Besok PPKM Mikro

new malang pos
Walikota Malang Drs Sutiaji bersama Walikota Batu Dra Dewanti Rumpoko membahas persiapan PSBB

Berpotensi Diterapkan di 12 Kelurahan

Mall Boleh Buka Hingga 21.00 WIB

NewMalangPos – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jilid II Malang Raya berakhir Senin (8/2). Tapi dilanjut PPKM Mikro mulai Selasa (9/2) hingga Senin (22/2) mendatang. Aktivitas warga di sejumlah kelurahan, desa hingga RT bakal diperketat. (baca grafis di Koran New Malang Pos edisi 8 Februari 2021)

Sesuai Instruksi Mendagri No 3 tahun 2021, Malang Raya merupakan salah satu dari tiga kawasan di Jatim yang wajib terapkan PPKM Mikro. Dua kawasan lainnya yakni Surabaya Raya dan Madiun Raya.

PPKM Mikro menyasar wilayah kelurahan, desa hingga RW/RT yang memiliki kasus aktif Covid-19. Yakni lebih dari 10 kasus. Di Kota Malang, berdasarkan data Satgas Covid-19, terdapat 12 kelurahan yang masuk kriteria PPKM Mikro.

Berdasarkan data 6 Februari 2021 lalu, kelurahan dengan kasus tertinggi konfirmasi positif aktif (masih dalam perawatan) Covid-19 tersebar di sejumlah wilayah. Yakni Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing. Terdapat 22 kasus aktif Virus Korona di wilayah ini.

Disusul Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru yang memiliki 18 kasus positif aktif.  Kemudian Kelurahan Purwantoro dan Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing. Masing-masing 17 kasus positif Covid-19 aktif. Kelurahan Samaan di Kecamatan Klojen juga berpotensi diberlakukan PPKM Mikro. Sebab terdapat 16 kasus positif Covid-19. Kondisi serupa juga terjadi di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.

Setelah itu di Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun dan Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing sama-sama memiliki 15 kasus aktif. Kelurahan Tulusejo di Kecamatan Lowokwaru juga  memiliki 13 kasus aktif.

Terakhir Kelurahan Mojolangu dan Tlogomas di Kecamatan Blimbing masing-masing memiliki 10 kasus aktif pasien Covid-19 yang masih dirawat. Wilayah kecamatan di Kota Malang yang tak memlilik kasus Virus Korona tinggi hanyalah Kecamatan Kedungkandang. Di wilayah ini, penularan virus asal Wuhan itu tertinggi di Kelurahan Sawojajar. Jumlah delapan kasus aktif.

Namun demikian Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang Sri Winarni belum bisa memastikan PPKM Mikro diterapkan di 12 kelurahan itu. Tapi sesuai instruksi pemerintah pusat pemetaan zona sudah dilakukan.

“Kami masih pelajari instruksi Mendagri ini. Juga menunggu petunjuk pimpinan,” tegas Winarni saat ditanya mengenai teknis wilayah di Kota Malang yang akan diberlakukan PPKM Mikro. Namun demikian, Dinkes sudah memiliki peta kasus Covid-19 hingga per kelurahan.  

Wali Kota Malang Drs H Sutiaji saat dikonfirmasi mengenai pelaksanaan PPKM Mikro mulai besok belum memberikan penjelasan. Orang pertaam di Pemkot Malang ini belum merespons konfirmasi New Malang Pos hingga pukul 18.49 kemarin.

Sebelumnya Sabtu (6/2) lalu ia sempat menyatakan menunggu kebijakan pusat mengenai apa yang akan dilakukan setelah PPKM kedua berakhir hari ini. “Yang jelas evaluasi PPKM pertama kita bagus. Angka kesembuhan naik,” tegas Sutiaji.

Kabag Humas Pemkot Malang M Nur Widianto pun menegaskan Pemkot Malang menunggu Surat Edaran (SE) pelaksanaan teknis PPKM Mikro dari Pemprov Jatim. 

Terkait pelaksanaan PPKM Mikro dan mekasnisme detailnya, arahan lebih lanjut akan secara resmi disampaikan Pemprov Jatim. Hingga saat ini SE tersebut belum turun secara resmi ke Pemkot Malang.

“Produk regulasi SE belum dikeluarkan. Tapi secara spirit, Pak Wali pernah mengutarakan penguatan prokes di tingkat RT/RW yang memang linier dengan Kampung Tangguh yang sudah berjalan selama ini,” jelas Widianto, kemarin. 

