Dewan Harus Jeli karena Rawan Resistensi Publik

NEW MALANG POS – Pengelolaan Retribusi Jasa Umum di Kota Malang akan diperbaiki secara total. DPRD Kota Malang sedang membahas materi rancangan peraturan daerah (ranperda) tersebut secara detail. Karena prinsipnya pungutan terhadap retribusi dan pengelolaannya harus transparan serta tak boleh bebani masyarakat.

Pembahasan materi Ranperda Retribusi Jasa Umum dibahas tuntas dalam diskusi yang digelar New Malang Pos (NMP) di Rumah Kita, Minggu (11/10) kemarin. Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika bersama dua wakil ketua dewan, Rimzah dan Abdurrochman hadir dalam diskusi yang dimoderatori Sekretaris Redaksi Muhaimin ini. 

Ketua Pansus Eddy Widjanarko dan para anggotanya yang hadir yakni Hartatik, Luluk Zuhriyah, Nurul Faridawati, Akhdiyat Syahrul Ulum, Gagah Soeryo Pamoekti dan Iwan Mahendra. Selain itu Harvad Kurniawan dan  H Imron.
Dari kalangan akademisi hadir pakar dari tiga perguruan tinggi. Masing-masing, pakar kebijakan publik UM, Dr Nuruddin Hady, SH, MH,  pakar ekonomi FEB UB Nugroho Suryo Bintoro SE, M.Ec.Dev, Ph.D dan Yunan Syaifullah SE, M.Sc dari UMM. Wakil Ketua Organda Malang  Cholil Arifin dan Humas Organda Malang Sarwo Edi yang mengikuti diskusi juga menaruh harapan mereka.

Ranperda Retribusi Jasa Umum merupakan revisi Perda No 3 Tahun 2015. Perubahan ini diharapkan fokus pada pelayanan masyarakat, tidak berorientasi keuntungan atau pada PAD. Inilah yang ditekankan Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika dan Pansus Retribusi Jasa Umum.

“Saya menginstruksikan kepada pansus, khususnya untuk retribusi agar mendengar lebih banyak pandangan dari berbagai pihak. Banyak stakeholder. Apalagi yang retribusi jasa umum. Karena ini tanggung jawab moral anggota dewan,” tegas Made saat menghadiri diskusi rutin mingguan New Malang Pos ini.

Menurutnya pembahasan ranperda perubahan tentang Retribusi Jasa Umum sangat berkaitan dengan masyarakat. Bahkan bersentuhan dengan pelayanan publik  yang mendasar. Misalnya uji kir hingga layanan kesehatan.

 Dikarenakan perda ini merupakan perda perubahan, dimana perda lama harus diganti karena ada penyesuaian UU di atasnya, maka anggota dewan juga harus jeli. Utamanya terkait naskah akademik yang diberikan eksekutif.

“Naskah akademik harus dibedah lagi. Apa yang diputuskan anggota dewan ini harus benar-benar berdasarkan masukan masyarakat. Maka saya pikir diskusi ini menjadi penting. Harus jadi catatan ketika melanjutkan pembahasan dengan eksekutif nantinya,” papar Made.

Ketua PDI Perjuangan Kota Malang ini mengingatkan sebelum ranperda tersebut disahkan maka pansus membagikan konsepnya kepada stakeholder terkait. Atau kepada masyarakat secara umum. Tujuannya agar mengetahui isi dari ranperda tersebut sebelum difinalisasi.

Menurutnya eksekutif dan legislatif merupakan dua pihak yang menyusun dan membahas. Akan tetapi untuk memutuskan dibutuhkan pandangan dari pihak luar. Yakni masyarakat secara umum.

“Biasanya masyarakatlah yang lebih kritis, mereka tahu apa yang perlu ditambahkan atau yang belum maksimal. Karena mereka yang di lapangan. Jadi nanti saya harapkan ketika rancangannya sudah ada dibagikan saja kepada masyarakat terlebih dahulu. Agar benar-benar pentahelix,” pinta Made.

Ketua Pansus Ranperda Retribusi Jasa Umum, Eddy Widjanarko menjelaskan perubahan Perda Retribusi Jasa Umum memiliki esensi memberikan pelayanan umum kepada warga. Khususnya layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan hingga layanan umum lainnya. Termasuk pengelolaan sampah. Terdapat pula penyesuaian tarif retribusi yang akan mengalami kenaikan. Karena perda yang lama sudah lebih dari tiga tahun tidak dievaluasi.

new malang pos
Eddy Widjanarko

“Memang akan ada retribusi yang naik. Misalnya retribusi pasar. Lalu penyesuaian retribusi layanan puskesmas karena ada komponen yang sudah tidak lagi masuk dalam retribusi jasa umum. Kita melakukan banyak hearing soal ini yang sempat alot memang dengan perangkat daerah (PD),” papar Eddy.

Dijelaskannya alotnya pembahasan dengan eksekutif salah satunya berkaitan dengan kenaikan tarif. Legislatif memandang kenaikan tarif tidak boleh menjadi unsur utama dalam pembahasan ranperda ini. Karena esensinya tidak boleh memberatkan masyarakat.

Alasan kenaikan tarif karena  adanya biaya operasional untuk layanan yang diberikan. Inilah yang masih menjadi perdebatan demi. “Memang yang dijelaskan kenapa saat kami tanya kenaikan tarif sebesar jumlah yang ditentukan, penjelasannya karena biaya operasionalnya besar. Ini sempat alot memang. Tapi tetap kita akan detailkan itu jangan sampai tarif memberatkan warga,” tandas politisi Golkar tersebut.

Akademisi asal UMM Yunan Syaifullah SE, M.Sc mengingatkan ranperda Retribusi Jasa Umum rawan resistensi dari masyarakat. Alasannya karena bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat.

new malang pos
Yunan Syaifullah

“Di dalamnya mengatur banyak hal. Termasuk parkir dan pengelolaan sampah. Jika naik sedikit nanti bisa ada resistensi. Maka dari itu penting bagi anggota dewan melihat narasi atau argumentasi dasar dari kenaikan tarif yang akan diatur nanti,” paparnya.

Yunan mengatakan hal ini penting dilakukan karena menurutnya Kota Malang masih memiliki catatan tata kelola retribusi yang kurang maksimal. Misalnya adanya double counting (pencatatan ganda) terhadap komponen retribusi.

Ia mencontohkan retribusi pengelolaan sampah. Masyarakat merasakan dua kali pungutan. Pertama di lingkup RT ataupun RW dan kedua saat pembayaran rekening PDAM yang terdapat pungutan retribusi terkait kebersihan.

“Seperti apa penerimaan retribusi ini? Digunakan untuk apa? Kenapa ada dua? Ini yang saya maksud tata kelola yang belum jelas. Jelas sekali tata kelola kita masih kurang,” tandas dosen yang juga penulis opini di berbagai media ini.

Atas dasar tersebut anggota legislatif harus meminta dengan detail bagaiamana penghitungan dasar kenaikan tarif. Argumentasi yang diberikan pemkot harus detail dengan merincikan alat ukur dari penghitungan.

Perlu dicermati juga dasar dan SOP dari penghitungan biaya opersional pada jasa umum yang dikenakan retribusi tersebut. “Jangan sampai sak-sak e (se enaknya/seikhlasnya). Misalnya untuk retribusi pungutan atas ruas jalan. Pernahkah kita tahu secara pribadi penghitungan atau satuan biaya operasi ruas jalan seperti apa? Khawatirnya SOP-nya tak ada,” pungkas Yunan. (ica/van/bersambung)