Awas Dampak Learning Loss

new malang pos
Prof Dr Waras Kamdi, M.Pd

NewMalangPos – PAKAR Pendidikan UM Prof Dr Waras Kamdi, M.Pd menilai ditiadakannya UN memberi spirit baru meningkatkan kualitas proses pembelajaran dengan penetrasi asesmen formatif. Guru secara berkesinambungan mengukur kemajuan belajar anak didik. Berdasarkan evaluasinya, guru dapat mengambil keputusan pembelajaran yang tepat untuk keberhasilan belajar peserta didik.

“Mengayun pendulum pendidikan ke arah perbaikan mutu proses pembelajaran ini menurut saya yang perlu menjadi perhatian kita semua,” ujar Prof Waras.

Hampir setahun pandemi Covid-19, kondisi peserta didik alami learning loss. Yakni kehilangan pembelajaran ideal. Itu karena belajar daring dengan kualitas interaksi kelas yang kurang optimal. Pelaksanaannya pun belum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ini disebabkan adanya kendala sistem belajar jarak jauh yang tidak tersedia.

Learning loss yang dialami peserta didik selama masa pandemi Covid-19 memang belum terasa dampaknya. Namun bila kondisi terus berlangsung berlarut-larut akan dampak terhadap mutu pendidikan.

Kondisi belakangan ini, nyaris tak ada sekolah yang memiliki kesiapan infrastruktur teknologi pembelajaran jarak jauh. Untuk itu pemerintah daerah semestinya segera mengerahkan sumber dayanya. Yakni membangun infrastruktur teknologi pembelajaran guna mendukung sistem belajar jarak jauh ini.

“Alihkan belanja modal membangun gedung ke belanja infrastruktur teknologi pembelajaran, membangun sistem belajar jarak jauh yang terstandar, menjamin kualitas belajar anak-anak lebih baik,” terangnya.

Berkaitan dengan UN, sejak terbitnya PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, revisi kedua atas PP Nomor 19 Taun 2005, UN tidak menentukan kelulusan siswa. Kelulusan ditentukan penilaian hasil belajar yang dilakukan sekolah.

Namun UN dilakukan untuk mengevaluasi ketercapaian standar kompetensi lulusan secara nasional. Evaluasi ini juga dalam rangka pengendalian mutu pendidikan nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sesuai pasal 57, ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

UN yang diselenggarakan pemerintah yakni amanat UU No 20/2003 tentang Sisdiknas dan PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam PP 19/2005, pasal 63 Ayat 1 disebutkan bahwa penilaian hasil belajar dilakukan pendidik, satuan pendidikan dan oleh pemerintah. Penilaian oleh pemerintah bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini dilakukan dalam bentuk ujian nasional (Pasal 66 Ayat 1).

“Jadi secara yuridis UN ini belum dihapus karena PP 19/2005 yang telah mengalami dua kali revisi masih berlaku. UN akan resmi dihapus jika PP tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)  yang baru telah terbit dan di dalamnya tidak memuat lagi UN,” paparnya.

Kabarnya RPP tentang SNP baru sedang diajukan ke presiden yang di dalamnya memuat UN diganti dengan Asesmen Nasional. UN yang ditiadakan (bukan dihapus) pada tahun 2020 dan 2021 berdasarkan SE Mendikbud lebih karena pandemi Covid-19. Ini yang membuat tidak dapat diselenggarakannya UN.

Ia melanjutkan, UN bukan penentu utama kualitas pendidikan. Penentu utama kualitas pendidikan yakni proses belajar. “Hanya saja, memang dengan dihapuskannya UN, kita tidak bisa melakukan pemetaan hasil belajar secara nasional yang didasarkan atas standar kompetensi lulusan. Kita tidak memiliki benchmark ketercapaian standar kompetensi lulusan peserta didik secara nasional,” jelas Prof Waras.

Namun tidak adanya UN menjadi masalah khususnya bagi lulusan yang ingin melanjutkan studi di lembaga pendidikan internasional. Karena selama ini nilai UN menjadi tiket mereka diterima di lembaga pendidikan internasional.

Menurutnya, ketika kelulusan peserta didik ditentukan  sekolah seperti telah dilakukan enam tahun terakhir ini, fokus perhatian seharusnya pada peningkatan mutu proses belajar peserta didik. Membangun budaya belajar melalui pembelajaran yang mendidik dan evaluasi hasil belajar menjadi bagian integratif dari proses belajar. Itu karena taruhan kualitas pendidikan terletak pada proses pembelajaran.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Malang, Prof  Dr  Mohamad Amin, S.Pd, M.Si menegaskan UN bukan ditiadakan melainkan diganti dengan asesmen nasional.

“Apa tujuan UN itu? Apa pemetaan pendidikan, pemetaan prestasi atau pemetaan pencapaian pendidikan, yang jelas apabila fungsinya untuk hal tersebut berarti tergantung dari instrumennya,” kata Prof. Amin.

Menurutnya, Kemendikbud tidak sekadar meniadakan UN tetapi melakukan ujian dalam bentuk lain yaitu Asesmen Nasional. Tentu ini melalui kajian yang mendalam, penggantian ini pastinya juga ada nilai kebaikan.

Asesmen ini lebih umum, tidak membedakan sekolah unggulan dan tidak. Sehingga dapat mengidentifikasi hal yang ingin dicapai sesuai indikator yang ditetapkan. UN pun tidak menjadikan pemetaan antara sekolah unggulan dengan yang tak unggulan. (lin/van)