NMP
Ilustrasi. foto: Mfirman/Newmalangpos

Kota Malang dan Batu Pastikan Tegas

NEWMALANGPOS – Pemkab Malang menggelontor Rp 300 juta untuk operasional PSBB alias Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pengawasan semua aktivitas masyarakat pun langsung diperketat pada hari pertama PPKM, Senin (11/1) hari ini.

Sekda Kabupaten Malang Dr Ir Wahyu Hidayat MM mengatakan, masing-masing kecamatan mendapat alokasi anggaran Rp 10 juta. Kabupaten Malang terdapat 33 kecamatan. Anggaran sebesar itu digunakan untuk patroli, operasi yustisi dan logistik petugas yang bertugas selama PPKM berlangsung. 

“Kami melibatkan Muspika untuk melakukan pengawasan selama PPKM,” kata Wahyu. Anggaran tersebut lanjut dia, bersumber dari APBD Kabupaten Malang tahun 2021. “Bantuan itu diambilkan dari operasional Satpol PP. Sudah dirinci semuanya,” sambungnya.

Wahyu mengakui APBD 2021 masih dalam proses pengesahan. Namun mantan Kadis Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya ini meminta camat tidak khawatir penggunaan anggaran. Sebab kalaupun anggarannya belum bisa dicairkan dalam waktu 14 hari namun alokasinya tak akan hilang.

“Kalau kemarin (Sabtu) Bapak Bupati menyampaikan besok (hari ini) anggaran bisa dicairkan. Tapi posisinya sekarang APBD dalam proses pengesahan. Kami tetap berupaya bisa dicairkan. Kalau memang tidak bisa cair, tidak perlu kawatir, bantuan itu tidak akan hilang,” jelas mantan Kepala Kantor Perumahan ini.

Lebih lanjut Wahyu mengatakan, Pemkab Malang menempatkan kecamatan sebagai ujung tombak pengawasan PPKM. Camat dan jajaran muspika yang terdiri dari kapolsek dan danramil diminta terus melakukan patroli maupun operasi yustisi. 

Aparat di level kecamatan diminta tegas. “Saat ada tempat usaha seperti kafe atau toko modern yang masih buka lebih dari jam 19.00 langsung ditutup. Tidak ada peringatan lagi,” kata Wahyu.

Itu sesuai arahan Kapolres Malang AKBP Hendri Umar saat rapat koordinasi  terkait sosialisasi Instruksi Mendagri No 1 tahun 2021, Sabtu (9/1) lalu.

Operasional Mall Hingga 20.00 WIB

Pelaksanaan hari pertama PPKM di Kota Malang langsung pengawasan terhadap sejumlah objek keramaian. Di antaranya pusat perbelanjaan, mall, perkantoran hingga restoran akan diawasi ketat.

Fokus pengawasan jam operasional. Sebab operasional mall dan pusat perbelanjaan dibatasi hingga pukul 20.00 WIB. Jika tidak mentaati, tidak hanya teguran yang dialayangkan. Izin usaha bisa langsung dicabut.

Hal ini ditegaskan Wali Kota Malang Drs H Sutiaji. Ia menegaskan aturan baru pencegahan penyebaran Covid-19 ini tidak main-main diberlakukan.  “Kalau melanggar izin usaha akan kita cabut,” tegasnya saat dikonfirmasi mengenai penerapan PPKM di Kota Malang mulai hari ini.

Ia sudah melakukan koordinasi dengan jajaran TNI dan Polresta Malang Kota untuk bersama-sama melakukan pengawasan setiap hari. Selain itu gelar operasi yustisi secara acak.

Untuk pengawasan di lingkungan perkantoran, Pemkot Malang meminta perangkat wilayah meningkatkan pengawasan dengan membangkitkan kembali kampung tangguh. Tiap perangkat mulai dari kecamatan, kelurahan hingga RW dan RT diminta melakukan pemantauan di wilayahnya masing-masing.

Kepala Satpol PP Kota Malang Priyadi mengatakan mengerahkan 40 personel untuk melakukan pengawasan setiap hari. “Tiap hari akan ada 40 personel yang keliling mall dan sejenisnya,” tegas Priyadi.

Aturan PPKM ini juga dijelaskan dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Malang No 1 Tahun 2021. SE tersebut mengatur tentang kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kota Malang.

Beberapa poin yang ditetapkan dalam SE No 1 Tahun 2021 ini di antaranya menekankan pembatasan kegiatan di tempat kerja hingga kegiatan masyarakat. Khusus untuk operasional mall, Kota Malang batasi hingg 20.00 WIB. Ini berbeda dengan Instruksi Mendagri No 1 tahun 2021 yang batasi operasional mall hingga pukul 19.00 WIB. 

PPKM yang diberlakukan di Kota Batu mengutamakan penindakan. Wakil Wali Kota Batu  Punjul Santoso mengatakan, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko sudah menerbitkan SE.

“Kami sudah terbitkan SE. Intinya tentang pembatasan berkegiatan dengan WFH bagi pekerja kantoran dan pembatasan jam operasional di tempat umum. Namun ada pengecualian pada sektor bahan pokok yang tetap bisa berkegiatan dan beroperasi penuh,” jelas Punjul kepada New Malang Pos, Minggu (10/1) kemarin.

Agar SE ditaati masyarakat, Pemkot Malang akan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar. Sanksinya berupa denda atau penyegelan tempat usaha sementara waktu.  “Sanksi sosial diminimalisir. Ini agar masyarakat patuh,” tegas dia.

Kepala Satpol PP Kota Batu, M Nur Adhim menambahkan operasi cipta kondisi akan dilakukan lebih tegas dengan mengutamakan penerapan denda. Jumlah dendanya Rp 100 ribu bagi masyarakat pelanggar aturan.

“Kami sudah sepakat jika akan memberlakukan denda. Ini karena adanya peningkatan pelanggaran terhadap protokol kesehatan,” paparnya.  Ia menyampaikan Satgas akan melakukan operasi sejak pukul 09.00-23.00 WIB. (ira/ica/eri/van)