Harusnya 3 M, Bukan Sekadar Jam Tutup

new malang pos
dr Muhammad S. Niam

NewMalangPos – Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Malang Raya, dr Djoko Heri menegaskan masyarkat memegang peranan penting pencegahan penularan Covid-19. Begitu juga pelaksanaan PPKM. Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama (PP PDNU), dr Muhammad S. Niam juga berharap partisipasi semua elemen masyarakat.

Djoko mengimbau masyarakat menahan diri tidak membuat kerumunan serta tetap sadar memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. “Segenap lapisan masyarakat dimohon tetap sadar bahwa angka kejadian Covid-19 di Indonesia masih sangat tinggi termasuk Kota Malang,” imbaunya.

Ia berharap warga taat aturan PPKM yang sedang berlangsung. Kebiasaan atau perilaku hidup yang berpotensi sebabkan penularan Virus Korona harus diakhiri. Inilah peran serta masyarakat cegah Covid-19.

Ketua Umum PP PDNU dr Muhammad S. Niam mengatakan belum saatnya menilai efektivitas pelaksanaan PPKM. Namun demikian, Gus Niam, sapaan akrab dr Muhammad S Niam mengatakan selama PPKM diterapkan butuh perhatian semua pihak. Apalagi lanjutnya, pelaksanaan yang hanya terbatas pada pengurangan jam operasional di malam hari juga tidak sepenuhnya efektif. Sebab penyebaran Covid-19 tak terbatas hanya pada malam hari saja.

“Pembatasan kegiatan yang hanya dalam konteks mempercepat jam tutup sarana publik tidak akan memberi dampak besar selama 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan) tidak dijaga. Kerumunan juga masih terjadi dan tetap dibiarkan,” kata Pengurus Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) Kota Malang ini.

Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemkot Malang dalam mengoptimalkan PPKM sebagai jurus memutus rantai penularan Covid-19. Tidak hanya terfokus pada tugas pemkot saja beban ini juga harus dipikul bersama oleh masyarakat. (dj7/van)

Usul Nolkan Pajak

NEW MALANG POS- Ketua PHRI Kota Batu Sujud Hariadi mengusulkan Pemkot Batu meniadakan pajak hotel untuk sementara waktu. Sebab kondisi hotel di kota wisata itu saat ini sedang sulit akibat menurunnya tamu.

Hariadi mengatakan PPKM sangat berdampak bagi anggota PHRI Kota Batu. Di antaranya kunjungan atau okupansi rata-rata 20-30 persen selama beberapa waktu ini.

“Ujian pandemi Covid-19 ini sudah lama menerpa kita. Contohnya Hotel Orchid sebesar ini yang Roomnya lebih 100 hanya melayani 35 orang (35 room) setiap harinya. Rata-rata okupansi maupun kunjungan wisata diangka 20-30 persen per harinya,” ujar Sujud kepada New Malang Pos.

Kondisi itu berdampak terhadap biaya operasional. Karena itulah PHRI Kota Batu berharap ada kebijakan dari Pemkot Batu meniadakan pungutan pajak sementara waktu.

Dampak lainnya dialami pekerja atau karyawan hotel. “Terkait PPKM, untuk karyawan Selecta misalnya masuknya (absensi,red) kita bagi dengan gaji yang diterima setengahnya dari gaji normal,” bebernya.

Menanggapi hal tersebut, Wawali Kota Batu Ir Punjul Santoso MM mengatakan tak hanya di Kota Batu. Tapi di daerah lainnya juga terdampak. “Untuk okupansi hotel memang terdampak. Itu juga di daerah lain sama. Disamping pada akhir tahun dan awal tahun ini musim hujan sehingga kunjungan turun,” jelas Punjul.

Sedangkan untuk pembebasan pajak, diungkap Punjul pihaknya masih akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Mengingat saat ini masih awal tahun. “Masih harus dievaluasi lagi, tiga bulan kedepan seperti apa,” kata dia.

Punjul menambahkan, misal untuk pajak PPN 10 persen tidak bisa dibebaskan. Karena pajak tersebut langsung dari masyarakat yang bayar. Sedangkan pengusaha hanya mengumpulkan.

“Kecuali pajak hiburan hotel dan resto akan dievaluasi. Januari baru berjalan 15 hari, kalau sudah jalan tiga bulan baru ada evaluasi dan kebijakan,” paparnya.

Sebelumnya pelaku usaha yang taat pajak selama 2019 dan masih beroperasi serta memenuhi persyaratan telah mendapat bantuan hibah dari Kemenparekraf. Alokasi hibah dana tahap pertama di sektor pariwisata dari Kemenparekraf di Kota Batu tersalurkan Rp 7,6 miliar.

Dana tersebut tersalurkan kepada 50 hotel dan 24 resto yang ada di Kota Batu. Punjul menyampaikan bahwa realisasi hibah dari pusat tersebut tidak terserap sepenuhnya dari total hibah yang didapat Kota Batu senilai Rp 15,2 miliar. Pasalnya hibah yang disalurkan ke Kasda mepet akhir tahun.

“Rencananya ada hibah tahap kedua. Nanti kami akan sampaikan ke pemerintah pusat agar hibah juga disalurkan ke destinasi wisata. Tidak hanya hotel dan resto. Karena destinasi wisata jadi penyumbang pajak terbesar di Kota Batu,” pungkasnya. (eri/van)