Untuk diketahui, PPKM Mikro memusatkan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat lebih kecil. Yakni  kelurahan hingga RW/RT. Mengacu Instruksi Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2021, PPKM Mikro diberlakukan di wilayah kelurahan atau desa Zona Merah penularan Covid-19.

Namun demikian untuk mall sudah lebih lunak selama PPKM Mikro berlangsung. Sesuai Instruksi Mendagri, pusat perbelanjaan, kafe hingga rumah makan dengan jam operasional hingga pukul 21.00 WIB. Kapasitasnya dibatasi maksimal 50 persen.

Di Kota Batu, berbagai persiapan akan dilakukan hingga tingkat RT. Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Batu, Ir  Punjul Santoso MM.

“Sesuai Instruksi Mendagri tentang PPKM berbasis mikro dan pembentukan posko di tingkat desa. Kami akan segera sosialisasikan dan koordinasi dengan Forkopimda agar segala persiapan segera dilakukan,” jelas Punjul kepada New Malang Pos.

Ia menerangkan, PPKM Mikro kurang lebihnya sama dengan PPKM sebelumnya. Hanya sifatnya lebih fokus di kelurahan, desa, RW/RT yang memiliki kasus konfirmasi cukup tinggi.

Terkait anggaran, diungkap Punjul mengacu dari aturan akan menggunakan Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD). Anggaran penanganan Covid-19 memang sebelumnya sudah dialokasikan masing-masing pemeritah desa.

Ketua Asosiasi Petinggi dan Lurah (Apel) Kota Batu Wiweko mengaku belum mendapat instruksi PPKM Mikro. Meski begitu dalam APBDes 2021 sudah dianggarkan penanganan pandemi Covid-19.

“Sudah siapkan anggaran untuk penangan Covid-19 seperti posko dan satgas, anggaran untuk masker, dan fasilitas untuk prokes seperti tempat cuci tangan,” bebernya.

Bahkan pihaknya telah anggarkan bantuan berupa kebutuhan sembako seperti beras, minyak, mi instan dan lainnya bagi warga yang sedang melakukan isolasi akibat terpapar Covid-19. Hal itu dilakukan di semua desa.

“Untuk anggaran penanganan Covid-19 di Oro-Oro Ombo sekitar Rp 100 juta. Selain itu juga BST Rp 300 ribu per orang selama setahun dengan total anggaran mencapai Rp 700 juta,” pungkasnya.

Pemkab Malang segera melakukan maping wilayah. Ini dilakukan seiring masuknya Kabupaten Malang sebagai salah satu daerah yang menerapkan PPKM Mikro. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Dr Wahyu Hidayat MM.

Wahyu mengatakan ada perbedaan penekanan pelaksanaan PPKM Jilid I dan II dengan PPKM Mikro. Dimana untuk PPKM Mikro penanganan Covid -19 dilakukan mulai dari skala terkecil wilayah, yaitu desa.

“Kalau dulu data diterima itu setiap kecamatan. Sekarang kami melakukan maping dulu. Contohnya kecamatan A ini masuk kategori Zona Merah. Kemudian didetailkan lagi desa mana saja yang banyak kasus Covid-19. Jika sudah ditemukan, didetailkan lagi sampai ke bawah atau sampai dengan tingkat RW/RT,” katanya.

Untuk tingkat kecamatan, Wahyu menyebutkan sudah memiliki data. Sehingga saat PPKM Mikro diberlakukan mulai besok, pihaknya akan mendetailkan lagi data tersebut.

Wahyu mengatakan, maping wilayah untuk mempermudah penanganan Covid-19. Apalagi dalam penerapan PPKM Mikro  melibatkan seluruh unsur masyarakat.  “Kalau sesuai dengan Instruksi Mendagri No 03 tahun 2021 ini jelas, pemda memiliki tanggung jawab dalam testing, tracing, treatment (3T). Pembiayaannya menggunakan APBD,’’ ungkapnya.

Begitu juga dengan ketahanan pangan, Wahyu jmengatakan ada peran BUMN. Mantan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) ini mencontohkan salah satu BUMN yang terlibat dalam penanganan Covid-19 di masa penerapan PPKM Mikro nanti adalah Bulog.

“Kementrian Sosial juga terlibat dalam penanganganan Covid-19 selama penerapan PPKM Mikro. Terutama dalam menjaga ketahanan pangan dengan menggelontorkan bantuan ke masyarakat,’’ tambahnya.  (ica/eri/ira/van)