Bersilat Istilah

Oleh: Sugeng Winarno

Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UMM

Pemerintah kembali memunculkan istilah baru. Kali ini namanya PPKM sebagai pengganti PSBB. PPKM adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Soal gonta-ganti istilah ini telah mengundang polemik banyak kalangan termasuk dari para netizen. Munculnya istilah baru justru membuat bingung masyarakat. Istilah yang membingungkan sesungguhnya dapat mempersulit komunikasi publik penanganan pandemi. Kini saatnya setop bersilat istilah yang hanya bikin gaduh dan tak fokus tangani pandemi.

Selama pandemi Covid-19, banyak muncul istilah baru. Tak jarang sejumlah istilah baru tersebut justru membingungkan masyarakat. Ada istilah lockdown (kuncian), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), ada pula Pembatasan Sosial Berskala Wilayah (PSBW), Pembatasan Sosial Berskala Desa (PSBD), social distancing (pembatasan sosial), physical distancing (pembatasan fisik), isolasi, karantina, karantina mandiri, screening, inkubasi, Work From Home (WFH), #dirumahaja, dan sejumlah istilah lain.

Selain itu juga bermunculan istilah yang terkait medis. Ada istilah ODP (Orang Dalam Pemantauan), PDP (Pasien Dalam Pengawasan), OTG (Orang Tanpa Gejala), rapid test, swab test, PCR, rapid test antibody, rapid antigen, hand sanitizer, droplet, chloroquine, imun, ventilator, viral load, vaksin, mutasi virus, herb immunity, dan sejumlah istilah medis yang tak familiar. Banyak awam yang menggunakan beberapa istilah tersebut walau sejatinya mereka tak sepenuhnya paham artinya.

Saat ini pemerintah resmi menerapkan pembatasan di wilayah Jawa-Bali mulai tanggal 11-25 Januari 2021. Pembatasan ini diberi istilah PPKM. PPKM ini tertuang dalam Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2021 oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali. Gubernur Jatim juga mengeluarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/7/KPTS/013/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Aturan PPKM dari pusat telah dimodifikasi oleh pemerintah Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Ada beberapa kelonggaran dalam penerapannya. Misalnya, bila dalam instruksi Mendagri jam operasional usaha dibatasi sampai pukul 19.00, di Malang Raya bisa sampai pukul 20.00. Kegiatan operasional restoran untuk layanan di tempat, Malang memberlakukan kapasitas 50 persen, sementara aturan pusat 25 persen. Sementara untuk Work From Home (WFH), Malang Raya copy paste pusat yakni 75 persen.

Bingung Gonta-Ganti Istilah

Secara umum, PPKM sejatinya adalah pembatasan aktivitas guna mengurangi potensi pertemuan fisik dalam jumlah besar. Intinya PPKM serupa dengan PSBB. Kalau memang demikian, mengapa harus menggunakan istilah baru lagi. Masyarakat sudah cukup pusing dengan beragam istilah yang menyertai sejumlah kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 ini. Seperti istilah new normal yang banyak disalah tafsirkan sebagai kehidupan normal baru seakan pandemi sudah berlalu.

Soal gonta ganti istilah ini, seorang ekonom, Faisal Basri menyebutnya pemerintah telah bersilat istilah. Dalam cuitan di akun Twitter-nya, Faisal mempertanyakan penggantian PSBB menjadi PPKM apa untuk menghindari kata “berskala besar” sebagai pertimbangan ekonomi? Faisal menambahkan dibanding sibuk bersilat istilah, pemerintah seharusnya membuat rencana darurat untuk merealokasi dana infrastruktur untuk selamatkan nyawa rakyat.

Pemerintah justru membuat gaduh dengan memunculkan istilah baru. Situasi ini dikhawatirkan justru membuat orang cuek dan tak mentaati sejumlah aturan tersebut. Bisa jadi, ada orang yang memahami istilah ini keliru. Seperti penggunaan istilah new normal, yang diakui pemerintah sebagai kesalahan pemakaian diksi karena ternyata istilah tersebut dipahami sebagai kehidupan normal baru seperti sudah tak ada Covid. Ternyata banyaknya istilah tak selalu berkorelasi dengan tingkat pemahaman masyarakat atas istilah-istilah yang ada.

Komunikasi publik saat pandemi memang tak bisa dianggap remeh. Kesalahan dalam mengomunikasikan pesan terkait penanganan pandemi dapat berdampak pada minimnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan beragam kebijakan pemerintah. Sikap pembangkangan bisa mungkin terjadi karena pemerintah kurang kredibel sebagai penyampai pesan (komunikator) karena seringnya menggunakan istilah yang gonta-ganti dan membingungkan.

Hindari Noise

Salah satu hal yang perlu diminimalisir dalam proses komunikasi adalah terjadinya salah pengertian (miskomunikasi). Kesalahan ini mungkin terjadi karena pemakaian istilah yang membingungkan. Dalam komunikasi pemerintah dengan masyarakat di beberapa level, baik pusat maupun daerah, gangguan (noise) dalam komunikasi masih sering terjadi. Salah satu yang menyebabkan munculnya hambatan dalam komunikasi adalah banyaknya istilah yang digunakan sementara arti dari istilah tersebut membingungkan dan multi tafsir.

Melakukan penyadaran dengan berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia memang tak gampang. Selain jumlahnya yang banyak, berbagai perbedaan yang melekat pada mereka juga tak sedikit. Berkomunikasi dengan masyarakat yang beragam (heterogen) perlu memperhatikan banyak aspek. Soal pengunaan bahasa, istilah, bahasa tubuh (gesture), dan beragam simbol-simbol komunikasi yang lain juga penting diperhatikan.

Sejauh ini komunikasi pandemi yang dilakukan oleh tim gugus tugas penanganan Covid-19 maupun para pejabat di berbagai jenjang tak selalu berjalan komunikatif. Model komunikasi yang cenderung satu arah tak mampu menggugah peran serta masyarakat agar terlibat dalam komunikasi. Banyaknya istilah justru sering menjadi gangguan. Beragam istilah yang sejatinya mampu mempermudah dalam proses komunikasi publik justru bisa menjadi noise.

Saatnya diakhiri sikap kegenitan dengan sering memunculkan istilah-istilah baru. Istilah dengan menggunakan bahasa asing dan rumit memang terkadang terlihat atau terdengar keren. Namun apalah artinya kalau istilah itu tak mudah dimengerti dan dipahami masyarakat. Inti dari komunikasi adalah tersampaikannya pesan dengan baik. Beragam unsur penting yang menjadi pendukung dalam komunikasi perlu diperhatikan dengan tepat, termasuk penggunaan berbagai istilah yang dipakai.

Akhiri bersilat istilah karena ini hanya akan membuat masyarakat tambah lelah. Penanganan pandemi perlu lebih fokus pada penghentian persebaran virus dan pemulihan ekonomi bukan memunculkan polemik baru yang justru tak ada sambungannya dengan upaya penanganan wabah. Kini aturan telah dibuat, yang terpenting bagaimana pemberlakuan aturan itu dengan baik dan menindak tegas bagi yang melanggar. (*)