Pemkot Beri Izin Kegiatan Hajatan

NEW MALANG POS, KOTA BATU-Setelah mengancam akan melakukan long march, Pelaku Seni Batu Bersatu (PSBB) akhirnya diterima Wali Kota Batu Dra Dewanti Rumpoko M.Si di Balai Kota Among Tani, Kamis (27/8) kemarin. Mereka mayoritas pelaku usaha terop, sound, musisi, perias dan dekor.

Dalam audiensi yang berjalan sekitar dua jam tersebut membahas tuntutan bagi pelaku usaha terop, sound dan dekor agar masyarakat bisa menggelar hajatan kembali. Hasilnya, Pemkot selaku Satgas Covid-19 telah memperbolehkan dengan syarat wajib protokol kesehatan.

“Sudah boleh digelar hajatan. Tapi dengan syarat menerapkan protokol kesehatan seperti pembatasan kapasitas tamu,” terang Dewanti kepada New Malang Pos usai melaksanakan audiensi.

Koordinator PSBB Kota Batu, Eko Utomo mengungkapkan bahwa setelah dilakukan audiensi hajatan kembali boleh digelar masyarakat. Namun dengan menerapkan protokol kesehatan. 

“Seperti yang disampaikan Bu Wali terkait hajatan di masyarakat bisa dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Kami menyambut baik,” terangnya.

Dengan diberikannya lampu hijau tersebut, secara tak langsung agenda long march dari Alun-Alun menuju Balai Kota Among Tani yang bakal mereka lakukan pada Selasa (1/9) pekan depan akan dialihkan.

“Kami sudah agendakan turun ke jalan Selasa 1 September akan kami alihkan dengan bentuk sosialisasi ke tiap desa melalui sound sistem yang ada,” bebernya.

Eko menerangkan, bentuk aksi bakal dialihkan dengan sosialisasi ke desa-desa bahwa masyarakat sudah bisa menggelar hajatan. Serta sosialisasi tentang penerapan protokol kesehatan.

Bahkan, pihaknya berkomitmen dan  bakal bertanggungjawab untuk mengcover pelaksanaan SOP kesehatan. Khususnya ketika ada hajatan.

Sementara itu Kapolres Batu, AKBP Harviadhi Agung Prathama SIK MIK menambakan terkait izin keramaian sampai saat ini belum bisa mengeluarkan selama pandemi Covid-19 belum kondusif. Selama Kota Batu masih belum zona hijau.

“Saya rasa Pemkot Batu telah menyikapi permasalahan ini secara bijak. Tidak mungkin pemerintah akan menjerumuskan atau membuat masyarakatnya menderita,” paparnya.

Karena itu, nantinya masih akan ada solusi yang baik dari pemerintah. Sehingga pelaku usaha tersebut bisa beraktifitas kembali. Harvhi berharap ada solusi baik atau win win solution antara kedua pihak. (eri/jon)