Edhy Prabowo Diduga Juga Disuap Pihak Lain

NEW MALANG POS – KPK memastikan ada pemberi suap lain kepada Edhy Prabowo saat menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Namun lembaga antirasuah itu belum mengungkapnya lantaran sedang diselidiki. 

“Apakah ada tersangka baru atau tidak karena dari proses dimungkinkan bukan hanya orang-orang sini saja yang terlibat,” kata Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (26/11).

Melansir dari Detik.com sebelumnya KPK menangkap Edhy Prabowo  karena tersangkut dugaan terima suap terkait ekspor benih lobster atau benur. Politisi Gerindra itu sudah berstatus tersangka bersama enam orang lain yang terlibat dalam kasus ini.

Karyoto menyebut pihaknya saat inifokus pada 7 tersangka yang memiliki peran dominan dalam proses perizinan ataupun proses pengumpulan. Ia menyebut pihaknya akan menelisik terlebih dahulu peran tiap tersangka dalam perkara ini.

“Tapi dari yang sekarang ini yang betul-betul dominan melakukan perbuatan yang terkait dengan proses perizinan maupun proses pengumpulan, yang jelas nanti akan kita ambil keterangannya untuk tersangka nanti kita lihat perannya masing-masing,” ungkapnya.

Dua Tersangka Menyerahkan Diri

KPK resmi menahan staf khusus Menteri KKP Edhy Prabowo, Andreau Pribadi Misata (APM) atas kasus dugaan korupsi penetapan izin ekspor benih lobster. Selain itu juga menahan seorang pihak swasta bernama Amiril Mukminin (AM). Penahanan ini dilakukan setelah kedua tersangka tersebut menyerahkan diri kepada KPK,  Kamis (26/11) siang.

“Untuk kepentingan penyidikan KPK melakukan penahanan Tersangka AM dan APM selama 20 hari terhitung sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan 15 Desember 2020 di rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih,” kata Karyoto.

Sebagai upaya pencegahan penularan Virus Korona, kedua tersangka akan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan KPK Cabang C1. Kasus ini bermula ketika  Edhy Prabowo menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster. Ia menunjuk Andreau sebagai Ketua Tim Uji Tuntas dan Safri (staf Menteri KPP) selaku wakil ketua.

Salah satu tugas dari tim ini memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur. Karyoto menuturkan, pada awal bulan Oktober 2020, Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito datang ke kantor KKP di lantai 16 dan bertemu dengan Safri.

“Dalam pertemuan tersebut, diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT Aero Citra Kargo (ACK) dengan biaya angkut Rp 1.800/ekor yang merupakan kesepakatan antara Amiril Mukminin dengan Andreau dan Siswadi,” ujarnya.

Atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar Rp 731.573.564. Selanjutnya PT DPP atas arahan Edhy melalui Tim Uji Tuntas memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster atau benur dan telah melakukan sebanyak 10 kali pengiriman menggunakan perusahaan PT ACK.

Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri dari Amri (AMR) dan Ahmad Bahtiar (ABT) yang diduga merupakan nominee dari pihak Edhy serta Yudi Surya Atmaja (YSA).

“Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR dan ABT masing-masing dengan total Rp9,8 miliar,” tutur Karyoto.

Kemudian pada 5 November 2020 diduga terdapat transfer dari rekening ABT ke rekening salah satu bank atas nama Ainul Faqih (staf istri Menteri KKP) sebesar Rp3,4 miliar. Uang itu diperuntukkan bagi keperluan Edhy, istrinya Iis Rosita Dewi, Safri dan Andreau.

“Antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh Edhy dan Iis di Honolulu, AS, di tanggal 21-23 November 2020 sejumlah sekitar Rp750 juta di antaranya berupa Jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV, baju Old Navy,” terang Karyoto.

Ia menuturkan Edhy kembali menerima uang sebesar US$100 ribu dari Suharjito dan Amiril Mukminin pada Mei 2020. “Selain itu, Safri dan Andreau pada sekitar bulan Agustus 2020 menerima uang dengan total sebesar Rp436 juta dari Ainul Faqih,” pungkas Karyoto.(dtc/cni/van)