk pendataan pekerja terdampak PPKM masih dalam proses. Surat baru akan dikirim minggu ini ke perusahaan di Kota Batu untuk mengetahui jumlah pekerja yang dirumahkan atau di PHK,” jelas Dedek sapaan akrabnya.

Data yang dimiliki Disnaker Kota Batu tahun lalu tenaga kerja yang dirumahkan di Kota Batu dari 26 perusahaan terdiri dari tenaga kerja asal Batu sebanyak 2. 355 orang. Sedangkan tenaga kerja dari luar Batu  734 orang.

Sedangkan untuk tenaga kerja yang di PHK ada di tiga perusahaan. Terdiri dari tenaga kerja asal Batu sejumlah 69 orang dan  tenaga kerja dari luar Batu Sembilan orang.  (ica/eri/van)