ABU JANDA

Catatan Dhimam Abror Djuraid

Kalau disebut nama Permadi Arya, mungkin, tidak begitu banyak yang tahu. Tapi, kalau disebutkan nama Abu Janda, akan banyak orang yang tahu, setidaknya pernah mendengar akhir-akhir ini.

Bagi mereka yang aktif main medsos nama Abu Janda barangkali ada di top of mind, nama yang paling diingat dan dikenal. Abu Janda adalah Nom de Guerre, nama panggung yang dipakai Permadi Arya sebagai identitas di akun medsosnya.

Ia terkenal dan tercemar. Di kalangan pendukungnya tentu ia dianggap terkenal. Tapi, sebaliknya, di lingkungan pembenci, haters, Abu Janda tercemar.

Bahasa Indonesia tidak menyediakan kosakata untuk menggambarkan seseorang yang terkenal karena positif, dan seseorang yang terkenal karena negatif. Bahasa Inggris membedakan antara terkenal yang positif (famous) dan terkenal yang negatif (notorious). Karena itu pemakai bahasa Indonesia mengarang istilah baru, yaitu terkenal (famous) dan tercemar (notorious). Memang bukan istilah baku, tapi lumayan bisa membedakan antara dua terkenal itu.

Terserah Anda mau menganggap Abu Janda terkenal atau tercemar. Figur satu ini memang selalu lekat dengan kontroversi dan suka membelah opini pro dan kontra. Beberapa hari terakhir ini namanya viral, trending, dan menjadi headline, karena komennya yang dianggap miring soal Islam.

Dalam salah satu posting Abu Janda menyebut Islam sebagai agama arogan, antara lain karena mengharamkan beberapa ritual yang dianggap sarat nilai budaya. Postingan ini mendapat reaksi luas dari warganet.

Tentu ini adalah kali kesekian Abu Janda membuat posting yang membuat panas kuping kalangan Islam tertentu. Kubu-kubuan Cebong vs Kampret yang ribut saat pilpres 2019 katanya sudah selesai karena Prabowo-Sandi sudah jadi anak-anak manis di kabinet Jokowi. Tapi sekarang muncul perkubuan baru Cebong vs Kadrun yang tidak kalah seru persaingannya.

Kubu Abu Janda disebut sebagai Kubu Cebong yang dianggap pro-Jokowi. Kubu lain yang kritis terhadap Jokowi diledeki sebagai Kadrun atau kadal gurun. Dua-duanya adalah labeling yang negatif dan prejoratif, merendahkan.

Kali ini postingan Abu Janda membuat gusar KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) yang melaporkan Abu Janda ke polisi. Banyak komen dari organisasi Islam yang menyayangkan postingan Abu Janda. MUI (Majelis Ulama Indonesia) Pusat dan MUI Jawa Timur mempertanyakan posting itu. Mantan menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti menyerukan supaya netizen meninggalkan, unfollow, Abu Janda.

Banyak yang menduga Abu Janda adalah bagian dari tim buzzer, pendengung di medsos, yang punya afiliasi khusus dengan penguasa. Tim ini bertugas mendengungkan dukungan kepada pemerintah, dan sebaliknya, menyerang dan mendiskreditkan para pengritik pemerintah di medsos.

Buzzer semacam ini sudah menjadi bagian penting dalam proses komunikasi politik pemerintah untuk membangun opini positif dan melawan opini-opini yang dianggap negatif. Para buzzer dianggap fenomena yang penting dalam era demokrasi digital seperti sekarang.

Demokrasi digital membawa potensi positif untuk perkembangan demokrasi karena setiap warganegara mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menyuarakan opininya kapan saja dan dimana saja. Demokrasi digital bisa dipraktikkan melalui semua platform media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, dan platform-platform lain.

Platform medsos itu menjadi ruang publik, public sphere, tempat warganet bebas mengungkapkan opininya sebagai bagian dari hak demokrasi.

Ilmuwan sosial Jerman, Jurgen Habermas menyebut ruang publik memainkan peran yang sangat vital dalam proses demokrasi. Ruang publik adalah ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat di mana warga masyarakat dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan, dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif. Dari interaksi diskursif itu akan muncul keputusan-keputusan politik yang lebih akomodatif dan inklusif.

Ruang publik adalah ruang bebas. Semua orang bebas menyampaikan opininya. Tapi, tentu ada fatsoen, tatakrama sosial, budaya, dan politik yang harus dijaga. Salah satunya adalah isu SARA, suku, agama, ras, dan antar-golongan yang sangat sensitif bagi negara Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika.

Sudah ada rambu-rambu hate speech yang dijaga oleh Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) nomor 11/2008 yang sudah menjaring ratusan atau ribuan. Ujaran-ujaran kebencian yang menyangkut SARA seharusnya bisa dijaga dengan penerapan undang-undang yang tidak tebang pilih.

Posting bernada SARA berpotensi merusak kerekatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berazaskan kesatuan dalam keberagaman. Polisi sudah banyak memakai UU ITE untuk menangkap pelaku yang dianggap melakukan ujaran kebencian. Kasus Abu Janda akan menjadi ujian bagi polisi untuk membuktikan tidak ada tebang pilih.(*)