Benahi Manajemen Retribusi, Pemkot Bikinlah Virtual Account Warga

NEW MALANG POS -PEMBAHASAN Ranperda Retribusi Jasa Umum oleh DPRD Kota Malang sangat bersinggungan dengan sejumlah aspek. Salah satunya yang akan terdampak kebijakan ini pelaku usaha transportasi. Tapi cakupan ranperdanya luas. Agar efektif, Pemkot Malang disarankan bikin sistem IT terpadu. virtual account per pendudik misalnya sudah saatnya diwujudkan.

Salah satu komponen objek retribusi jasa umum yakni pengujian KIR. Wakil Ketua Organda  Malang Cholil Arifin mengatakan, pelaku usaha transportasi lainnya juga akan terkena dampaknya.

“Karena terkena retribusi Uji KIR. Rancangan perda ini harus bisa memberi ruang bahwa semua bisa mengajukan usaha dengan nyaman,” kata Arifin dalam diskusi New Malang Pos di Rumah Kita, Minggu (11/10).  Selain Arifin, juga hadir Humas Organda Malang Sarwo Edi.

Diskusi yang dibuka Pemred New Malang Pos Abdul Halim ini dihadiri berbagai Kalangan. Yakni Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika bersama dua wakil ketua dewan, Rimzah dan Abdurrochman.

Ketua Pansus Eddy Widjanarko juga hadir sebagai narsum dengan para anggotanya. Yakni Hartatik, Luluk Zuhriyah, Nurul Faridawati, Akhdiyat Syahrul Ulum, Gagah Soeryo Pamoekti dan Iwan Mahendra. Selain itu Harvad Kurniawan dan  H Imron.
Dari kalangan akademisi diikuti pakar dari tiga perguruan tinggi. Masing-masing, pakar kebijakan publik UM, Dr Nuruddin Hady, SH, MH,  pakar ekonomi FEB UB Nugroho Suryo Bintoro SE, M.Ec.Dev, Ph.D dan Yunan Syaifullah SE, M.Sc dari UMM.

new malang pos
Akhdiyat Syabril Ulum

Lebih lanjut Arifin mengatakan, Organda meminta DPRD Kota Malang dan Pemkot Malang membuat kondisi nyaman bagi siapapun. Jika nanti disahkan menjadi perda maka pemberlakuan retribusi pengujian KIR harus adil.

Keadilan yang dimaksudnya adalah retribusi harus dikenakan kepada semua yang bergerak di bidang jasa transportasi. Termasuk pengusaha transportasi online. “Selama ini kan yang KIR hanya kita yang konvensional. Yang online belum. Jika nantinya pemda tidak bisa adil ya percuma. Ada aturannya, ada retribusinya tapi yang bayar gak ada,” papar Arifin.

Ia meminta adanya keadilan dalam pemungutan retribusi. Arifin mengaku pihaknya tidak keberatan dengan retribusi yang harus dibayarkan. Asalnya semua sama rata dikenakan. Baik konvensional maupun yang online.

Karena ini juga berkaitan dengan biaya operasional pelaku usaha transportasi. Khususnya konvensional. Selain biaya retribusi Uji KIR ada pula biaya lain yang harus dikeluarkan. Pelaku usaha transportasi Taxi misalnya juga harus mengurus izin penggunaan frekuensi radio, biaya tera dan lainnya.

“Maka saya benar-benar berharap ada asas keadilan di sini. Kami minta dipertimbangkan betul jika memang ada kenaikan tariff retribusi. Karena kami yang konvensional juga banyak pesaingnya. Kami minta ada perlindungan bagi kami yang pelaku usaha ini,” harapnya dalam diskusi yang dimoderatori sekretaris redaksi Muhaimin ini.

new malang pos
Nugroho Suryo Bintoro SE, M.Ec.Dev, Ph.D

Pakar Ekonomi Universitas Brawijaya (UB) Nugroho Suryo Bintoro SE, M.Ec.Dev, Ph.D mengatakan keluhan yang disampaikan Organda Malang tersebut menjadi salah satu contoh manajemen pengelolaan penerimaan retribusi jasa umum yang perlu diperbaiki di Kota Malang. Salah satunya juga mengutamakan asas keadilan.

“Sekarang kan sudah pakai smart card untuk ganti buku KIR. Ini kan semangatnya untuk integrasi secara IT. Kenapa tidak pemda kerjasama juga dengan provider online (transportasi online). Karena kendaraan mereka juga harus uji KIR. Nah datanya nanti didistribusikan ke daerah agar ada pencatatan yang akurat,” papar Nugroho.

Menurutnya, pembahasan ranperda Retribusi Jasa Umum ini membuka banyak celah memperbaiki manajemen tata kelola retribusi di Kota Malang.  Salah satu sarannya virtual account. Yakni satu data virtual yang dapat menginventarisir seluruh tagihan retribusi bahkan pajak masing-masing penduduk. Sistem ini bisa dibuat untuk merapikan data mereka yang wajib pajak hingga retribusi.

“Jadi warga bisa melihat mereka harus bayar apa, pemda juga bisa memantau secara virtual. Kan Kota Malang mau menuju smart city. Ini bisa sekali diterapkan,” tegasnya.

Ia pun mengkritisi lemahnya sistem kelembagaan Pemkot Malang. Baik dalam tata kelola retribusi maupun pajak. Menurutnya memengaruhi PAD Kota Malang yang seharusnya bisa lebih daripada yang didapat saat ini.

Selama ini di Kota Malang masih melakukan pencatatan ataupun pemungutan retribusi secara sendiri-sendiri atau terpisah oleh lembaga. Padahal secara utuh kajian dapat dibuat dan diterapkan pada seluruh objek retribusi yang ada secara proposional.

“Misalnya  di Kota Malang ini berapa  jumlah penduduknya, berapa yang dikenakan retribusi. Nanti dihitung juga dengan total pendapatan rata-rata. Ini bisa dijadikan rata-rata dasar penentuan tarif retribusi. Aturan kita sebenarnya sudah bagus tapi ya itu kelembagaannya yang belum kuat,” katanya.

Anggota Pansus Ranperda Retribusi Jasa Umum, Akhdiyat Syabril Ulum juga menanggapi bahwa pihaknya sangat berhati-hati dalam membahas ranperda ini. Pasalnya perda yang merupakan perda perubahan ini tidak dapat diubah banyak.

Maka dari itu esensinya yang akan ditekankan. Jika hal ini berkaitan dengan kenaikan tarif di beberapa komponen retribusi, maka akan sangat dilihat dan ditelaah. Termasuk mendengar masukan dari stakeholder terkait.

“Kepada perangkat daerah yang berkaitan kita selalu minta detailnya. Paling utama itu detail argumentasi mengapa komponen itu naik tarifnya. Kenapa naiknya segitu, apa rasionalisasinya,” tegas politisi PKS ini.

Tidak hanya itu beberapa komponen objek retribusi seperti pengelolaan sampah ataupun berkaitan dengan kesehatan diupayakan tidak ada tarif sama sekali alias digratiskan.

Meski ia mengakui hal ini butuh kajian dan perhitungan detail. Akan tetapi pihaknya mengupayakan agar tarif yang ditentukan tidak memberatkan masyarakat. Jika perhitungan biaya operasional juga besar, maka diupayakan pula pemda bisa cover setengah dari biaya yang ditentukan agar tarif tidak besar.

“Masukan dari Organda juga kami akan catat baik-baik. Kami berpikir asas keadilan juga penting,” pungkas Akhdiyat. (ica/van/bersambung)