PSBB Jilid II Hanya Boleh Take Away

NewMalangPos– PSBB alias Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berakhir Senin (25/1) hari ini. Besok dilanjutkan perpanjangan PPKM hingga 8 Februari untuk Kota Malang dan Kota Batu.

Wali Kota Malang Drs H Sutiaji menegaskan PKL yang berjualan di atas pukul 20.00 WIB harus melayani take away saja. “Boleh buka tapi kami tegaskan harus dilayani untuk bawa pulang. Take away saja. Makan di tempat tidak boleh,” tegas Sutiaji, kemarin.

Ini dilakukan untuk menyamaratakan ketegasan yang dilakukan pada kalangan pengusaha di lingkungan pertokoan, kafe dan mall/pusat perbelanjaan. Sebelumnya PKL dibiarkan saja berjualan hingga pukul 20.00 WIB dan masih bisa makan  di tempat selama PPKM dimulai 11 Januari lalu.

Pemkot Malang akan mengawasi dan menempatkan personel untuk menindak pelangaran yang ditemukan di lapangan.  “Petugas baik dari Satpol PP yang patroli sampai gabungan nanti akan keliling. Tiap malam Satpol PP keliling. PKL jangan sampai menyebabkan kerumunan, kalau ada kita suruh tutup dan bubarkan,” tegas Sutiaji.

Sementara aturan lain masih sama dengan sebelumnya. PPKM lanjutan ini akan lebih menguatkan pada aspek edukasi dan sosialisasi. Selain itu meningkatkan pengawasan di kalangan pemukiman. Yakni memaksimalkan peran perangkat-perangkat wilayah RT dan RW.

Kepala Satpol PP Kota Malang Drs Priyadi menjelaskan perpanjangan PPKM akan dimanfaatkan untuk memantau lokasi di lapangan. Khususnya kalangan pengusaha kafe juga kawasan PKL yang buka di malam hari.

Alasannya kurang lebih 1.000 pelanggaran ditemukan selama PPKM jilid pertama (dua pekan sejak PPKM pertama diberlakukan banyak pengusaha kafe yang ditindak karena melanggar. Bahkan dua kafe di antaranya, disanksi tutup selama 14 hari karena bandel.

“Untuk personel tiap malam akan dikerahkan kurang lebih dua regu. Ada yang ke mall-mall dan kafe. Ada yang di kawasan publik, seperti kawasan PKL,” tegasnya.

Untuk PKL, di PPKM selanjutnya akan lebih ditegaskan aturannya. Jika membuat kerumunan akan langsung dibubarkan. Jika melayani di tempat dipastikan dibubarkan.  

Untuk pengawasan di kawasan pemukiman kita koordinasi dengan perangkat wilayah. Perangkat RT dan RW yang akan mengawasi.  

Sementara itu penolakan perpanjangan PPKM di Kota Batu tak membuahkan hasil. Sebab aturan pembatasan aktivitas warga merupakan kebijakan pemerintah pusat. Seperti diberitakan sebelumnya, paguyuban PKL, villa dan hotel menolak perpanjangan PPKM.

“Sesuai arahan pusat saat ini kondisi masih belum melandai dan harus (PPKM.red) diperpanjang. Namun dengan ketentuan jam malam diperpanjang satu jam atau hingga pukul 20.00 WIB,” kata Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko. (ica/eri/van)