Kabupaten Malang Naik Rp 98 Ribu, Batu Deadlock

NEW MALANG POS – Setelah pembahasan berlangsung alot akhirnya UMK Kabupaten Malang tahun 2021 diusulkan naik. Di Kota Batu pembahasan upah tahun depan deadlock sehingga diserahkan ke Pemprov Jatim. Berbeda dengan Kota Malang tinggal mengumpulkan perwakilan buruh dan pengusaha dalam pekan ini.

 Hasil pembahasan Dewan Pengupahan Kabupaten Malang, Senin (9/11) kemarin sepakat UMK 2021 naik 3,27 persen atau sebesar Rp 98 ribu dari UMK 2020 Rp 3.018.054. Rapat Dewan Pengupahan dihadiri perwakilan berbagai unsur. Dari kalangan pengusaha yang hadir yakni

Apindo, Gaperoma dan PHR. Perwakilan unsur pekerja yakni, KSPSI, APSM, SBM dan SBSI. Sedangkan unsur pemerintah, BPS dan Disnaker,

“Alhamdulillah sudah selesai pembahasan oleh Dewan Pengupahan. Dari pembahasan yang dilakukan, disepakati ada kenaikan 3,27 persen,’’ kata Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Malang, Yoyok Wardoyo.

Yoyok mengatakan kenaikan UMK berdasarkan pertimbangan hasil survei  Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional. “Saat melakukan pembahasan, ada beberapa formula yang dipakai Dewan Pengupahan. Salah satunya formula pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional,’’ ungkapnya.

Hasil kesepakatan pembahasan UMK 2021 ini akan dilapokan kepada Pjs Bupati Malang, Drs Sjaichul Ghulam MM. Rencananya secara resmi Yoyok akan melaporkan Selasa (10/11) hari ini.

“Dari laporan hasil pembahasan ini, selanjutnya Pak Pjs Bupati membuat rekomendasi usulan UMK kepada Gubernur Jatim untuk ditetapkan, tambahnya.

Pjs Bupati Malang Drs Sjaichul Ghulam MM mengatakan, setelah selesai pembahasan dan  mendapatkan laporan, tahapan selanjutnya membuat rekomendasi usulan UMK kepada Gubernur Jatim. Ia memastikan rekomendasi usulan segera dibuat. Mengingat kenaikan UMK merupakan kabar atau informasi yang banyak ditunggu masyarakat.

“Prinsipnya untuk kepentingan masyarakat kami akan all out. UMK naik, dan kami akan membuat rekomendasi usulan kepada Gubernur Jatim untuk kemudian ditetapkan,’’ ungkapnya.

Deadlock di Batu Bawa ke Surabaya

Pembahasan finalisasi UMK 2021 Kota Batu berlangsung alot di Hotel Aster Senin (9/11) kemarin. Tak ada  kesepakatan alias deadlock antara serikat pekerja (SP) yang diwakili SPSI dengan pengusaha yang tergabung dalam Apindo Kota Batu.

Kepala DPMPTSP dan Naker Kota Batu, Muji Dwi Leksono mengakui belum ada hasil final terkait usulan UMK Kota Batu. Padahal rapat pembahasan digelar sejak pukul 13.00-16.00 WIB kemarin tak menemukan kata sepakat.

“Mulai pukul 13.00 WIB sampai jam 16.00 WIB hasil rapat sudah ada kesepahaman. Tapi belum ada kesepakatan. Ini karena pertama dari Apindo mengacu dari Surat Edaran Menaker yang menyatakan bahwa upah tetap. Sedangkan dari SP meminta ada kenaikan upah Rp 100 ribu,” ujar Muji kepada New Malang Pos, kemarin.

SP mengusulkan kenaikan UMK Rp 100 ribu karena mengacu dari UMP Jatim. Sedangkan alteratif kedua UMK naik Rp 34 ribu mengacu inflasi Kota Malang 1,22 persen.

Lebih lanjut dia menerangkan, untuk kenaikan maupun ketetapan UMK harus ada dasar hukum. Padahal kebijakan, terutama pengupahan pekerja harus memiliki dasar hukum. Karena tak ada kesepakatan, SP dan Apindo dijadwalkan ke Pemprov Jatim untuk membahas penetapan UMK tahun depan.

Muji menyikapi alotnya pembahasan UMK karena dari sisi regulasi SE Menaker tidak naik. Tapi kalau dilihat dari survei  lapangan atau KHL mengalami kenaikan. Terpenting menurutnya, naik tidak naiknya UMK mengacu dari inflasi kota dan kabupaten. Untuk Kota Batu mengacu Kota Malang.

“Maka harus dihitung betul-betul supaya tidak terjadi inflasi. Katakan naik beberapa ribu nantinya akan diikuti oleh daya beli masyarakat,” imbuhnya.

Dengan alotnya pembahasan finalisasi UMK itu, Muji berharap pada Selasa (10/11) hari ini di Surabaya sudah ada keputusan final. Karena pemda harus segera menyerahkan hasil finalisasi UMK paling lambat 12 November dari wali kota ke Gubernur Jatim.

Sekretaris Apindo, Nur Asmaidarani menyampaikan bahwa pihaknya belum bisa memberikan keputusan dalam rapat kemarin. Karena pembahasan berjalan sangat alot dan harus dilanjutkan di Surabaya.

Pemkot Malang Undang Buruh dan Pengusaha

Pemkot Malang segera mengagendakan rakor bersama kalangan serikat buruh atau serikat pekerja dan pengusaha dalam waktu dekat. Rencananya pertemuan digelar pekan ini. Tujuannya megharmonisasikan kembali usulan besaran kenaikan UMK tahun 2021. Kalangan pengusaha maupun serikat buruh dapat membeberkan usulan masing-masing. Begitu pula dengan sudut pandang Pemkot Malang melalui dinas terkait.

Ini ditegaskan Wali Kota Malang Drs H Sutiaji, Senin (9/11) kemarin. Ia mengatakan sudah menerima hasil survei KHL  dinas terkait bersama Dewan Pengupahan Kota Malang. Hasil  survei memproyeksikan kenaikan UMK berkisar di angka Rp 155 ribu.

Orang pertama di Pemkot Malang ini tetap akan mencari jalan tengah jika pun nanti akan ada perdebatan usulan. Pemkot Malang memfasilitasi pembahasan soal UMK tersebut. Sehingga apapun yang didapat dari rakor akan dilaporkan kepada penentu kebijakan yakni Pemprov Jatim. (ira/eri/ica/van)